SAMPIT,
KALTENGPOS.CO– Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim)
Syahbana mendorong pemerintah, terutama
pihak Pertamina k melakukan pengawasan secara maksimal terhadap pendistribusian
bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji 3 kilogram yang bersubsidi di daerah ini.
“Kami meminta pendistribusian BBM, termasuk gas elpiji bersubsidi
diawasi secara ketat. Pasalnya, biasanya menjelang Natal dan tahun baru,
apalagi dibarengi hari libur bisa digunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung
jawab melakukan praktik melanggar hukum, sehingga masyarakat dirugikan,”
ujar Syahbana, Kamis (17/12).
Menurutnya sejak beberapa waktu lalu bahkan sampai saat ini
dugaan adanya praktik melanggar hukum terkait pendestribusian BBM ataupun gas
elpiji 3 kilogram jarang tersentuh oleh aparat keamanan, sehingga yang di
korbankan adalah warga masyarakat di daerah pelosok-pelosok.
“Pengawasan akan pendistribusian itu harus dilakukan
secara berkelanjutan. Kami juga sudah mencium ada yang bermain dalam hal ini,
faktanya sampai saat ini masyarakat kita terus teriak, mencari gas elpiji 3
kilogram yang dijual dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) dan saat
ini harga eceran yang mereka dapati Rp.35 ribu sampai Rp.40 ribu, bahkan kalau
di daerah hulu harganya itu jauh tinggi sekitar Rp.50 ribu,” ucap
Syahbana.
Politikus Partai Nasdem ini juga mendorong agar semua pihak
dapat berkomitmen untuk melakukan pengawasan secara maksimal terhadap
pendistribusian BBM bersubsidi kepada rakyat, baik para petani, nelayan, dan
masyarakat selama ini. Diharapkan hal-hal yang negatif yang masih terjadi saat
ini bisa dicegah.
“Persoalannya sekarang ini yang kita hadapi adalah,
masih adanya oknum-oknum yang bermain terkait BBM ataupun elpiji yang
bersubsidi, maka dari kami meminta semua pihak dapat melakukan pengawasannya
yang optimal agar hal tersebut bisa di cegah,” tutupnya.