30 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

DPR AS Mulai Proses Pemakzulan Donald Trump

LANGKAH Donald Trump yang dikabarkan menelepon
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, berbuntut panjang. Trump diduga
menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala negara untuk meminta Ukraina
melakukan penyelidikan dugaan korupsi dari anak Joe Biden yakni Hunter Biden.

Seperti diketahui, Joe Biden merupakan bakal calon presiden dari Partai
Demokrat. Dalam hal ini, Trump dituduh mencari bantuan pihak asing untuk menghalangi
bakal calon presiden lain serta mengotori kontestasi politik jelang pemilu
presiden pada 2020 mendatang.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) langsung bergerak.
Mereka akan memulai proses penyelidikan terkait penyalahgunaan wewenang yang
dilakukan Trump dan bakal bermuara ke arah pemakzulan. Sebagian besar anggota
DPR AS menyatakan mendukung proses penyelidikan untuk memakzulkan (impeach)
Presiden Donald Trump.

“Presiden harus dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada yang kebal hukum. Tidak
ada yang lebih tinggi dari hukum,” ucap Nancy Pelosi, Ketua DPR AS, seperti
dilansir Aljazeera.

Nancy sendiri sudah mengumumkan bahwa DPR AS akan melakukan penyelidikan
resmi terkait pemakzulan Trump. Nancy berpatokan pada laporan bahwa Trump telah
menekan Zelensky lewat telepon pada 25 Juli lalu untuk menyelidiki dugaan
korupsi putra Joe Biden.

Baca Juga :  Pidato Presiden Tiongkok Xi Jinping Bikin Taiwan Geram dan Meradang

“Perbuatan yang dilakukan oleh Trump jelas memperlihatkan bahwa dia tidak
jujur dan telah mengkhianati sumpah jabatan. Lebih dari itu telah mencederai
keamanan nasional dan integritas pemilihan umum AS,” imbuh Nancy.

Nancy mengatakan bahwa enam komite Kongres akan segera menyelidiki Trump.
Mereka akan bekerja secara kolaboratif, dan kemudian memutuskan apakah Komite
Kehakiman DPR harus segera menyusun pasal-pasal impeachment atau butuh proses
lebih lanjut.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan Trump dan berujung pada rencana DPR untuk
melakukan proses pemakzulan bermula dari laporan seseorang yang identitasnya
dirahasiakan. Seseorang yang bekerja sebagai intelijen AS itu melaporkan hasil
sadapan telepon antara Trump dan Zelensky pada 25 Juli lalu. Trump dilaporkan
menekan Zelensky untuk menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan Hunter. Anak
Joe Biden itu merupakan anggota komisaris perusahaan energi di Ukraina.

Trump sendiri dikabarkan tidak mempunyai bukti awal terkait dugaan korupsi
yang dilakukan Hunter. Laporan itu kemudian masuk ke Kongres AS. Setelah
dilakukan penyelidikan lebih jauh, Trump sudah menelepon Zelensky beberapa
kali.

Baca Juga :  Perusahaan India Borong 500 Pesawat, Nilai Transaksi Capai Rp 825 Triliun

Sementara itu, Biden yang merasa telah disudutkan oleh Trump, meminta Trump
untuk mematuhi sepenuhnya penyelidikan dari DPR AS atau Kongres. “Jika dia
(Trump) terus menghalangi Kongres dan melanggar hukum, dia akan meninggalkan
Kongres dalam pandangan saya tanpa pilihan selain memulai proses pemakzulan,”
beber Biden.

Di sisi lain, Trump mengungkapkan kekecewaannya terhadap DPR AS terkait
proses penyelidikan untuk pemakzulan dirinya. Dia mengungkapkannya lewat akun
Twitter pribadinya. Menurutnya, itu merupakan pembunuhan karakter kepada
seorang Presiden.

Trump sendiri dikabarkan berjanji akan merilis transkrip percakapan telepon
dirinya dengan Zelensky. Trump juga menyebut telah menahan bantuan AS untuk
Ukraina sebesar USD 400 juta. Namun, dia membantah itu sebagai upaya untuk
menekan atau memengaruhi Zelensky agar bersedia memulai penyelidikan dugaan
korupsi yang dilakukan anak Joe Biden. (JPC/KPC)

LANGKAH Donald Trump yang dikabarkan menelepon
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, berbuntut panjang. Trump diduga
menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala negara untuk meminta Ukraina
melakukan penyelidikan dugaan korupsi dari anak Joe Biden yakni Hunter Biden.

Seperti diketahui, Joe Biden merupakan bakal calon presiden dari Partai
Demokrat. Dalam hal ini, Trump dituduh mencari bantuan pihak asing untuk menghalangi
bakal calon presiden lain serta mengotori kontestasi politik jelang pemilu
presiden pada 2020 mendatang.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) langsung bergerak.
Mereka akan memulai proses penyelidikan terkait penyalahgunaan wewenang yang
dilakukan Trump dan bakal bermuara ke arah pemakzulan. Sebagian besar anggota
DPR AS menyatakan mendukung proses penyelidikan untuk memakzulkan (impeach)
Presiden Donald Trump.

“Presiden harus dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada yang kebal hukum. Tidak
ada yang lebih tinggi dari hukum,” ucap Nancy Pelosi, Ketua DPR AS, seperti
dilansir Aljazeera.

Nancy sendiri sudah mengumumkan bahwa DPR AS akan melakukan penyelidikan
resmi terkait pemakzulan Trump. Nancy berpatokan pada laporan bahwa Trump telah
menekan Zelensky lewat telepon pada 25 Juli lalu untuk menyelidiki dugaan
korupsi putra Joe Biden.

Baca Juga :  Pidato Presiden Tiongkok Xi Jinping Bikin Taiwan Geram dan Meradang

“Perbuatan yang dilakukan oleh Trump jelas memperlihatkan bahwa dia tidak
jujur dan telah mengkhianati sumpah jabatan. Lebih dari itu telah mencederai
keamanan nasional dan integritas pemilihan umum AS,” imbuh Nancy.

Nancy mengatakan bahwa enam komite Kongres akan segera menyelidiki Trump.
Mereka akan bekerja secara kolaboratif, dan kemudian memutuskan apakah Komite
Kehakiman DPR harus segera menyusun pasal-pasal impeachment atau butuh proses
lebih lanjut.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan Trump dan berujung pada rencana DPR untuk
melakukan proses pemakzulan bermula dari laporan seseorang yang identitasnya
dirahasiakan. Seseorang yang bekerja sebagai intelijen AS itu melaporkan hasil
sadapan telepon antara Trump dan Zelensky pada 25 Juli lalu. Trump dilaporkan
menekan Zelensky untuk menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan Hunter. Anak
Joe Biden itu merupakan anggota komisaris perusahaan energi di Ukraina.

Trump sendiri dikabarkan tidak mempunyai bukti awal terkait dugaan korupsi
yang dilakukan Hunter. Laporan itu kemudian masuk ke Kongres AS. Setelah
dilakukan penyelidikan lebih jauh, Trump sudah menelepon Zelensky beberapa
kali.

Baca Juga :  Perusahaan India Borong 500 Pesawat, Nilai Transaksi Capai Rp 825 Triliun

Sementara itu, Biden yang merasa telah disudutkan oleh Trump, meminta Trump
untuk mematuhi sepenuhnya penyelidikan dari DPR AS atau Kongres. “Jika dia
(Trump) terus menghalangi Kongres dan melanggar hukum, dia akan meninggalkan
Kongres dalam pandangan saya tanpa pilihan selain memulai proses pemakzulan,”
beber Biden.

Di sisi lain, Trump mengungkapkan kekecewaannya terhadap DPR AS terkait
proses penyelidikan untuk pemakzulan dirinya. Dia mengungkapkannya lewat akun
Twitter pribadinya. Menurutnya, itu merupakan pembunuhan karakter kepada
seorang Presiden.

Trump sendiri dikabarkan berjanji akan merilis transkrip percakapan telepon
dirinya dengan Zelensky. Trump juga menyebut telah menahan bantuan AS untuk
Ukraina sebesar USD 400 juta. Namun, dia membantah itu sebagai upaya untuk
menekan atau memengaruhi Zelensky agar bersedia memulai penyelidikan dugaan
korupsi yang dilakukan anak Joe Biden. (JPC/KPC)

Terpopuler

Artikel Terbaru