JAKARTA – Meski memiliki jumlah
penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia masih belum bisa berbuat banyak
dalam perkembangan industri syariah Internasional. The State of Global Islamic
Economy report mencatat, Indonesia hanya menempati posisi ke-10 sebagai negara
produsen produk halal dunia.
Kementerian
PPN/Bappenas pun tengah melakukan berbagai upaya mendorong pengembangan ekonomi
syariah di tanah air. Salah satunya, dengan meluncurkan Masterplan Ekonomi
Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 dengan visi Indonesia yang Mandiri, Makmur,
dan Madani dengan Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka.
The State of
the Global Islamic Economy Report 2018-2019 mencatat, besaran total pengeluaran
belanja masyarakat Muslim dunia pada 2017 di berbagai sektor halal, seperti
makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik halal, busana halal, wisata halal,
media dan hiburan halal, dan keuangan syariah mencapai USD 2,1 triliun dan
diperkirakan akan terus tumbuh hingga USD 3 triliun pada 2023.
Faktor utama
yang mendorong fenomena tersebut adalah peningkatan jumlah penduduk Muslim di
dunia yang telah mencapai 1,84 miliar orang pada 2017 dan diperkirakan akan
terus meningkat hingga 27,5 persen dari total populasi dunia pada 2023.
Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan 85 persen
dari jumlah populasi serta menyumbang 11 persen dari total muslim di seluruh
dunia, hanya dapat bertengger di peringkat 10 sebagai negara produsen produk
halal dunia.
“Kita akan
menjawab tantangan sekaligus menyusun peta jalan pengembangan ekonomi syariah
di Indonesia guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional,†kata
Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Ruang Rapat Djuanedi
Hadisumarto 1-5, Gedung Saleh Afif, Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (14/5).
Dia
mengatakan, pengembangan ekonomi syariah harus melibatkan berbagai sektor lain
yang nantinya terintegrasi dalam sistem ekonomi yang berlandaskan syariah. Hal
tersebut bertujuan agar pertumbuhan yang berlangsung pada sektor keuangan
syariah memiliki dampak langsung dan signifikan pada pertumbuhan di sektor
riil.
“Yang secara
fundamental menjadi fokus utama dalam sistem ekonomi Islam,†tuturnya.
Atas dasar
itu, Bambang mengharapkan, MEKSI 2019-2024 tersebut dapat dijadikan rujukan
bersama dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya, MEKSI
2019-2024 juga dapat diturunkan menjadi program kerja implementatif pemerintah
dalam lima tahun ke depan.
Proses
penyusunan MEKSI 2019-2024 ini, menurut Bambang, rancangan kebijakan dan
strategi yang dikembangkan benar-benar mendorong perkuatan ekonomi syariah di
Indonesia. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan regulator baik di level
K/L maupun independen. Juga menerima masukan dari praktisi sektor industri,
akademisi, asosiasi, dan berbagai pihak lainnya.
Selanjutnya,
pemerintah telah melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk memperoleh
gambaran nyata akan kondisi ekonomi syariah yang ada saat ini di dalam negeri.
“Dengan MEKSI
2019-2024 ini, saya harap pemerintah dan semua pihak memiliki semangat yang
sama dalam mengimplementasikan rekomendasi strategi kebijakan pengembangan
ekonomi syariah di Indonesia untuk mencapai visi yang telah ditetapkan,“
tuturnya.
Acara
peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 diresmikan
langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sejumlah jajaran menteri
kabinet kerja. Hadir pula, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komisioner LPS, Ketua Umum MUI, dan Direktur
Eksekutif KNKS beserta jajarannya.
MEKSI
2019-2024 merekomendasikan empat langkah dan strategi utama, meliputi
penguatan halal value chain dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan
berdaya saing tinggi, dan penguatan sektor keuangan syariah dengan
rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan
Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk
ini,
Langkah
lainnya berupa penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
sebagai penggerak utama halal value chain, serta penguatan di bidang
ekonomi digital utamanya perdagangan (e-commerce market place) dan keuangan
(teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian
strategi lainnya.
Untuk
menjalankan keempat strategi tersebut, MEKSI 2019-2024 menjabarkan beberapa
strategi dasar yang harus dilakukan, yaitu peningkatan kesadaran publik,
peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas
riset dan pengembangan (R&D), serta penguatan fatwa, regulasi dan tata
kelola.(jpc/kpc)