Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah
anggapan yang menyebut peresmian sejumlah proyek infrastruktur disesuaikan
dengan masa kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2019. Dia menegaskan,
peresmian proyek dilakukan lantaran memang pengerjaannya sudah selesai.
“Kalau buat saya mohon maaf, enggak ada urusan saya dengan yang
begitu. Selesai, ya diresmikan,†ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin
(17/6).
Sebelumnya, tudingan politisasi peresmian proyek infrastruktur
disampaikan Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dalam
sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). BPN menilai peresmian sengaja dilakukan
jelang pilpres sebagai sarana kampanye.
Terkait adanya dugaan percepatan, Basuki menyebut semata-mata untuk
menyesuaikan kondisi. Selain memang masa pengerjaannya sudah selesai, peresmian
juga mempertimbangkan aspek lain, misalnya kebutuhan untuk momen besar seperti
mudik lebaran.
“Mana yang merasa dipaksakan? Kalau nggak diresmikan, nggak bisa
orang mudik,†imbuhnya.
Dia menambahkan, maju atau mundurnya masa penyelesaian proyek
sangat bergantung pada situasi lapangan. “Buat saya, nggak ada urusannya dengan
pemilu. Itu ada yang mundur dua bulan baru diresmikan,†tuturnya.
Bahkan, Basuki menantang pihak yang menuding untuk melakukan
pembuktian. “Jadi, mana yang dipaksakan? Enggak ada. Kalau memang orang melihat
dipaksakan, (proyek) yang mana coba (buktikan),†pungkasnya.(jpc)