PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terus berupaya
maksimal dalam menangani permasalahan Covid-19 di Kalteng. Salah satu hal penting dalam penanganan ini,
yakni berkenaan dengan anggaran. Untuk itu, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran
menginstruksikan pemangkasan anggaran yang dianggap tidak prioritas.
Diungkapkan gubernur, anggaran
yang tidak prioritas tersebut dapat dialihkan untuk penanganan Covid-19 di
seluruh Kalteng. Pasalnya, beberapa anggaran yang sudah ia perintahkan untuk
dilakukan pemangkasan yakni anggaran perjalanan dinas dan anggaran proyek.
“Sesuai permintaan Presiden RI
Joko Widodo, agar anggaran perjalanan dinas dipangkas dan proyek-proyek yang
bukan prioritas agar ditunda,†ungkapnya di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur
Kalteng, belum lama ini.
Dijelaskannya, bahwa pihaknya
sudah merapatkan hal ini bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi
Kalimantan Tengah yang diketuai oleh Sekda Kalteng Fahrizal Fitri. “Saya sudah
memerintahkan sekda termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng
berkenaan dengan instruksi presiden ini,†jelasnya.
Pasalnya, anggaran untuk
perjalanan dinas saat ini berada di kisaran Rp200 miliar dan anggaran untuk
proyek sekitar Rp200 miliar. Nantinya, lanjut gubernur, dari anggaran ini masing-masing
dilakukan pemotongan hingga 50 persen.
“Masing-masing akan dipangkas 50
persen, anggaran perjalanan dinas tersisa Rp100 miliar demikian pula untuk
anggaran proyek,†katanya.
Ditambahkannya, dana yang berasal
dari pemotongan anggaran tersebut, dapat digunakan untuk pemenuhan keperluan
medis. Misalnya seperti alat pengaman
diri (APD) apabila sudah habis termasuk masker. Apabila nantinya setok masker
yang akan dibeli Kalteng ini tersedia, maka akan dibagikan juga kepada
wilayah-wilayah yang sudah dianggap rawan Covid-19, salah satunya Kota Palangka
Raya.
“Saat ini kami sedang memesan
masker, semoga tersedia di Solo,†pungkasnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah
Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri berharap kebijakan terhadap dampak penanganan
pendemi covid-19 di Kalteng ini, bisa diikuti pemerintah kabupaten dan kota.
“Pemerintah kabupaten kota diharapkan dapat memangkas rencana belanja APBD
yang tidak prioritas, misalnya perjalanan dinas dan anggaran lainya,” kata
Fahrizal Fitri kepada media beberapa waktu lalu.
Dengan demikian, anggaran yang
ada dapat dilakukan realokasi anggaran.
Sehingga difokuskan pada penanganan covid-19 di Kalteng agar segera
teratasi dengan baik.
Menurutnya, pemerintah daerah
dapat melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang tidak hanya
digunakan untuk penanganan kesehatan saja. Akan tetapi dapat dilakukan dengan
penanganan ekonomi melalui bantuan sosial yang akan diberikan nanti.
“Namun dalam upaya
penanganan tersebut, harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat untuk
mencegah penularan virus corona,” tegasnya.
Dikatakannya, setiap daerah harus
mempersiapkan ketahanan daerah seperti ketahanan pangan, penurunan pendapatan dan dampak ekonomi selama
penanganan virus corona berjalan. Karena memerlukan kerjasama yang baik antara
pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat.
Selain itu bupati dan walikota
harus intens berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan juga tim gugus tugas
melalui laporan berkala. Hal ini agar
penanganan penyebaran virus corona dapat berjalan dengan maksimal.