28.9 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Menteri Pertanian Tegaskan Perang Lawan Pelaku Alih Fungsi Lahan

MENTERI Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan sikapnya untuk melawan dan memerangi
pihak-pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian.
Pasalnya saat ini, tantangan terbesar dalam dunia pertanian, adalah alih fungsi lahan.

Hal tersebut disampaikan Syahrul ketika memberikan memberikan kuliah
umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jumat (7/2/2020).

“Produksi padi nasional ke depan
terancam jika laju alih fungsi lahan pangan khususnya sawah menjadi non sawah
tidak dikendalikan,” kata Syahrul yang meraih doktor hukum di FH Unhas dengan
judul Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pengawasan Fungsional
pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi.

Padahal, Pemerintah menurut
Mentan Syahrul sebetulnya sudah berupaya melindungi lahan sawah produktif
dengan membuat undang-undang Nomor 41 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Akan Dikarantina Lima Hari

“Bukan hanya itu saja, Bapak
Presiden juga sudah menandatangani Perpres 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian
Alih Fungsi Lahan Sawah. Ini adalah bukti keseriusan dan komitmen kita bersama
bahwa urusan alih fungsi lahan harus kita lawan,” ujar Syahrul.

Oleh karena itu, Dekan FH Unhas,
Farida Patittingi menyampaikan bahwa Pemkab/Pemkot menjadi ujung tombak dalam
pengendalian alih lahan tersebut dengan menerbitkan Perda tentang Pertanian
Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Setidaknya, sampai saat ini sudah
ada 67 Kabupaten/ Kota yang sudah menerbitkan Perda tentang Pertanian Pangan
Berkelanjutan (PLP2B) dan 221 Kabupaten/Kota yang menetapkan LP2B dalam Perda
RTRW dari 416 kabupaten dan 98 kota yang ada di Indonesia.

Baca Juga :  Muncul Penolakan Isolasi, Pemerintah Sebut Ada Keterlambatan Informasi

“Pertanian bukan hanya masa
depan, tapi juga martabat suatu bangsa. Oleh karena itu, kita jaga bersama
keberlangsungannya. Dan tugas itu berada di pundak adik-adik semua, sebagai
penerus” kata Syahrul.

Mentan Syahrul yang juga Ketua
IKA FH Unhas berpesan kepada mahasiswa yang hadir agar memiliki karakter yang
tangguh, kompetensi yang mumpuni, bisa berkolaborasi, tidak takut untuk
berkompetisi, dan mengasah ketajaman literasi.

“Itu semua harus dipenuhi karena
pertanian di masa depan akan sangat berbeda dengan pertanian zaman dulu dan
sekarang. Kita tidak bisa menghindar dari digitalisasi dan kompetisi yang
keras,” pungkas Syahrul. (dhe/pojoksatu/kpc)

MENTERI Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan sikapnya untuk melawan dan memerangi
pihak-pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian.
Pasalnya saat ini, tantangan terbesar dalam dunia pertanian, adalah alih fungsi lahan.

Hal tersebut disampaikan Syahrul ketika memberikan memberikan kuliah
umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jumat (7/2/2020).

“Produksi padi nasional ke depan
terancam jika laju alih fungsi lahan pangan khususnya sawah menjadi non sawah
tidak dikendalikan,” kata Syahrul yang meraih doktor hukum di FH Unhas dengan
judul Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pengawasan Fungsional
pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi.

Padahal, Pemerintah menurut
Mentan Syahrul sebetulnya sudah berupaya melindungi lahan sawah produktif
dengan membuat undang-undang Nomor 41 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Akan Dikarantina Lima Hari

“Bukan hanya itu saja, Bapak
Presiden juga sudah menandatangani Perpres 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian
Alih Fungsi Lahan Sawah. Ini adalah bukti keseriusan dan komitmen kita bersama
bahwa urusan alih fungsi lahan harus kita lawan,” ujar Syahrul.

Oleh karena itu, Dekan FH Unhas,
Farida Patittingi menyampaikan bahwa Pemkab/Pemkot menjadi ujung tombak dalam
pengendalian alih lahan tersebut dengan menerbitkan Perda tentang Pertanian
Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Setidaknya, sampai saat ini sudah
ada 67 Kabupaten/ Kota yang sudah menerbitkan Perda tentang Pertanian Pangan
Berkelanjutan (PLP2B) dan 221 Kabupaten/Kota yang menetapkan LP2B dalam Perda
RTRW dari 416 kabupaten dan 98 kota yang ada di Indonesia.

Baca Juga :  Muncul Penolakan Isolasi, Pemerintah Sebut Ada Keterlambatan Informasi

“Pertanian bukan hanya masa
depan, tapi juga martabat suatu bangsa. Oleh karena itu, kita jaga bersama
keberlangsungannya. Dan tugas itu berada di pundak adik-adik semua, sebagai
penerus” kata Syahrul.

Mentan Syahrul yang juga Ketua
IKA FH Unhas berpesan kepada mahasiswa yang hadir agar memiliki karakter yang
tangguh, kompetensi yang mumpuni, bisa berkolaborasi, tidak takut untuk
berkompetisi, dan mengasah ketajaman literasi.

“Itu semua harus dipenuhi karena
pertanian di masa depan akan sangat berbeda dengan pertanian zaman dulu dan
sekarang. Kita tidak bisa menghindar dari digitalisasi dan kompetisi yang
keras,” pungkas Syahrul. (dhe/pojoksatu/kpc)

Terpopuler

Artikel Terbaru