alexametrics
23.2 C
Palangkaraya
Thursday, August 18, 2022

32.586 ASN Harus Kembalikan Bansos ke Pemerintah

PROKALTENG.CO – Bantuan sosial (bansos) yang diterima ribuan aparatur sipil negara (ASN) akan dikembalikan melalui rekening yang tengah disiapkan Kementerian Sosial (Kemensos).

Berdasarkan data hingga Desember 2021 dilaporkan ASN penerima bansos yang datanya dikembalikan ke pemerintah daerah berjumlah 32.568 orang.

Total penerima bansos dianggap tidak layak berjumlah 1.100.215 orang.

Sementara melalui data geo-tag yang dinyatakan tidak layak berjumlah 29.137 orang.

Selanjutnya data penerima bansos yang layak sebanyak 53.623 orang.

“Kami telah melakukan perbaikan data untuk mengeliminasi ASN penerima bansos, sehingga dapat dialihkan kepada yang lebih membutuhkan,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini, Jumat (21/1/2022).

Selain itu, Risma juga mengaku telah memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan penambahan data dari korban terdampak bencana alam di Indonesia. “Kendati begitu, perbaikan DTKS tetap merupakan wewenang dari pemerintah daerah, sesuai UU 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,” ujarnya.

Baca Juga :  KPK Sidak Penunggak Pajak

Risma menambahkan, verifikasi DTKS juga tidak hanya mengandalkan fitur “usul” dan “sanggah” dari aplikasi Cek Bansos.

Hal itu melainkan dilakukan pemerintah daerah dan tingkat kesejahteraan penerimaan bansos dipantau melalui citra satelit untuk melihat rumah penerima manfaat.

Risma juga mengatakan, telah memperbaiki DTKS dengan penambahan data dari korban terdampak bencana alam di Indonesia.

Saat ini, perbaikan dilakukan dengan memasukkan data korban Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru. “Ini lagi proses untuk perbaikan data. Data penambahan dari bencana mungkin seminggu lagi bisa ‘fix'”, imbuhnya.

PROKALTENG.CO – Bantuan sosial (bansos) yang diterima ribuan aparatur sipil negara (ASN) akan dikembalikan melalui rekening yang tengah disiapkan Kementerian Sosial (Kemensos).

Berdasarkan data hingga Desember 2021 dilaporkan ASN penerima bansos yang datanya dikembalikan ke pemerintah daerah berjumlah 32.568 orang.

Total penerima bansos dianggap tidak layak berjumlah 1.100.215 orang.

Sementara melalui data geo-tag yang dinyatakan tidak layak berjumlah 29.137 orang.

Selanjutnya data penerima bansos yang layak sebanyak 53.623 orang.

“Kami telah melakukan perbaikan data untuk mengeliminasi ASN penerima bansos, sehingga dapat dialihkan kepada yang lebih membutuhkan,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini, Jumat (21/1/2022).

Selain itu, Risma juga mengaku telah memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan penambahan data dari korban terdampak bencana alam di Indonesia. “Kendati begitu, perbaikan DTKS tetap merupakan wewenang dari pemerintah daerah, sesuai UU 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,” ujarnya.

Baca Juga :  Pemerintah Tarik RUU KUHP dari Prolegnas

Risma menambahkan, verifikasi DTKS juga tidak hanya mengandalkan fitur “usul” dan “sanggah” dari aplikasi Cek Bansos.

Hal itu melainkan dilakukan pemerintah daerah dan tingkat kesejahteraan penerimaan bansos dipantau melalui citra satelit untuk melihat rumah penerima manfaat.

Risma juga mengatakan, telah memperbaiki DTKS dengan penambahan data dari korban terdampak bencana alam di Indonesia.

Saat ini, perbaikan dilakukan dengan memasukkan data korban Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru. “Ini lagi proses untuk perbaikan data. Data penambahan dari bencana mungkin seminggu lagi bisa ‘fix'”, imbuhnya.

Most Read

Artikel Terbaru

Merdeka Kepundungan

Momen HUT RI, Bangkit dari Keterpurukan

Gangguan Kesenangan

/