Terhitung sejak 30 Juni
sampai 6 Juli 2019, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD
RI) melakukan kunjungan ke Parlemen Rusia. Kunjungan ini dilakukan untuk
meningkatkan persahabatan dan kerja sama antaranggota parlemen kedua negara.
Selain itu, kunjungan dilakukan untuk berdiskusi tentang
pengelolaan wilayah negara. Nantinya, hasil diskusi ini akan digunakan sebagai
referensi penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Wilayah Negara.
Perjalanan delegasi DPD RI ke Rusia yang berjarak kurang lebih
9.800 kilometer dari Indonesia ini, dipimpin oleh Wakil Ketua, Nono Sampono
(dapil Maluku) dan Akhmad Muqowam (Jateng). Sedangkan dari Komite I DPD RI yang
turut dalam SR ke Rusia terdiri dari Wakil Ketua Komite I Jacob Esau Komigi
(Papua Barat) dan sejumlah anggota.
Mereka antara lain Nurmawati Dewi Bantilan (Sulteng), Badikenita
Sitepu (Sumut), Andi Surya (Lampung), Nofi Candra (Sumbar), I Gusti Ngurah Arya
Wedakarna (Bali), Mohammad Sofwat Hadi (Kalsel), Syafrudin Atasoge (NTT), Abdul
Azis (Sumsel), Abdul Qadir Amir Hartono (Jaitm) dan Abudrachman Lahabato
(Malut).
Sebelum menggelar pertemuan dengan Dewan Legislatif Kota Saint
Petersburg, Jum’at (5/7), Jacob Esau Komigi selaku juru bicara, mengatakan
alasan memilih Rusia sebagai negara tujuan. Jacob menjelaskan, Indonesia dan
Rusia memiliki banyak kesamaan.
Secara geografis, baik Indonesia maupun Rusia merupakan negara
yang strategis karena berada di antara benua. Indonesia diapit Benua Asia dan
Australia. Sedangkan Rusia berada di antara Benua Eropa dan Asia.
Selain diapit dua benua, kedua negara ini pun diapit oleh dua
samudera. Indonesia diapit oleh Samudera Hindia dan Pasifik, sedangkan Rusia
diapit oleh Samudera Arktik dan Pasifik.
“Secara sosiologis, masyarakat Indonesia dan Rusia juga memiliki
kesamaan karena memiliki masyarakat yang heterogen dimana terdapat banyak suku
bangsa, ras, agama, budaya, bahasa dan sebagainya,†ujar Jacob kepada JawaPos.com,
Sabtu (6/7).
Di hadapan anggota Dewan Legislatif Kota St. Petersburg, Jacob
menjelaskan Indonesia menghadapi berbagai kondisi umum perbatasan yang kurang
kondusif. Mulai dari kondisi fisik perbatasan, kondisi infrastruktur pelayanan
masyarakat, kondisi penduduk, kondisi perekonomian, kondisi sumber daya alam,
kondisi pertahanan dan keamanan, sampai pada kondisi pemanfaatan ruang.
Akibatnya, lanjut Jacob, berbagai aktivitas pelanggaran hukum
lintas batas sepertiillegal trading, illegal mining, illegal dredging/sand,
illegal migration, illegal logging, human trafficking, people smuggling, penyelundupan
barang, pencurian ikan (illegal fishing),
perompakan (sea
piracy), dan sebagainya sangat merugikan negara.
“Kunjungan kerja kami ke Rusia, pada dasarnya untuk berdiskusi
mengetahui bagaimana pengelolaan wilayah negara di Rusia. Hal ini penting bagi
kami, karena kawasan perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan negara,
dimana perbatasan mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah
kedaulatan, pemanfaatan sumber daya dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan
aktifitas kepemerintahanâ€, ungkap Jacob.
Jacob berharap Dewan Legislatif Kota St. Petersburg dapat
berbagi dengan Komite I tentang bagaimana pengelolaan wilayah negara yang
berlaku di Rusia, baik dari aspek kelembagaan, kewenangan bahkan sistem atau
model penegakan aturan tersebut sehingga dapat berjalan dengan efektif.
Pihak Dewan Legislatif Kota St. Petersburg sendiri menyambut
baik kedatangan dan maksud tujuan komite I DPD RI untuk berdialog dengan
parlemen mereka. Wakil Ketua Dewan Legislatif Kota St. Petersburg, Anatoly
Drozdov dan Ketua Komite Pemerintah Daerah dan Administrasi, Yuri Galdunov,
menyatakan siap membangun kerjasama yang intensif dalam penguatan fungsi
parlemen dan juga menginisiasi kerjasama berbagai bidang antara Indonesia dan
Rusia.(jpc)