Konstruksi Ibu Kota Baru Dimulai 2021

Rencana
pemindahan ibu kota negara terus dimatangkan. Meski lokasinya belum ditetapkan,
namun konstruksi pembangunan direncanakan dilakukan pada 2021. Pemerintah
menargetkan ibu kota benar-benar pindah pada 2024.

Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah mengalokasikan
anggaran pemindahan ibu kota dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2020. Namun, anggaran
tersebut sebatas dialokasikan untuk desain dan masterplan ibu kota baru.

“Tinggal
tunggu kepastian Pak Presiden (Joko Widodo) mengenai kotanya di mana. Sebab,
kami hanya mengajukan beberapa nama. Yang memutuskan tetap Pak Presiden,”
katanya dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group),
Kamis (20/6).

Total
kebutuhan anggaran untuk pemindahan ibu kota ditaksir mencapai Rp 466 triliun.
Selain bersumber dari APBN, proyeksi dana yang dibutuhkan itu berasal dari
swasta, BUMN, dan lain-lain.

Bambang
mengungkapkan, Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) masih
menjadi calon terkuat lokasi ibu kota baru. Kota yang akan menjadi ibu kota
mungkin relatif baru. Artinya, saat ini berupa kota kecil dan belum mempunyai
peradaban perkotaan yang maju.

Selain
faktor risiko bencana, Bappenas sudah mengkaji penerimaan masyarakat lokal.
Sebab, diperkirakan ada migrasi ratusan ribu orang, yakni para pegawai negeri
beserta keluarganya.

“Kami sudah diskusi dengan beberapa masyarakat di kandidat
lokasi, bagaimana persepsi mereka terhadap migrasi tadi. Kami lihat secara
historis sejarahnya, bagaimana masyarakat lokal dan pendatang akan berbaur di
daerah tersebut,” papar Bambang.

Sesuai dengan target pemerintah pada 2045, ekonomi harus tumbuh
merata dengan kontribusi yang tak melulu disumbang Pulau Jawa. Selama ini,
kontribusi Jawa dan Sumatra terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 80
persen.

Pada 2045, kontribusi dua pulau besar tersebut terhadap PDB
diharapkan turun menjadi 75 persen. Dengan demikian, kontribusi wilayah lain di
luar Jawa dan Sumatra akan meningkat dari 20 persen menjadi 25 persen.

Sementara itu, pagu indikatif anggaran Bappenas untuk 2020
sebesar Rp 1,81 triliun telah disetujui. Angka tersebut lebih tinggi bila
dibandingkan dengan anggaran yang sudah disepakati dalam nota keuangan APBN
2019 sebesar Rp 1,78 triliun.

Pagu indikatif tersebut akan digunakan untuk program perencanaan
pembangunan nasional Rp 931,9 miliar. Kemudian, Bappenas juga mencanangkan
program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain Rp 870,25 miliar
dan pengawasan serta peningkatan akuntabilitas aparatur Rp 10 miliar.

“Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian
PPN/Bappenas 2020,” ujar Wakil Ketua DPR Komisi XI Soeprayitno.

Menurut dia, anggaran tersebut sudah ideal. Dia berharap,
Bappenas bisa benar-benar serius dalam melaksanakan semua programnya, terutama
rencana pemindahan ibu kota.(jpc)

Rencana
pemindahan ibu kota negara terus dimatangkan. Meski lokasinya belum ditetapkan,
namun konstruksi pembangunan direncanakan dilakukan pada 2021. Pemerintah
menargetkan ibu kota benar-benar pindah pada 2024.

Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah mengalokasikan
anggaran pemindahan ibu kota dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2020. Namun, anggaran
tersebut sebatas dialokasikan untuk desain dan masterplan ibu kota baru.

“Tinggal
tunggu kepastian Pak Presiden (Joko Widodo) mengenai kotanya di mana. Sebab,
kami hanya mengajukan beberapa nama. Yang memutuskan tetap Pak Presiden,”
katanya dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group),
Kamis (20/6).

Total
kebutuhan anggaran untuk pemindahan ibu kota ditaksir mencapai Rp 466 triliun.
Selain bersumber dari APBN, proyeksi dana yang dibutuhkan itu berasal dari
swasta, BUMN, dan lain-lain.

Bambang
mengungkapkan, Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) masih
menjadi calon terkuat lokasi ibu kota baru. Kota yang akan menjadi ibu kota
mungkin relatif baru. Artinya, saat ini berupa kota kecil dan belum mempunyai
peradaban perkotaan yang maju.

Selain
faktor risiko bencana, Bappenas sudah mengkaji penerimaan masyarakat lokal.
Sebab, diperkirakan ada migrasi ratusan ribu orang, yakni para pegawai negeri
beserta keluarganya.

“Kami sudah diskusi dengan beberapa masyarakat di kandidat
lokasi, bagaimana persepsi mereka terhadap migrasi tadi. Kami lihat secara
historis sejarahnya, bagaimana masyarakat lokal dan pendatang akan berbaur di
daerah tersebut,” papar Bambang.

Sesuai dengan target pemerintah pada 2045, ekonomi harus tumbuh
merata dengan kontribusi yang tak melulu disumbang Pulau Jawa. Selama ini,
kontribusi Jawa dan Sumatra terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 80
persen.

Pada 2045, kontribusi dua pulau besar tersebut terhadap PDB
diharapkan turun menjadi 75 persen. Dengan demikian, kontribusi wilayah lain di
luar Jawa dan Sumatra akan meningkat dari 20 persen menjadi 25 persen.

Sementara itu, pagu indikatif anggaran Bappenas untuk 2020
sebesar Rp 1,81 triliun telah disetujui. Angka tersebut lebih tinggi bila
dibandingkan dengan anggaran yang sudah disepakati dalam nota keuangan APBN
2019 sebesar Rp 1,78 triliun.

Pagu indikatif tersebut akan digunakan untuk program perencanaan
pembangunan nasional Rp 931,9 miliar. Kemudian, Bappenas juga mencanangkan
program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain Rp 870,25 miliar
dan pengawasan serta peningkatan akuntabilitas aparatur Rp 10 miliar.

“Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian
PPN/Bappenas 2020,” ujar Wakil Ketua DPR Komisi XI Soeprayitno.

Menurut dia, anggaran tersebut sudah ideal. Dia berharap,
Bappenas bisa benar-benar serius dalam melaksanakan semua programnya, terutama
rencana pemindahan ibu kota.(jpc)