Idham Amur Keluar dari PKB, Bagaimana dengan Istrinya?

PROKALTENG.CO – Kekecewaan yang mendalam
karena tidak terpilih kembali sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Pulang Pisau
untuk keempat kalinya atau periode keempat, Idham Amur lepas baju dan
tinggalkan istri di PKB. Diketahui, Idham Amur merupakan suami dari Anggota
DPRD Kalteng Fraksi PKB Rusita Irma dan kakak dari Yamin Amur yang dipercaya
DPP PKB sebagai Sekretaris DPC PKB Pulang Pisau.

Idham Amur merupakan salah satu politisi
senior di PKB Pulang Pisau dan sudah 15 tahun atau 3 periode menjabat Ketua
DPC. Itu terungkap dari pengakuan Idham Amur sendiri usai menyatakan mundur
dari PKB di arena Musyawarah Cabang (Muscab), Minggu (14/3) lalu.

“Saya sudah 20 tahun di PKB dan ketua
sudah 3 periode. Untuk kursi penuh terus ketika saya memimpin 3-4 kursi di DPRD
Pulpis. Tetapi putusan DPP sepertinya harus begitu, apa boleh buat, saya harus
mundur dan keluar dari PKB,” 

Usai melepas baju dan menyatakan mundur,
wartawan mempertanyakan nasib istrinya dengan dia mundur dari PKB, apakah
dibawa serta atau tidak. Idham Amur menegaskan, hal tersebut merupakan urusan
istrinya Rusita Irma.

“Itu urusan dia (Rusita Irma,Red).
Artinya sekarang saya keluar dari PKB,” tegas Idham Amur ketika ditanya
perihal istrinya yang menjabat Anggota DPRD Kalteng Fraksi PKB saat ini. 

Sementara itu, Ketua DPW PKB Kalteng Habib
Ismail bin Yahya menilai wajar ada yang kecewa dan tidak puas dengan putusan
DPP. Tetapi sebagai petugas partai dan loyalis terhadap partai, tentu harus
menghormati keputusan DPP. 

“Wajar terjadi dinamika politik, karena
itulah seni dalam berpolitik dan kita hormati semua sikap dan keputusan meraka.
Setiap putusan tidak bisa menyenangkan semua pihak, tetapi jika memang loyal
terhadap partai. Maka apapun putusan partai tentu akan diterima dan
dilaksanakan,” ucap Habib Ismail.

Menurutnya, DPP juga memiliki berbagai
pertimbangan untuk menunjuk susanan kepengurusan yang disampaikan saat Muscab.
Dan itupun juga dikembalikan lagi kepada peserta Muscab untuk dimusyawarahkan
bersama.

“DPP juga
mimiliki pertimbangan dalam menetapkan susunan pengurus. Baik itu loyalitas,
perolehan kursi, jalannya roda organisaai, pengkaderan, dan tentu juga perihal
keberadaan kantor. Misalnya, sudah menjabat ketua puluhan tahun tetapi belum
memiliki kantor. Semua itu menjadi catatan,” pungkasnya. 

PROKALTENG.CO – Kekecewaan yang mendalam
karena tidak terpilih kembali sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Pulang Pisau
untuk keempat kalinya atau periode keempat, Idham Amur lepas baju dan
tinggalkan istri di PKB. Diketahui, Idham Amur merupakan suami dari Anggota
DPRD Kalteng Fraksi PKB Rusita Irma dan kakak dari Yamin Amur yang dipercaya
DPP PKB sebagai Sekretaris DPC PKB Pulang Pisau.

Idham Amur merupakan salah satu politisi
senior di PKB Pulang Pisau dan sudah 15 tahun atau 3 periode menjabat Ketua
DPC. Itu terungkap dari pengakuan Idham Amur sendiri usai menyatakan mundur
dari PKB di arena Musyawarah Cabang (Muscab), Minggu (14/3) lalu.

“Saya sudah 20 tahun di PKB dan ketua
sudah 3 periode. Untuk kursi penuh terus ketika saya memimpin 3-4 kursi di DPRD
Pulpis. Tetapi putusan DPP sepertinya harus begitu, apa boleh buat, saya harus
mundur dan keluar dari PKB,” 

Usai melepas baju dan menyatakan mundur,
wartawan mempertanyakan nasib istrinya dengan dia mundur dari PKB, apakah
dibawa serta atau tidak. Idham Amur menegaskan, hal tersebut merupakan urusan
istrinya Rusita Irma.

“Itu urusan dia (Rusita Irma,Red).
Artinya sekarang saya keluar dari PKB,” tegas Idham Amur ketika ditanya
perihal istrinya yang menjabat Anggota DPRD Kalteng Fraksi PKB saat ini. 

Sementara itu, Ketua DPW PKB Kalteng Habib
Ismail bin Yahya menilai wajar ada yang kecewa dan tidak puas dengan putusan
DPP. Tetapi sebagai petugas partai dan loyalis terhadap partai, tentu harus
menghormati keputusan DPP. 

“Wajar terjadi dinamika politik, karena
itulah seni dalam berpolitik dan kita hormati semua sikap dan keputusan meraka.
Setiap putusan tidak bisa menyenangkan semua pihak, tetapi jika memang loyal
terhadap partai. Maka apapun putusan partai tentu akan diterima dan
dilaksanakan,” ucap Habib Ismail.

Menurutnya, DPP juga memiliki berbagai
pertimbangan untuk menunjuk susanan kepengurusan yang disampaikan saat Muscab.
Dan itupun juga dikembalikan lagi kepada peserta Muscab untuk dimusyawarahkan
bersama.

“DPP juga
mimiliki pertimbangan dalam menetapkan susunan pengurus. Baik itu loyalitas,
perolehan kursi, jalannya roda organisaai, pengkaderan, dan tentu juga perihal
keberadaan kantor. Misalnya, sudah menjabat ketua puluhan tahun tetapi belum
memiliki kantor. Semua itu menjadi catatan,” pungkasnya.