PROKALTENG.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut penyaluran bantuan sosial (bansos) disalahgunakan untuk kepentingan elektoral. Bahkan, Hasto menyebut ada paket bansos yang dititipkan di kantor DPD Partai Golkar Jogjakarta.
“Misalnya hari ini kami menemukan banyak bansos yang masuk ke kantor DPD Golkar di Jogja, pasti didaerah lain juga akan banyak,” kata Hasto di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2).
Hasto menuding, penyaluran bansos bukan untuk kepentingan rakyat. Melainkan hanya untuk kepentingan elektoral yang bertepatan dengan pesta demokrasi 2024.
“Itu merupakan contoh bahwa penyalahgunaan bansos untuk rakyat, untuk kepentingan elektoral itu hanya akan menimbulkan arus balik yang negatif, bagi yang menyalahgunakan bansos,” tegas Hasto.
Hasto menekankan, perlu kerja sama untuk menegakkan agar Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil. Ia mengharapkan, pesta demokrasi itu harus diwujudkan untuk memberikan hak yang sama kepada masyarakat.
“Ini memerlukan kerja sama, maka tim hukum ini bertemu untuk sama-sama menegakkan bahwa pemilu yang jujur, pemilu yang adil bermartabat dan demokratis itu wajib diwujudkan dan kerja sama,” ungkap dia. (pri/jawapos.com)
PROKALTENG.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut penyaluran bantuan sosial (bansos) disalahgunakan untuk kepentingan elektoral. Bahkan, Hasto menyebut ada paket bansos yang dititipkan di kantor DPD Partai Golkar Jogjakarta.
“Misalnya hari ini kami menemukan banyak bansos yang masuk ke kantor DPD Golkar di Jogja, pasti didaerah lain juga akan banyak,” kata Hasto di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2).
Hasto menuding, penyaluran bansos bukan untuk kepentingan rakyat. Melainkan hanya untuk kepentingan elektoral yang bertepatan dengan pesta demokrasi 2024.
“Itu merupakan contoh bahwa penyalahgunaan bansos untuk rakyat, untuk kepentingan elektoral itu hanya akan menimbulkan arus balik yang negatif, bagi yang menyalahgunakan bansos,” tegas Hasto.
Hasto menekankan, perlu kerja sama untuk menegakkan agar Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil. Ia mengharapkan, pesta demokrasi itu harus diwujudkan untuk memberikan hak yang sama kepada masyarakat.
“Ini memerlukan kerja sama, maka tim hukum ini bertemu untuk sama-sama menegakkan bahwa pemilu yang jujur, pemilu yang adil bermartabat dan demokratis itu wajib diwujudkan dan kerja sama,” ungkap dia. (pri/jawapos.com)
