BUNTOK, PROKALTENG.CO – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Buntok membantah tudingan adanya pungutan kepada para siswa sebesar Rp50 ribu tiap bulan. Ya, sebelumnya telah beredar di media sosial oleh salah satu orang tua siswa berinisial Y terkait hal itu. Namun dengan tegas, Kepala Sekolah SMKN 1 Buntok, H Joko Lelono membantahnya.
Dia menjelaskan, bahwa sejumlah uang tersebut bukan pungutan, melainkan iuran Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP). Terlebih, sebelumnya BPP sudah disepakati bersama antara ketua komite dan orang tua wali murid, serta adanya surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
"Ini berdasarkan surat yang diedarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng. Semua sekolah seperti itu. Tidak hanya ada di SMKN 1 Buntok saja. Bahkan di sekolah ini yang paling murah BPP nya," ucap Joko kepada Prokalteng.co, Rabu (28/7).
Kembali ia menjelaskan, bahwa dana dari BPP itu nantinya digunakan sekolah untuk melaksanakan berbagai kegiatan, operasional sekolah dan membayar gaji tenaga pendidik yang berstatus honorer.
Di mana lanjutnya, ada sebanyak enam guru yang sudah pensiun dan belum ada guru penganti. Sehingga pihaknya memperkerjakan guru honorer.
"Mengenai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), memang setiap siswa itu ada bantuan. Tapi penggunaannya ada petunjuk teknisnya, ada ketentuan-ketentuan. Tidak bisa kita gunakan sembarangan,"ungkapnya.
Oleh sebab itu, apabila orang tua siswa yang belum jelas atau belum paham dengan adanya iuaran BPP, agar bisa mendatangi pihak sekolah untuk minta konfirmasi serta penjelasan.
"Adanya BPP juga sudah melalui kesepakatan se-Provinsi Kalteng sejak Tahun 2017 yang lalu," ucapnya.
Untuk diketahui, pihaknya siap untuk mefasilitasi siswa yang kurang mampu. Bahkan pihaknya telah memberikan bantuan kepada siswa yang bersekolah di SMKN 1 Buntok.
"Kemarin kita telah menyalurkan sebanyak 11 seragam untuk siswa yang kurang mampu, keperluan alat tulis dan sebagainya secara gratis. Itu demi menunjang kelancaran siswa dalam proses mengajar," ungkapnya.
Bahkan proses belajar mengajar secara daring, pihaknya akan meminjamkan handphone jenis tablet bagi siswa-siswa kurang mampu tersebut. Hal itu untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar melalui daring.
"Namun begitu, penjelasan kalau siswa tersebut merupakan siswa kurang mampu, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak terkait. Seperti kepala desa/lurah," jelasnya.
Dengan demikian ia berharap, agar para orang tua ke depan dapat menayakan hal yang kurang dipahami secara langsung kepada pihak sekolah. "Saya benar benar tulus menjalankan amanah undang-undang, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak,"pungkasnya.