PROKALTENG.CO-Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelarangan kepada seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan mudik Lebaran 2021. Pelarangan ini dimulai sejak 6 hingga 17 Mei 2021.
Namun, tetap saja ada masyarakat yang bandel dan mencuri kesempatan untuk melakukannya. Alasannya adalah untuk bertemu keluarga. Menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah, alasan lain mudik masyarakat melakukan mudik adalah karena tidak ada pilihan lain.
“Ya nggak ada pilihan lain, mudik itu jadi salah satu solusi, kalau di sini mereka nggak bekerja kan frustasi,” terang dia kepada JawaPos.com, Jumat (7/5).
Khususnya, mereka yang termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan daya beli masyarakat turun drastis, konsumsi rumah tangga yang memprihatinkan serta tabungan yang menipis membuat masyarakat pulang kampun.
Untuk itu, harus ada peran pemerintah untuk tampil. Sama seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada musim Lebaran di awal masa pandemi, yakni memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak melakukan mudik. “Pemerintah tentu ada anggaran, nggak bisa alasan, masyarakat kan juga membayar pajak,” jelasnya. “Mereka dikasih kompensasi dan bansos, sekarang nggak ada, kalau mereka dilarang mudik tapi laper nggak ada bantuan apa-apa ya otomatis mudik, apalagi tantangan terberat tahun sekarang yang mereka tahun lalu nggak mudik sekarang harus mudik,” tandasnya.
PROKALTENG.CO-Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelarangan kepada seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan mudik Lebaran 2021. Pelarangan ini dimulai sejak 6 hingga 17 Mei 2021.
Namun, tetap saja ada masyarakat yang bandel dan mencuri kesempatan untuk melakukannya. Alasannya adalah untuk bertemu keluarga. Menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah, alasan lain mudik masyarakat melakukan mudik adalah karena tidak ada pilihan lain.
“Ya nggak ada pilihan lain, mudik itu jadi salah satu solusi, kalau di sini mereka nggak bekerja kan frustasi,” terang dia kepada JawaPos.com, Jumat (7/5).
Khususnya, mereka yang termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan daya beli masyarakat turun drastis, konsumsi rumah tangga yang memprihatinkan serta tabungan yang menipis membuat masyarakat pulang kampun.
Untuk itu, harus ada peran pemerintah untuk tampil. Sama seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada musim Lebaran di awal masa pandemi, yakni memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak melakukan mudik. “Pemerintah tentu ada anggaran, nggak bisa alasan, masyarakat kan juga membayar pajak,” jelasnya. “Mereka dikasih kompensasi dan bansos, sekarang nggak ada, kalau mereka dilarang mudik tapi laper nggak ada bantuan apa-apa ya otomatis mudik, apalagi tantangan terberat tahun sekarang yang mereka tahun lalu nggak mudik sekarang harus mudik,” tandasnya.
