33.2 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

BMKG Minta Pemda Tingkatkan Kesiapsiagaan

PROKALTENG.CO – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(BMKG) meminta pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan kesiapsiagaan bencana
dengan penyiapan rambu-rambu dan jalur evakuasi, juga tempat evakuasi yang
layak dan memadai. BMKG pun mengajak Pemda untuk bersama mengedukasi masyarakat
terhadap bencana, dengan cara membangun sikap budaya selamat.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati
menyampaikan, langkah kesiapsiagaan ini juga perlu diimbangi dengan gerakan
penghijauan tanaman yang tepat di tempat kritis atau rawan bencana, seperti di
puncak dan lereng gunung rawan longsor. Serta di sepanjang bantaran sungai
rawan banjir ataupun di sepanjang pantai yang rawan tsunami.

Imbauan tersebut ditujukan bagi
daerah yang berstatus rawan gempa dan tsunami seperti Mentawai, Bengkulu,
Sumatera Barat, Lampung, Selat Sunda-Banten, Selatan Jawa, Selatan Bali,
Sulawesi Utara-Laut Maluku, Sorong dan Lembang.

“Masyarakat juga harus
ditingkatkan pengetahuannya mengenai bencana dan bagaimana melakukan evakuasi
mandiri saat bencana terjadi,” kata Dwikorita dalam keterangannya, Jumat
(16/4).

Tidak hanya itu, lanjut
Dwikorita, Pemda juga harus melakukan upaya mitigasi yang konkret, seperti
membangun rumah atau bangunan tahan gempa. Serta mampu menata ruang pantai yang
aman tsunami, belajar cara evakuasi mandiri, dan meningkatkan kemampuan dalam
merespons peringatan dini.

Baca Juga :  Haedar Nashir Ingatkan 10 Kepribadian Muhammadiyah

“Jujur diakui bahwa masih banyak
yang menganggap sepele hal ini. Padahal ancaman gempa dan tsunami ini nyata dan
bisa sewaktu-waktu terjadi,” ucap Dwikorita.

Dwikorita lantas mencontohkan
soal jalur evakuasi yang menurutnya masih banyak kurang layak di setiap daerah.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu dan membahayakan warga yang hendak
mengungsi jika jalur evakuasi tersebut dibutuhkan.

“Kita berpacu dengan waktu, jadi
bagaimana caranya warga ini bisa lari secepat-cepatnya diwaktu emas yang
tersisa sebelum gelombang tsunami naik ke daratan,” ujar Dwikorita.

“Saya yakin, jika rambu-rambu
tersedia, kondisi jalur evakuasi baik, ada shelter tempat evakuasi yang memadai
dan layak, masyarakat dan aparat sudah sering berlatih evakuasi, bangunan
menerapkan struktur tahan gempa, dan tata ruang sdh menghindari zona rawan,
maka jumlah korban jiwa pasti akan jauh lebih sedikit,” sambungnya.

Baca Juga :  Ganjar Bidani Undang-Undang Kewarganegaraan

Dwikorita menyempatkan
mengunjungi Pantai Sendang Biru dan Pantai Tamban, Kabupaten Malang, Jawa
Timur, pada kesempatan itu menyaksikan langsung jalur evakuasi gempa dan
tsunami. Hasilnya, didapati jalur evakuasi tersebut masih jauh dari kata layak,
meski telah memiliki rambu-rambu evakuasi.

“Desa ini (Tambakrejo, Kecamatan
Sumbermanjing Wetan-red), hampir semua wilayahnya berstatus merah, dan memiliki
riwayat diterjang tsunami ditahun 1996 dan 2004,” imbuhnya.

Selain itu, banjir rob sering
pula terjadi di wilayah desa tersebut. Bahkan pihak Relawan Pengurangan Risiko
Bencana menyampaikan pula aspirasi masyarakat nelayan di sana untuk direlokasi
ke tempat yang lebih aman.

Ditengah keterbatasan anggaran
seperti yang disampaikan oleh Pemerintah Desa atau Kecamatan, menurut Dwikorita
masyarakat perlu membudayakan skenario evakuasi mandiri agar selamat dari
bencana tersebut.

“Jadi, setiap KK berupaya mencari
jalur evakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Tanpa harus menunggu peringatan
dini dan menjadikan guncangan gempa sebagai alarm peringatan dini,” pungkasnya.

PROKALTENG.CO – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(BMKG) meminta pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan kesiapsiagaan bencana
dengan penyiapan rambu-rambu dan jalur evakuasi, juga tempat evakuasi yang
layak dan memadai. BMKG pun mengajak Pemda untuk bersama mengedukasi masyarakat
terhadap bencana, dengan cara membangun sikap budaya selamat.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati
menyampaikan, langkah kesiapsiagaan ini juga perlu diimbangi dengan gerakan
penghijauan tanaman yang tepat di tempat kritis atau rawan bencana, seperti di
puncak dan lereng gunung rawan longsor. Serta di sepanjang bantaran sungai
rawan banjir ataupun di sepanjang pantai yang rawan tsunami.

Imbauan tersebut ditujukan bagi
daerah yang berstatus rawan gempa dan tsunami seperti Mentawai, Bengkulu,
Sumatera Barat, Lampung, Selat Sunda-Banten, Selatan Jawa, Selatan Bali,
Sulawesi Utara-Laut Maluku, Sorong dan Lembang.

“Masyarakat juga harus
ditingkatkan pengetahuannya mengenai bencana dan bagaimana melakukan evakuasi
mandiri saat bencana terjadi,” kata Dwikorita dalam keterangannya, Jumat
(16/4).

Tidak hanya itu, lanjut
Dwikorita, Pemda juga harus melakukan upaya mitigasi yang konkret, seperti
membangun rumah atau bangunan tahan gempa. Serta mampu menata ruang pantai yang
aman tsunami, belajar cara evakuasi mandiri, dan meningkatkan kemampuan dalam
merespons peringatan dini.

Baca Juga :  Haedar Nashir Ingatkan 10 Kepribadian Muhammadiyah

“Jujur diakui bahwa masih banyak
yang menganggap sepele hal ini. Padahal ancaman gempa dan tsunami ini nyata dan
bisa sewaktu-waktu terjadi,” ucap Dwikorita.

Dwikorita lantas mencontohkan
soal jalur evakuasi yang menurutnya masih banyak kurang layak di setiap daerah.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu dan membahayakan warga yang hendak
mengungsi jika jalur evakuasi tersebut dibutuhkan.

“Kita berpacu dengan waktu, jadi
bagaimana caranya warga ini bisa lari secepat-cepatnya diwaktu emas yang
tersisa sebelum gelombang tsunami naik ke daratan,” ujar Dwikorita.

“Saya yakin, jika rambu-rambu
tersedia, kondisi jalur evakuasi baik, ada shelter tempat evakuasi yang memadai
dan layak, masyarakat dan aparat sudah sering berlatih evakuasi, bangunan
menerapkan struktur tahan gempa, dan tata ruang sdh menghindari zona rawan,
maka jumlah korban jiwa pasti akan jauh lebih sedikit,” sambungnya.

Baca Juga :  Ganjar Bidani Undang-Undang Kewarganegaraan

Dwikorita menyempatkan
mengunjungi Pantai Sendang Biru dan Pantai Tamban, Kabupaten Malang, Jawa
Timur, pada kesempatan itu menyaksikan langsung jalur evakuasi gempa dan
tsunami. Hasilnya, didapati jalur evakuasi tersebut masih jauh dari kata layak,
meski telah memiliki rambu-rambu evakuasi.

“Desa ini (Tambakrejo, Kecamatan
Sumbermanjing Wetan-red), hampir semua wilayahnya berstatus merah, dan memiliki
riwayat diterjang tsunami ditahun 1996 dan 2004,” imbuhnya.

Selain itu, banjir rob sering
pula terjadi di wilayah desa tersebut. Bahkan pihak Relawan Pengurangan Risiko
Bencana menyampaikan pula aspirasi masyarakat nelayan di sana untuk direlokasi
ke tempat yang lebih aman.

Ditengah keterbatasan anggaran
seperti yang disampaikan oleh Pemerintah Desa atau Kecamatan, menurut Dwikorita
masyarakat perlu membudayakan skenario evakuasi mandiri agar selamat dari
bencana tersebut.

“Jadi, setiap KK berupaya mencari
jalur evakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Tanpa harus menunggu peringatan
dini dan menjadikan guncangan gempa sebagai alarm peringatan dini,” pungkasnya.

Terpopuler

Artikel Terbaru