PALANGKA RAYA – Gerakan
Pemuda (GP) Ansor Provinsi Kalteng deklarasi menolak adanya gerakan people
power. Sebab, gerakan tersebut dinilai GP Absor akan mengarah pada perpecahan
dan tindakan inkonstitusional.
Ketua GP Ansor Kalteng Elly
Spautra mengatakan, melihat situasi dan kondisi saat ini, dimana ada gerakan
untuk menolak hasil perhitungan KPU dan adanya ancaman people power, maka GP
Ansor keluarkan beberapa pernyataan sikap. Dan GP Ansor deklarasikan menolak
people power yang akan dilakukan beberapa pihak.
“Kita tidak ingin
adanya perpecahan di masyarakat. Kita melihat adanya gerakan pengumpulan masa
untuk melakukan aksi menolak semua hasil KPU. Untuk itu, kita nenolak people
power yang mengarah pada gerakan inkonstitusional,” ucap Elly, Jumat (17/5).
Adapun enam poin yang
menjadi sorotan GP Ansor Kalteng dalam Pernyataan Sikap, yakni 1. Berterima
kasih kepada penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan pihak pengamanan
TNI dan Polri sampai pada waktu pencoblosan pemilu berlangsung aman dan damai; 2.
Mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan keutuhan NKRI
pascapencoblosan pemilu; 3. Bahwa ada kelemahan di beberapa aspek
penyelenggaraan, merupakan hal yang harus dibenahi bersama secara kolektif,
kelembagaan dan kebangsaan dengan tetap terjaga, jernih, cermat serta
bijaksana; 4. Dalam rangka kedewasaan berdemokrasi, mari tetap menghargai
proses dan menunggu keputusan final dari penyelenggara pemilu; 5. Menolak
adanya gerakan-gerakan pihak yang kurang produktif apalagi inkonstitusional/People
Power, termasuk gerakan massa yang dibangun atas dasar emòsional dan bukan atas
nama kecintaan kepada bangsa dan negara; dan 6. Mengajak masyarakat Kalteng mari
kita dukung program-program pemerintah untuk mewujudkan pemindahan ibukota RI
ke Kalimantan Tengah, mari kita persiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk ke
depan yang lebih baik untuk Kalteng Berkah. (arj)