31.3 C
Jakarta
Monday, May 20, 2024
spot_img

Jangan Sampai Diborong Satu Kandidat,  Bacalon Wali Kota Harus Segera Tentukan Poros Koalisi Parpol

PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palangkaraya 2024, sejumlah calon mulai mencuat. Tercatat beberapa kandidat mulai mendaftarkan diri ke sejumlah partai.

Wali Kota Palangkaraya periode 2018-2023 Fairid Naparin yang notabene petahana juga turut mendaftar di partai-partai. Sementara kompetitornya yang maju Wali Kota Palangkaraya, ada beberapa nama yang muncul. Di antaranya yakni Eks Sekda Kota Palangkaraya Rojikinnor dan Komisaris Utama PT Bank Kalteng Rahmat Hidayat.

Kemudian, yang mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota Palangkaraya ada nama Anggota DPRD Kota Palangkaraya dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sigit Widodo.

Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Palangkaraya (UPR) Jhon Retei Alfri Sandi menilai, dari banyak bakal calon yang muncul, Wali Kota Palangkaraya periode sebelumnya mempunyai peluang untuk bisa maju di periode kedua cukup besar.

”Jadi biasanya dalam setiap kontestasi pada waktu seorang wali kota paling tidak bisa memenuhi sebagian harapan masyarakat yang dipimpinnya itu peluang untuk bisa masuk di periode kedua cukup besar,” ujarnya, Kamis (9/5).

”Dan memang hampir di banyak tempat, walaupun tidak menjamin bahwa seorang petahana bisa secara otomatis. Itu juga perlu melihat konfigurasi kontestasinya seperti apa, kemudian strategi yang dibangun. Karena strategi di lima tahun belum tentu tepat diimplementasikan di periode baru,” sambungnya.

Baca Juga :  Penggunaan Anggaran Covid-19 Harus Tetap Transparan

Oleh karena itu, dia memandang peluang Wali Kota Palangkaraya di periode pertama cukup besar untuk bisa terpilih. Ditambah lagi posisi Fairid yang merupakan pimpinan partai Golkar Palangkaraya dan perolehan kursi cukup memenuhi dengan perolehan enam kursi untuk bisa membangun poros tunggal di koalisi.

Dengan demikian, Jhon menyebut yang perlu dipertimbangkan adalah dari partai-partai lain. Dengan komposisi yang terbaru Partai Demokrat sebanyak empat kursi dan PDI-P hanya mendapatkan tiga kursi pada periode 2024, mengalami penurunan dari periode sebelumnya 6 kursi.

Kemudian Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan tiga kursi. Sedangkan Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapatkan dua kursi. Terakhir Partai Hanura mendapatkan satu kursi.

Dia menyarankan partai politik yang memerlukan koalisi untuk mengusung pasangan di Pilkada Palangkaraya 2024 agar segera menentukan untuk membangun poros koalisi.

”Yang paling perlu dipertimbangkan oleh partai-partai yang tentunya kalau ingin mengusung calon sendiri harus berkoalisi, maka pertimbangan kecepatan untuk menentukan membangun poros koalisi perlu diperhatikan. Mencari tiga kursi misalnya bisa mengusung juga bukan pekerjaan mudah,” bebernya.

Baca Juga :  Maju Pilgub Kalteng, Abdul Razak Akan Daftar ke Semua Partai Politik

”Karena didalam setiap kontestasi, setiap orang yang ingin mencalonkan diri dan strategi untuk memborong partai juga menjadi sebuah strategi untuk menghambat calon lain untuk bisa diusung partai lain dan bisa mendaftar calon, itu juga perlu dicermati,” jelasnya.

Dengan demikian, partai-partai yang memiliki kekurangan kursi dan memerlukan dukungan koalisi untuk maju harus bergerak cepat.

”Tapi dengan kursi yang relatif lebih sedikit, saya kira perlu harus sesegara mungkin dan kemudian menetapkan calon potensial mereka untuk bisa didorong untuk melakukan koalisi dengan partai lain,” imbuhnya.

Dia juga menyebut hal yang menjadi pertimbangan untuk partai lain seperti Golkar, Demokrat dan Gerindra agar segera melakukan konsolidasi untuk menentukan siapa yang akan diusung dan membangun koalisi dari arus bawah.

”Karena koalisi akan terbangun secara permanen dan kemudian bakal calon akan ditetapkan akan mendapatkan rekomendasi juga tidak menjadi otoritas di tingkat pengurus di daerah, tapi itu menjadi di pengurus di tingkat pusat,” ungkapnya.

”Paling tidak, bangunan koalisi di tingkat daerah bisa mendorong membuka cakrawala berpikir elite partai di pusat dan kemudian mendorong sebagia bagiann dari kehendak publik di tingkat lokal. Sehingga elite di partai pusat bisa memperhatikan,” terangnya. (hfz)

PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palangkaraya 2024, sejumlah calon mulai mencuat. Tercatat beberapa kandidat mulai mendaftarkan diri ke sejumlah partai.

Wali Kota Palangkaraya periode 2018-2023 Fairid Naparin yang notabene petahana juga turut mendaftar di partai-partai. Sementara kompetitornya yang maju Wali Kota Palangkaraya, ada beberapa nama yang muncul. Di antaranya yakni Eks Sekda Kota Palangkaraya Rojikinnor dan Komisaris Utama PT Bank Kalteng Rahmat Hidayat.

Kemudian, yang mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota Palangkaraya ada nama Anggota DPRD Kota Palangkaraya dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sigit Widodo.

Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Palangkaraya (UPR) Jhon Retei Alfri Sandi menilai, dari banyak bakal calon yang muncul, Wali Kota Palangkaraya periode sebelumnya mempunyai peluang untuk bisa maju di periode kedua cukup besar.

”Jadi biasanya dalam setiap kontestasi pada waktu seorang wali kota paling tidak bisa memenuhi sebagian harapan masyarakat yang dipimpinnya itu peluang untuk bisa masuk di periode kedua cukup besar,” ujarnya, Kamis (9/5).

”Dan memang hampir di banyak tempat, walaupun tidak menjamin bahwa seorang petahana bisa secara otomatis. Itu juga perlu melihat konfigurasi kontestasinya seperti apa, kemudian strategi yang dibangun. Karena strategi di lima tahun belum tentu tepat diimplementasikan di periode baru,” sambungnya.

Baca Juga :  Penggunaan Anggaran Covid-19 Harus Tetap Transparan

Oleh karena itu, dia memandang peluang Wali Kota Palangkaraya di periode pertama cukup besar untuk bisa terpilih. Ditambah lagi posisi Fairid yang merupakan pimpinan partai Golkar Palangkaraya dan perolehan kursi cukup memenuhi dengan perolehan enam kursi untuk bisa membangun poros tunggal di koalisi.

Dengan demikian, Jhon menyebut yang perlu dipertimbangkan adalah dari partai-partai lain. Dengan komposisi yang terbaru Partai Demokrat sebanyak empat kursi dan PDI-P hanya mendapatkan tiga kursi pada periode 2024, mengalami penurunan dari periode sebelumnya 6 kursi.

Kemudian Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan tiga kursi. Sedangkan Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapatkan dua kursi. Terakhir Partai Hanura mendapatkan satu kursi.

Dia menyarankan partai politik yang memerlukan koalisi untuk mengusung pasangan di Pilkada Palangkaraya 2024 agar segera menentukan untuk membangun poros koalisi.

”Yang paling perlu dipertimbangkan oleh partai-partai yang tentunya kalau ingin mengusung calon sendiri harus berkoalisi, maka pertimbangan kecepatan untuk menentukan membangun poros koalisi perlu diperhatikan. Mencari tiga kursi misalnya bisa mengusung juga bukan pekerjaan mudah,” bebernya.

Baca Juga :  Maju Pilgub Kalteng, Abdul Razak Akan Daftar ke Semua Partai Politik

”Karena didalam setiap kontestasi, setiap orang yang ingin mencalonkan diri dan strategi untuk memborong partai juga menjadi sebuah strategi untuk menghambat calon lain untuk bisa diusung partai lain dan bisa mendaftar calon, itu juga perlu dicermati,” jelasnya.

Dengan demikian, partai-partai yang memiliki kekurangan kursi dan memerlukan dukungan koalisi untuk maju harus bergerak cepat.

”Tapi dengan kursi yang relatif lebih sedikit, saya kira perlu harus sesegara mungkin dan kemudian menetapkan calon potensial mereka untuk bisa didorong untuk melakukan koalisi dengan partai lain,” imbuhnya.

Dia juga menyebut hal yang menjadi pertimbangan untuk partai lain seperti Golkar, Demokrat dan Gerindra agar segera melakukan konsolidasi untuk menentukan siapa yang akan diusung dan membangun koalisi dari arus bawah.

”Karena koalisi akan terbangun secara permanen dan kemudian bakal calon akan ditetapkan akan mendapatkan rekomendasi juga tidak menjadi otoritas di tingkat pengurus di daerah, tapi itu menjadi di pengurus di tingkat pusat,” ungkapnya.

”Paling tidak, bangunan koalisi di tingkat daerah bisa mendorong membuka cakrawala berpikir elite partai di pusat dan kemudian mendorong sebagia bagiann dari kehendak publik di tingkat lokal. Sehingga elite di partai pusat bisa memperhatikan,” terangnya. (hfz)

spot_img
spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru