Hari pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari berada di puncak musim hujan. Sejumlah daerah pun mengantisipasi terjadinya potensi bencana hidrologis. Di Jakarta, misalnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menyiapkan antisipasi untuk tempat pemungutan suara (TPS) di daerah rawan banjir. Tim reaksi cepat (TRC) bahkan telah disiagakan.
”Pasukan TRC itu telah melakukan koordinasi dengan para lurah yang ada di Jakarta,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kemarin (6/2).
Di Jakarta sendiri terdapat 267 kelurahan dan 44 kecamatan. Koordinasi dilakukan untuk memastikan lokasi TPS tidak berada persis di dekat aliran sungai yang sering terjadi banjir. Saat ini TRC sudah aktif dalam posko pemilu yang disiapkan di tingkat kelurahan.
Selain dengan kelurahan, lanjut Isnawa, pihaknya berkoordinasi dengan KPU DKI Jakarta untuk memitigasi potensi banjir maupun genangan pada puncak pemilu serentak. Termasuk pemetaan titik-titik TPS yang berada di lokasi rawan banjir. ”KPU DKI telah memetakan ada sebanyak 2.841 TPS dari 30.766 TPS yang ada di lokasi rawan banjir,” imbuhnya.
Sejumlah sarana juga disiapkan untuk mengantisipasi banjir saat hari pemungutan suara. Misalnya tenda, perahu, dan peralatan darurat lainnya. Berdasar prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan memang terjadi pada Januari hingga Februari. Artinya, hari pemungutan suara berada di puncak musim hujan.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menuturkan, pada hari pencoblosan, sejumlah wilayah berpotensi terjadi cuaca ekstrem. Meski tidak ada anomali dan hujan berlangsung normal. ”Sesuai dengan rata-rata klimatologisnya,” kata dia.
Meski begitu, hujan ekstrem bisa terjadi dalam skala harian. Curah hujan bisa mencapai 150 mm. ”Hujan ini bisa menimbulkan banjir,” ujarnya. (idr/rya/hen)
Hari pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari berada di puncak musim hujan. Sejumlah daerah pun mengantisipasi terjadinya potensi bencana hidrologis. Di Jakarta, misalnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menyiapkan antisipasi untuk tempat pemungutan suara (TPS) di daerah rawan banjir. Tim reaksi cepat (TRC) bahkan telah disiagakan.
”Pasukan TRC itu telah melakukan koordinasi dengan para lurah yang ada di Jakarta,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kemarin (6/2).
Di Jakarta sendiri terdapat 267 kelurahan dan 44 kecamatan. Koordinasi dilakukan untuk memastikan lokasi TPS tidak berada persis di dekat aliran sungai yang sering terjadi banjir. Saat ini TRC sudah aktif dalam posko pemilu yang disiapkan di tingkat kelurahan.
Selain dengan kelurahan, lanjut Isnawa, pihaknya berkoordinasi dengan KPU DKI Jakarta untuk memitigasi potensi banjir maupun genangan pada puncak pemilu serentak. Termasuk pemetaan titik-titik TPS yang berada di lokasi rawan banjir. ”KPU DKI telah memetakan ada sebanyak 2.841 TPS dari 30.766 TPS yang ada di lokasi rawan banjir,” imbuhnya.
Sejumlah sarana juga disiapkan untuk mengantisipasi banjir saat hari pemungutan suara. Misalnya tenda, perahu, dan peralatan darurat lainnya. Berdasar prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan memang terjadi pada Januari hingga Februari. Artinya, hari pemungutan suara berada di puncak musim hujan.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menuturkan, pada hari pencoblosan, sejumlah wilayah berpotensi terjadi cuaca ekstrem. Meski tidak ada anomali dan hujan berlangsung normal. ”Sesuai dengan rata-rata klimatologisnya,” kata dia.
Meski begitu, hujan ekstrem bisa terjadi dalam skala harian. Curah hujan bisa mencapai 150 mm. ”Hujan ini bisa menimbulkan banjir,” ujarnya. (idr/rya/hen)
