BUNTOK–Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan (Barsel) Hermanes SE
mengatakan, agar masing masing intansi, sudah memiliki arsif yang lengkap,
sehingga apabila di perlukan tidak perlu kesulitan lagi mencari.
“Begitu juga saat adanya
pergantian pucuk pimpinan di intansi dan ketika pimpinan meminta arsif, maka
dengan mudah bisa di temukan,†ungkapnya, Rabu (4/9).
Dikatakan, hendaknya kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) terkait kearsifan di lingkup Pemkab Barito Selatan
(Barsel) terus ditingkatkan di tahun 2019 ini. “Karena hal itu dapat memberikan
kontribusi terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan,†kata
Hermaneslagi.
Wakil rakyat dapil II Barito
Selatan (Barsel) itu mengatakan, selayaknya selaku pelayan masyarakat atau
pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Barito Selatan
(Barsel) jangan sama sekali menganggap remeh arsif.
“Sebab dokumen arsip sangat di
perlukan untuk bahan pertanggungjawaban maupun bahan apa bila kembali
diperlukan,†katanya.
Legislator PDIP Barito Selatan
(Barsel) itu mengungkapkan, tidak hanya para PNS yang mengaggap remeh arsif,
namun semua Perangkat Daerah (PD) diminta juga harus memperhatikan arsif, baik
bukti tertulis maupun berupa softcopy.
“Karena itulah arsip merupakan
hal yang sangat penting dan diharapkan Pemkab Barsel gencar melakukan imbauan
dan sosialiasi, sehingga para PNS sungguh – sungguh melakukan pengarsifan,â€
katanya menyarankan.
Masih kata dia, pembinaan
sumber daya aparatur kearsifan di lingkungan badan/kantor/unit satuan kerja
Pemerintah Kabupaten Barsel, harus rutin dilaksanakan, yang pada gilirannya
akan menjadi ilmu bagi para pegawai itu.
Terkait transpransi keuangan, lanjut dia, memang telah menjadi prosedur
penting untuk menjaga integritas Pemerintahan, dimana profesionalisme dan
baiknya sebuah Pemerintahan dapat di lihat dari seberapa transprannnya
pengelolaan keuangan Pemerintah. Ia
mengatakan, bahwa setiap rupiah kerugian negara atau daerah disebabkan tindakan
melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum yang lalai, harus di ganti pihak
oknum yang melakukan kesalahan atau pelanggaran tersebut.
Pada dasarnya, lembaga legislatif
sangat menghargai akan komitmen dari Pemerintah Daerah Barsel di tahun – tahun
sebelumnya untuk melakukan transparansi keuangan dan berupaya untuk menghindari
kerugian negara dan daerah tersebut.
Seriring waktu berjalan, tambah dia, Pemerintah Daerah periode 2017-2022
juga diharapkan untuk terus berupaya melaksanakan perbaikan birokrasi
dipemerintahan lingkup Pemkab Barsel, agar semua bentuk peraturan daerah
(Perda) serta aturan-aturan dalam pengelolaan keuangan tidak lagi menjadi
temuan atau disclaimer seperti yang di tahun –tahun sebelumnya. (ner/ala)