30 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Koordinasi Perangkat Daerah Dinilai Masih Kurang

PALANGKA RAYA – Anggota Fraksi Gerindra Elisa Lambung menyampaikan
pemandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kalteng Tahun 2018. Pihaknya berharap antarPerangkat
Daerah (PD) bisa berkoordinasi lebih kuat lagi. Lantaran, pihaknya menilai saat
ini belum terjalin koordinasi yang kuat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
rakyat.

Diungkapkannya, sampai saat ini
masih banyak permasalahan yang harus dituntaskan berkaitan dengan perbaikan
ekonomi masyarakat dan minimnya sumber daya pangan. Hal ini, perlu adanya
penguatan koordinasi antara PD yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat
tersebut.

“Hal ini kurangnya koordinasi
antarPD yang berkaitan langsung dengan perekonomian masyarakat,” katanya saat
menjadi juru bicara pada Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang
2019 di Gedung DPRD Kalteng, belum lama ini.

Baca Juga :  Massa Pendemo Bergerak Menuju Gedung DPRD Kalteng

Salah satunya, pihaknya menilai
infrasruktur belum maksimal dan merata dalam hal kewenangan pembangunan ruas
jalan, rumah ibadah, perbaikan permukiman, sarana air bersih dan lain
sebagainya. Meskipun, katanya, banyak program pembangunan pemerintah dan
pembangunan program pemberdayaan yang tengah diusahakan oleh PD di
masing-masing daerah.

“Kepala PD terkait infrastruktur
kurang berkoordinasi dengan PD yang membidangi masing-masing teknis misalnya
pertanian, perkebunan, pendidikan dan lain sebagainya. Hal ini berakibat tidak
menunjang ekonomi mayarakat,” beber anggota Komisi C DPRD Kalteng ini.

Tahun mendatang, lanjutnya,
berbagai program kegiatan kesejahteraan masyarakat agar dapat dimaksimalkan
baik penganggaran maupun rencana kerja PD yang berorientasi terhadap
pembangunan potensi usaha masyarakat. Pemerintah diharapkan semakin efektif dan
efisien tanpa mengurangi kualitas dan manfaat pembangunan daerah. “Hal ini agar
dapat menjadi arti keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga :  Kenaikan Status Siaga Jadi Tanggap Darurat Masih Dikaji

Ditambahkannya, pemerintah daerah
juga perlu melaksanakan pemantapan upaya kesadaran masyarakat di bidang
pembangunan pangan dan penciptaan produk unggulan. Karena semua ini tergantung
pada PD terkait melakukan sosilasiasi dan pembinaan. (abw/ami/ctk/nto)

PALANGKA RAYA – Anggota Fraksi Gerindra Elisa Lambung menyampaikan
pemandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kalteng Tahun 2018. Pihaknya berharap antarPerangkat
Daerah (PD) bisa berkoordinasi lebih kuat lagi. Lantaran, pihaknya menilai saat
ini belum terjalin koordinasi yang kuat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
rakyat.

Diungkapkannya, sampai saat ini
masih banyak permasalahan yang harus dituntaskan berkaitan dengan perbaikan
ekonomi masyarakat dan minimnya sumber daya pangan. Hal ini, perlu adanya
penguatan koordinasi antara PD yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat
tersebut.

“Hal ini kurangnya koordinasi
antarPD yang berkaitan langsung dengan perekonomian masyarakat,” katanya saat
menjadi juru bicara pada Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang
2019 di Gedung DPRD Kalteng, belum lama ini.

Baca Juga :  Massa Pendemo Bergerak Menuju Gedung DPRD Kalteng

Salah satunya, pihaknya menilai
infrasruktur belum maksimal dan merata dalam hal kewenangan pembangunan ruas
jalan, rumah ibadah, perbaikan permukiman, sarana air bersih dan lain
sebagainya. Meskipun, katanya, banyak program pembangunan pemerintah dan
pembangunan program pemberdayaan yang tengah diusahakan oleh PD di
masing-masing daerah.

“Kepala PD terkait infrastruktur
kurang berkoordinasi dengan PD yang membidangi masing-masing teknis misalnya
pertanian, perkebunan, pendidikan dan lain sebagainya. Hal ini berakibat tidak
menunjang ekonomi mayarakat,” beber anggota Komisi C DPRD Kalteng ini.

Tahun mendatang, lanjutnya,
berbagai program kegiatan kesejahteraan masyarakat agar dapat dimaksimalkan
baik penganggaran maupun rencana kerja PD yang berorientasi terhadap
pembangunan potensi usaha masyarakat. Pemerintah diharapkan semakin efektif dan
efisien tanpa mengurangi kualitas dan manfaat pembangunan daerah. “Hal ini agar
dapat menjadi arti keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga :  Kenaikan Status Siaga Jadi Tanggap Darurat Masih Dikaji

Ditambahkannya, pemerintah daerah
juga perlu melaksanakan pemantapan upaya kesadaran masyarakat di bidang
pembangunan pangan dan penciptaan produk unggulan. Karena semua ini tergantung
pada PD terkait melakukan sosilasiasi dan pembinaan. (abw/ami/ctk/nto)

Terpopuler

Artikel Terbaru