PALANGKA RAYA – Penyimpanan anggaran Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kalteng di Bank Tabungan Negera (BTN) yang merupakan badan usaha milik
negara (BUMN) disoroti. Ketua DPRD
Kalteng Wiyatno.
Dia meminta KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),
menyimpan seluruh anggaran pemilihan kepala daerah tahun 2020 ke Bank
Pembangunan Daerah atau Bank Kalteng.
Menurut Wiyatno, seluruh instansi di Kalteng seharusnya
mendukung dan membantu pertumbuhan Bank Kalteng yang merupakan milik pemerintah
daerah.
“Ini saya
bersama Komisi 1 DPRD Kalteng sedang kaji banding ke Nusa Tenggara Barat (NTB),
salah satunya ke Bank NTB Syariah. Itu kami lakukan agar mendapat referensi
bagaimana memajukan bank milik daerah. Hasilnya, ya jadi masukan bagi Bank
Kalteng agar terus tumbuh dan berkembang,” ucapnya.
Wiyatno mengaku tak habis pikir dengan langkah Komisioner
KPU yang lebih memilih menyimpan anggaran pilkada tahun 2020 ke Bank Tabungan
Negara (BTN), dibandingkan ke Bank Kalteng. Padahal anggaran yang jumlahnya
hampir setengah triliun rupiah itu berasal dari APBD Kalteng.
Menurutnya, sekalipun langkah KPU dan Bawaslu Kalteng
penyimpanan anggaran pilkada ke BTN sesuai prosedur, namun perlu diingat bahwa
DPRD bersama Pemerintah Provinsi dalam menyediakannya harus menunda banyak
program pembangunan daerah.
“Kalau anggaran pilkada itu disimpan di Bank Kalteng,
tentu akan berdampak besar terhadap tumbuh dan berkembangnya bank asli milik
daerah tersebut. Deviden yang didapat Pemerintah se-Kalteng selaku pemegang
saham pun akan semakin meningkat,” tegas Wiyatno.
Jika deviden yang diterima pemerintah se-Kalteng
meningkatkan dari Bank Kalteng, lanjut dia, jelas akan berdampak besar terhadap
pendapatan asli daerah (PAD). Ketika PAD meningkat, maka banyak program
pembangunan yang dapat dibiayai dan dikerjakan oleh pemerintah se-Kalteng.
“Ini tolong untuk dipahami Komisioner KPU dan Bawaslu
Kalteng kenapa sangat penting anggaran Pilkada disimpan di Bank Kalteng. Jadi,
saya ingatkan sekali lagi, anggaran Pilkada Kalteng tahun 2020 harus disimpan
di Bank Kalteng,” tukasnya.
Ketua DPRD Kalteng itu mengatakan, sangat aneh jika ada
bagian dari pemerintah, baik itu instansi di daerah maupun lembaga lain yang
berada di Kalimantan Tengah tidak menempatkan dananya di Bank Kalteng.
“Sangat aneh juga jika tidak menggunakan jasa Bank Kalteng untuk
bertransaksi. Nanti kita jadi bertanya ‘ini ada apa?’,” pungkasnya. (arj)