PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapeddalitbang) telah menghimpun 20 usulan agar dimasukkan ke dalam Rencana Program Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023.
Usulan tersebut berkenaan dengan program prioritas nasional yang akan didukung dengan anggaran APBN.
Ke-20 usulan tersebut dibahas dalam Rapar Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu (2/3/2022).
Kepala Bapeddalitbang Kalimantan Tengah Dr. Kaspinor, memaparkan usulan-usulan yang sudah dibahas dalam Rakortekrenbang tersebut adalah :
- Peningkatan Jalan Simpang Bangkal – Tekul Singintung Kabupaten Seruyan.
- Pengembangan Food Estate di Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Peningkatan Jalan Pulang Pisau – Pangkoh, Kabupaten Pulang Pisau.
- Peningkatan Jalan Lamunti – Dadahup G1 – Dadahup B4 Kabupaten Kapuas.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas.
- Pembangunan Rumah Susun MBR dan Rumah Susun Asrama Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Utara dan Kota Palangka Raya.
- Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk pemuda di Kalimantan Tengah.
- Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Gunung Mas.
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kalimantan Tengah.
- Pengembangan Pelabuhan Laut Bahaur Kabupaten Pulang Pisau.
- Perluasan dan Peningkatan SPAM di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.
- Pengembangan Bandara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya.
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Kawasan Kakao di Kabupaten Barito Utara.
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Kawasan Kopi di Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Pengembangan Integrasi Ternak Sapi Sawit di Sukamara.
- Pengembangan Darah Irigasi Bendung Karau di Barito Timur.
- Peningkatan Tanggul Banjir Daerah Irigasi Tampa di Barito Timur.
- Relokasi Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah di Palangka Raya.
- Workshop Tim Telemedicine di Kalimantan Tengah.
- Pengembangan Obat Tradisional di Palangka Raya.
“Ke depan kita menyiapkan supaya kita menghasilkan produk herbal bagi masyarakat kita, sehingga yang berkenaan dengan bahan-bahan tradisional sudah mulai kita kembangkan dan kita jaga. Nanti akan diolah melalui kegiatan industri pengolahan,” papar Kaspinor terkait pengembangan produk obat tradisional.
Usulan di Rakortekrenbang tersebut akan dipersiapkan data dukungnya agar dalam pembahasan lebih lanjut agar dapat disetujui oleh Pemerintah Pusat melalui Bappenas dan Kementrian Sektor.
“Data dukungnya akan disiapkan seperti FS, Amdal, DED, Kesiapan Lahan dan data dukung lainnya. Sehingga dalam pembahasan ini akan diketahui apakah usulan yang ada akan diakomodir, dibahas lebih lanjut, atau usulan tersebut justru ditolak,” beber Kaspinor.
Kaspinor berharap agar usulan-usulan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dapat diakomodir dan bisa direalisasikan dalam kegiatan yang menggunakan anggaran APBN di tahun 2023.
“Selain dari 20 usulan tadi, ke depan juga kita sedang mempersiapkan untuk 10 usulan ke Pemerintah Pusat melalui mekanisme Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub), yang akan dilaksanakan setelah kegiatan Desk Rakortekrenbang ini selesai. Jadi totalnya ada 30 usulan prioritas,” paparnya.
Sesuai dengan arahan Gubernur, ini akan mempercepat proses pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Kaspinor mengatakan bahwa Bapeddalitbang pada prinsipnya sudah melaksanakan koordinasi dan komunikasi, baik itu antar lintas provinsi termasuk kabupaten/kota untuk menghimpun data-data pendukung yang diperlukan.
“Bapeddalitbang juga selalu aktif menjalin kerjasama dengan berbagai lintas sektor Kementrian ataupun juga instansi vertikal dalam percepatan pembangunan, sehingga nanti jadi terwujud apa yang dicita-citakan yakni Kalimantan Tengah semakin berkah,” tutur Kaspinor.
Di samping itu, Pemerintah Provinsi juga sudah berupaya membangun di masing-masing daerah Kabupaten/Kota, baik itu melalui program reguler maupun program multiyears. Sehingga rencana pembangunan ini tidak semata-mata menggunakan APBN tetapi juga didukung dari ABPD Provinsi dan juga Kabupaten/Kota.