30 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

FAKTA! Mayoritas Guru PNS Maunya Mengajar di Perkotaan Saja

JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima
Haria Wibisana mengungkapkan kondisi kekurangan guru di daerah. Pemicunya
lantaran banyak guru PNS yang enggan mengabdi di daerah pedesaan atau wilayah
terpencil.

Ini yang menyebabkan kepala sekolah terpaksa merekrut
guru honorer karena mengisi kekosongan tenaga pengajar karena ditinggalkan PNS.
Anehnya, ketika ada rekrutmen CPNS, pemda rutin mengajukan usulan kebutuhan
guru PNS. Lantaran setelah empat sampai lima tahun mereka minta pindah ke kota.

“Terus terang saja saya suka kaget ketika melihat
usulan Pemda soal kebutuhan guru PNS ini. Kemudian saya lihat asal para guru
yang mendaftar CPNS di daerah perdesaan ternyata banyak tinggal di kota.
Surprise banget, hebat mereka mau mengabdi di wilayah terpencil,” tutur Bima
Haria di Jakarta, Minggu (7/2).

Baca Juga :  Tak Punya NIK, Tetap Dapat BLT Dana Desa

Namun, lanjutnya, apa yang terjadi empat tahun kemudian.
Para guru PNS ini mengajukan permohonan pindah ke kota. Jumlahnya tidak hanya
puluhan tetapi ribuan. “Mereka tinggalkan sekolah itu dan hanya diisi oleh
guru honorer. Tugas-tugasnya dialihkan kepada guru honorer. Sistem ini terjadi
bertahun-tahun dan ini sangat tidak adil,” tegasnya.

Guru-guru PNS di perkotaan sudah banyak. Sedangkan di
daerah perdesaan dan terpencil malah kekurangan. Jangan heran, meski jumlah
total guru kelihatan banyak tetapi distribusinya tidak merata.  “Guru PNS banyak menumpuk di perkotaan,
wilayah perdesaan dan terpencil malah sangat kurang. Itu sebabnya kami ubah
sistemnya mulai tahun ini lewat rekrutmen guru PPPK (pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja),” terangnya.

Baca Juga :  Jokowi Jadi Ketua G20

Bima Haria yakin, dengan sistem PPPK, masalah pemerataan
guru akan teratasi. Sebab, guru PPPK menggunakan sistem kontrak kerja.

Artinya guru PPPK itu
dikontrak oleh kelas dan sekolah. Dengan demikian mereka tidak bisa pindah
seenaknya. Berbeda dengan guru PNS bisa minta pindah dengan berbagai macam
alasan. “Saya tidak membenci guru karena saya dari keluarga guru. Saya
juga sampai sekarang menjadi dosen. Namun, saya hanya menyampaikan fakta kalau
mayoritas guru PNS maunya mengajar di perkotaan saja. Padahal awal melamar
menjadi PNS, ya di wilayah perdesaan,” bebernya. Ini kata Bima Haria
Wibisana, yang mendasari sampai kemudian ada rekrutmen satu juta guru PPPK
supaya ada pemerataan.

JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima
Haria Wibisana mengungkapkan kondisi kekurangan guru di daerah. Pemicunya
lantaran banyak guru PNS yang enggan mengabdi di daerah pedesaan atau wilayah
terpencil.

Ini yang menyebabkan kepala sekolah terpaksa merekrut
guru honorer karena mengisi kekosongan tenaga pengajar karena ditinggalkan PNS.
Anehnya, ketika ada rekrutmen CPNS, pemda rutin mengajukan usulan kebutuhan
guru PNS. Lantaran setelah empat sampai lima tahun mereka minta pindah ke kota.

“Terus terang saja saya suka kaget ketika melihat
usulan Pemda soal kebutuhan guru PNS ini. Kemudian saya lihat asal para guru
yang mendaftar CPNS di daerah perdesaan ternyata banyak tinggal di kota.
Surprise banget, hebat mereka mau mengabdi di wilayah terpencil,” tutur Bima
Haria di Jakarta, Minggu (7/2).

Baca Juga :  Tak Punya NIK, Tetap Dapat BLT Dana Desa

Namun, lanjutnya, apa yang terjadi empat tahun kemudian.
Para guru PNS ini mengajukan permohonan pindah ke kota. Jumlahnya tidak hanya
puluhan tetapi ribuan. “Mereka tinggalkan sekolah itu dan hanya diisi oleh
guru honorer. Tugas-tugasnya dialihkan kepada guru honorer. Sistem ini terjadi
bertahun-tahun dan ini sangat tidak adil,” tegasnya.

Guru-guru PNS di perkotaan sudah banyak. Sedangkan di
daerah perdesaan dan terpencil malah kekurangan. Jangan heran, meski jumlah
total guru kelihatan banyak tetapi distribusinya tidak merata.  “Guru PNS banyak menumpuk di perkotaan,
wilayah perdesaan dan terpencil malah sangat kurang. Itu sebabnya kami ubah
sistemnya mulai tahun ini lewat rekrutmen guru PPPK (pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja),” terangnya.

Baca Juga :  Jokowi Jadi Ketua G20

Bima Haria yakin, dengan sistem PPPK, masalah pemerataan
guru akan teratasi. Sebab, guru PPPK menggunakan sistem kontrak kerja.

Artinya guru PPPK itu
dikontrak oleh kelas dan sekolah. Dengan demikian mereka tidak bisa pindah
seenaknya. Berbeda dengan guru PNS bisa minta pindah dengan berbagai macam
alasan. “Saya tidak membenci guru karena saya dari keluarga guru. Saya
juga sampai sekarang menjadi dosen. Namun, saya hanya menyampaikan fakta kalau
mayoritas guru PNS maunya mengajar di perkotaan saja. Padahal awal melamar
menjadi PNS, ya di wilayah perdesaan,” bebernya. Ini kata Bima Haria
Wibisana, yang mendasari sampai kemudian ada rekrutmen satu juta guru PPPK
supaya ada pemerataan.

Terpopuler

Artikel Terbaru