Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pertemuan dengan
Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan,
Jakarta Selatan pada Senin (4/11). Dalam pertemuan itu KPK menyoroti soal
akurasi data penerima bantuan pemerintah.
“Misalkan, sebetulnya gas melon (elpiji 3kg) itu untuk orang
miskin kan? Padahal gas melon itu ke mana-mana dan itu subsidinya sangat besar
jadinya,†kata Ketua KPK Agus Rahardjo pasca pertemuan.
Selain pada gas melon, ketidakakuratan data juga menyebabkan
inefisiensi bantuan pemerintah, misalnya di sektor listrik, sektor pertanian,
sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan bantuan sosial.
“Kalau kita bisa mengelola data itu dengan baik, data itu
akurat, saya pikir efisiensi anggaran kita akan sangat besar,†ucap Agus.
Dalam pertemuan itu Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan juga
menyoroti soal kepatuhan pegawai Kementerian Sosial dalam menyampaikan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pahala pun membicarakan soal
perkembangan strategi nasional pemberantasan korupsi di Kemensos.
Sementara itu, Juliari Batubara mengaku menerima masukan KPK dan
akan melaksanakannya secara bertahap. Terkait data, politikus PDIP itu mengaku
telah akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dan Kementerian
Pertanian untuk memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah
mereka miliki.
Selain itu Juliari mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi
dengan Kementerian Dalam Negeri agar data yang dimiliki bisa berbasis Nomor
Induk Kependudukan. “Semuanya masukan dari KPK sangat konstruktif, kami akan
menjalankannya dengan skala prioritas dan bertahap,†pungkasnya.(jpc)