PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memastikan efektivitas dan efisiensi tim saber pungli. Untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik.
Oleh karena itu, Wakil Ketua II Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangkaraya, Hj. Mukarramah. Meminta pemerintah untuk terus mengoptimalkan kinerja tim saber pungli. Terutama dalam hal melakukan pengawasan sebagai pencegahan praktik korupsi dan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik.
“Pengawasan ini tentunya juga sebagai upaya untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas petugas di lapangan, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau menyalahi ketentuan,” katanya belum lama ini.
Menurutnya, dengan pengawasan yang ketat, diharapkan seluruh pelayanan publik yang dijalankan oleh perangkat daerah dapat terbebas dari potensi praktik pungli. Langkah ini tidak hanya akan mengurangi praktik korupsi, tetapi juga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Pungli sekecil apapun dapat merusak citra pemerintah. Untuk itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pungli di sektor pelayanan publik,” ujarnya.
Seperti yang diungkapkan oleh Mukarramah, legislator Partai NasDem ini memiliki keyakinan bahwa dengan pengawasan yang ketat, praktik pungli akan berkurang dan bahkan bisa dihilangkan sama sekali.
Namun, hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari pemerintah, kejaksaan, kepolisian dan sektor swasta. Kolaborasi lintas sektoral ini penting karena pungli bukan hanya menjadi masalah pemerintah, tetapi juga menjadi tantangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Mukarramah menegaskan bahwa hak masyarakat adalah mendapatkan pelayanan publik yang bebas dari praktik-praktik yang merugikan seperti korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan pungli. Ia berpesan kepada Pemerintah Kota Palangkaraya untuk mengambil langkah konkret dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan tersebut.
“Semua unsur harus bersinergi untuk menciptakan pelayanan publik yang bersih dan maksimal,” pungkasnya.
Sehingga dalam upaya ini, kerja sama semua pihak menjadi kunci. Hanya dengan sinergitas yang kuat, masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang bersih dan berkualitas. (ana)
