DPR Usul Dana Influencer Rp 72 Miliar untuk Sosialisasi Virus Korona

Pemerintah
mewacanakan akan membayar influencer ‎sebesar Rp 72 miliar untuk meningkatkan
gairah wisatawan berkunjung ke Indonesia. Pasalnya, sektor wisata di Indonesia
menurun akibat Virus Korona.

Merespons
hal itu, Anggota Komisi IX DPR Nabil Haroen mengatakan, sebaiknya dana Rp 72
miliar itu digunakan untuk sosialisasi dan ‎edukasi mengenai Virus Korona.
Bukan untuk influencer wisatawan.

“Harusnya
pemerintah menggunakan influencer â€Ždalam negeri untuk sosialisasi wabah
virus korona kepada masyarakat,” ujar Nabil kepada JawaPos.com, Selasa (3/3).

Menurut Nabil,
saat ini sosialisasi pemerintah mengenai bahaya dan pencegahan Virus Korona
belumlah maksimal. Sehingga memang sepatutnya uang Rp 72 miliar itu digunakan
untuk sosialisasi Virus Korona.

“Sosialisasi
dan edukasi pemerintah soal virus korona ini belum maksimal. Ini demi budaya
hidup sehat, sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat,” katanya.

Nabil
juga mengusulkan, supaya pemerintah menggandeng Yuotuber Atta Halilintar dan
penyanyi Didi Kempot menjadi influencer mengenai Virus Korona ini.

“Jadi
kalau pakai Atta Halilintar dan pakai Didi Kempot akan lain ceritanya. Karena
sekarang sosialisasi hanya di website-nya Kemenkes. Orang tidak aware,”
tambahnya.

Diketahui, Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah
berencana mengucurkan dana untuk media dan influencer sebesar Rp 72 miliar
dalam rangka promosi wisata.

Airlangga
menjelaskan anggaran Rp 72 miliar itu bagian dari insentif untuk wisatawan
mancanegara sebesar Rp 298,5 miliar. Rinciannya untuk subsidi diskon tiket
pesawat Rp 98,5 miliar, anggaran promosi Rp 103 miliar, kegiatan kepariwisataan
sebesar Rp 25 miliar, hingga menggunakan jasa pemengaruh.

Menurut
Airlangga, secara total pemerintah akan menggelontorkan dana hampir Rp 10
triliun dalam rangka mengantisipasi dampak Virus Korona pada perekonomian
Indonesia.

Dana ini
akan disalurkan lewat sejumlah kebijakan seperti kartu prakerja, meningkatkan
dana PKH, insentif perumahan dan pariwisata, diskon avtur, subsidi tiket
pesawat, hingga menghilangkan pajak hotel dan restoran di sepuluh destinasi
wisata.(jpc)

Pemerintah
mewacanakan akan membayar influencer ‎sebesar Rp 72 miliar untuk meningkatkan
gairah wisatawan berkunjung ke Indonesia. Pasalnya, sektor wisata di Indonesia
menurun akibat Virus Korona.

Merespons
hal itu, Anggota Komisi IX DPR Nabil Haroen mengatakan, sebaiknya dana Rp 72
miliar itu digunakan untuk sosialisasi dan ‎edukasi mengenai Virus Korona.
Bukan untuk influencer wisatawan.

“Harusnya
pemerintah menggunakan influencer â€Ždalam negeri untuk sosialisasi wabah
virus korona kepada masyarakat,” ujar Nabil kepada JawaPos.com, Selasa (3/3).

Menurut Nabil,
saat ini sosialisasi pemerintah mengenai bahaya dan pencegahan Virus Korona
belumlah maksimal. Sehingga memang sepatutnya uang Rp 72 miliar itu digunakan
untuk sosialisasi Virus Korona.

“Sosialisasi
dan edukasi pemerintah soal virus korona ini belum maksimal. Ini demi budaya
hidup sehat, sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat,” katanya.

Nabil
juga mengusulkan, supaya pemerintah menggandeng Yuotuber Atta Halilintar dan
penyanyi Didi Kempot menjadi influencer mengenai Virus Korona ini.

“Jadi
kalau pakai Atta Halilintar dan pakai Didi Kempot akan lain ceritanya. Karena
sekarang sosialisasi hanya di website-nya Kemenkes. Orang tidak aware,”
tambahnya.

Diketahui, Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah
berencana mengucurkan dana untuk media dan influencer sebesar Rp 72 miliar
dalam rangka promosi wisata.

Airlangga
menjelaskan anggaran Rp 72 miliar itu bagian dari insentif untuk wisatawan
mancanegara sebesar Rp 298,5 miliar. Rinciannya untuk subsidi diskon tiket
pesawat Rp 98,5 miliar, anggaran promosi Rp 103 miliar, kegiatan kepariwisataan
sebesar Rp 25 miliar, hingga menggunakan jasa pemengaruh.

Menurut
Airlangga, secara total pemerintah akan menggelontorkan dana hampir Rp 10
triliun dalam rangka mengantisipasi dampak Virus Korona pada perekonomian
Indonesia.

Dana ini
akan disalurkan lewat sejumlah kebijakan seperti kartu prakerja, meningkatkan
dana PKH, insentif perumahan dan pariwisata, diskon avtur, subsidi tiket
pesawat, hingga menghilangkan pajak hotel dan restoran di sepuluh destinasi
wisata.(jpc)