Wakil Ketua DPRD Prihatin Serapan Anggaran Rendah

PALANGKA RAYA – Wakil Ketua DPRD Kalteng Heriansyah mengaku
prihatin dengan capaian serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng tahun
2019 yang masih rendah. Saat ini sudah memasuki triwulan III, tetapi serapan
anggaran semester  masih dibawah 50
persen.

Diungkapkannya, berdasarkan
laporan yang diperoleh oleh Fraksi Partai Gerindra masih ada beberapa Perangkat
Daerah (PD), maupun pihak ketiga kurang koordinasi dan komunikasi dengan DPRD
Kalteng. Padahal, katanya, lembaga legislatif ini merupakan mitra kerja Pemprov
Kalteng.

“Dari laporan terjadi masalah
rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) satu Tahun  2019 ini, mereka tanpa ada komunikasi dengan
kami,” katanya kepada Klateng Pos, Rabu (3/7).

Dijelaskan Heriansyah, seharusnya
PD koordinasi dan komunikasi dilaksanakan saat pembahasan APBD perubahan tahun 2019.
Kalau mengacu sesuai aturan, efek rasionalisasi anggaran APBD satu ini
berdampak pada putaran uang di Kalteng.

“Hal itu karena peningkatan
ekonomi masyarakat masih sangat berpengaruh pada serapan APBD, yang seharusnya
sudah berada di 50 persen, tetapi nyatanya saat ini masih di bawah itu,”
sindirnya.

Dirinyapun mengatakan, ini
merupakan persoalan yang terjadi saat ini dan tentu menjadi keprihatinan. Sehingga,
sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

“Hal ini menyebabkan inflasi di
Kalteng tinggi dan perputaran uang tingkat ekonomi kebawah terpuruk,” pungkas
Heriansyah. (abw/ari/ctk/nto)

PALANGKA RAYA – Wakil Ketua DPRD Kalteng Heriansyah mengaku
prihatin dengan capaian serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng tahun
2019 yang masih rendah. Saat ini sudah memasuki triwulan III, tetapi serapan
anggaran semester  masih dibawah 50
persen.

Diungkapkannya, berdasarkan
laporan yang diperoleh oleh Fraksi Partai Gerindra masih ada beberapa Perangkat
Daerah (PD), maupun pihak ketiga kurang koordinasi dan komunikasi dengan DPRD
Kalteng. Padahal, katanya, lembaga legislatif ini merupakan mitra kerja Pemprov
Kalteng.

“Dari laporan terjadi masalah
rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) satu Tahun  2019 ini, mereka tanpa ada komunikasi dengan
kami,” katanya kepada Klateng Pos, Rabu (3/7).

Dijelaskan Heriansyah, seharusnya
PD koordinasi dan komunikasi dilaksanakan saat pembahasan APBD perubahan tahun 2019.
Kalau mengacu sesuai aturan, efek rasionalisasi anggaran APBD satu ini
berdampak pada putaran uang di Kalteng.

“Hal itu karena peningkatan
ekonomi masyarakat masih sangat berpengaruh pada serapan APBD, yang seharusnya
sudah berada di 50 persen, tetapi nyatanya saat ini masih di bawah itu,”
sindirnya.

Dirinyapun mengatakan, ini
merupakan persoalan yang terjadi saat ini dan tentu menjadi keprihatinan. Sehingga,
sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

“Hal ini menyebabkan inflasi di
Kalteng tinggi dan perputaran uang tingkat ekonomi kebawah terpuruk,” pungkas
Heriansyah. (abw/ari/ctk/nto)