PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Kuwu Senilawati berharap, dalam pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ada komunikasi intens yang terjalin antara eksekutif dan legislatif Kalteng.
Kuwu mengapresiasi, adanya sosialisasi penyusunan APBD tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Keungan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng belum lama ini. Diharapkan sosialisasi itu bisa memperkuat sinergitas.
“Selain pedoman penyusunan APBD yang sudah diatur. Yang paling penting yaitu komunikasi dan tata cara atau mekanisme pembahasannya antara legislatif dan eksekutif. Karena APBD itu ditetapkan bersama-sama oleh pemda dan DPRD,” ujarnya belum lama ini.
Kuwu menjelaskan, menjalin komunikasi intens sangat penting antara eksekutif dan legislatif. Pasalnya, yang namanya pemerintah daerah itu tidak hanya pemerintah provinsi atau kabupaten saja, tapi juga DPRD.
“Karena pada hakikatnya yang disebut sebagai pemerintah daerah itu yakni terdiri atas dua lembaga ini. Sehingga perlu bersama-sama menjalankan pemerintahan daerah serta menjalin komunikasi intens terkait apapun itu termasuk penyusunan APBD,” terangnya.
Sehingga lanjutnya, tidak ada yang lebih dan dominan dalam membahas sesuatu. Dua lembaga antara eksekutif dan legislatif harus seimbang tupoksinya didalam mengatur perencanaan atau pembahasan didalam APBD tahun berjalan.
“Saya tekankan di sini. Yaitu komunikasi instens, dan kita mengimbau agar itu bisa dijalankan. Sebab, jika komunikasi itu tidak berjalan baik maka tidak akan bagus untuk pemerintahan itu sendiri,” pungkasnya.(hfz/ind)
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Kuwu Senilawati berharap, dalam pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ada komunikasi intens yang terjalin antara eksekutif dan legislatif Kalteng.
Kuwu mengapresiasi, adanya sosialisasi penyusunan APBD tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Keungan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng belum lama ini. Diharapkan sosialisasi itu bisa memperkuat sinergitas.
“Selain pedoman penyusunan APBD yang sudah diatur. Yang paling penting yaitu komunikasi dan tata cara atau mekanisme pembahasannya antara legislatif dan eksekutif. Karena APBD itu ditetapkan bersama-sama oleh pemda dan DPRD,” ujarnya belum lama ini.
Kuwu menjelaskan, menjalin komunikasi intens sangat penting antara eksekutif dan legislatif. Pasalnya, yang namanya pemerintah daerah itu tidak hanya pemerintah provinsi atau kabupaten saja, tapi juga DPRD.
“Karena pada hakikatnya yang disebut sebagai pemerintah daerah itu yakni terdiri atas dua lembaga ini. Sehingga perlu bersama-sama menjalankan pemerintahan daerah serta menjalin komunikasi intens terkait apapun itu termasuk penyusunan APBD,” terangnya.
Sehingga lanjutnya, tidak ada yang lebih dan dominan dalam membahas sesuatu. Dua lembaga antara eksekutif dan legislatif harus seimbang tupoksinya didalam mengatur perencanaan atau pembahasan didalam APBD tahun berjalan.
“Saya tekankan di sini. Yaitu komunikasi instens, dan kita mengimbau agar itu bisa dijalankan. Sebab, jika komunikasi itu tidak berjalan baik maka tidak akan bagus untuk pemerintahan itu sendiri,” pungkasnya.(hfz/ind)
