30.8 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Laporkan Kinerja PNS yang Tidak Disiplin

BUNTOK – Wakil Bupati Barito Selatan (Barsel)
Satya Titiek Atyani Djoedir  meminta
kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lingkup pemerintahannya melaporkan
kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara berkala, terutama untuk aparatur yang
tidak disiplin.

“Pejabat bersangkutan, diminta tidak melindungi
bawahannya yang bertindak indisipliner, karena 
termasuk dalam kategori pembiaran terhadap upaya optimalisasi reformasi
birokrasi,” kata Satya  Rabu (12/8).

Dikatakan, 
bahwa dari awal keberhasilan program pembangunan adalah disiplin kerja.
Hal ini harus diperhatikan, dan wajib ada tindak lanjut berupa penegasan sesuai
aturan terhadap pelanggarannya.

Ia mengatakan, 
pihaknya membuka pelaporan kinerja pegawai dalam bentuk surat maupun
laporan langsung dari kepala SOPD. Pemerintah berhak mengambil langkah teguran
atau sanksi sesuai aturan kepegawaian yang berlaku, supaya ada efek jera
terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Baca Juga :  Kalangan Pengusaha Harus Memperhatikan Kualitas Kehidupan Warga dan Me

Orang nomor dua di jajaran Pemkab Barsel itu
mengakui, bahwa ia  telah banyak
mengantongi laporan yang menyatakan bahwa kinerja pegawai perlu mendapat
perhatian ekstra. Masih banyak pegawai yang terlihat mondar-mandir di tempat
umum di saat jam kerja.

“Kalau kepala SOPD melindungi bawahannya yang
seperti itu, berarti sama saja tidak mendukung program pembangunan,” ujarnya.

Disamping itu, Ia juga
mengingatkan kepala SOPD bertindak sesuai aturan dalam bekerja, dan mampu
menjadi contoh bagi bawahannya. Pasalnya kinerja kepala kantor berpengaruh
besar bagi penyelenggaraan administrasi perkantoran hingga mentalitas
bawahannya.

BUNTOK – Wakil Bupati Barito Selatan (Barsel)
Satya Titiek Atyani Djoedir  meminta
kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lingkup pemerintahannya melaporkan
kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara berkala, terutama untuk aparatur yang
tidak disiplin.

“Pejabat bersangkutan, diminta tidak melindungi
bawahannya yang bertindak indisipliner, karena 
termasuk dalam kategori pembiaran terhadap upaya optimalisasi reformasi
birokrasi,” kata Satya  Rabu (12/8).

Dikatakan, 
bahwa dari awal keberhasilan program pembangunan adalah disiplin kerja.
Hal ini harus diperhatikan, dan wajib ada tindak lanjut berupa penegasan sesuai
aturan terhadap pelanggarannya.

Ia mengatakan, 
pihaknya membuka pelaporan kinerja pegawai dalam bentuk surat maupun
laporan langsung dari kepala SOPD. Pemerintah berhak mengambil langkah teguran
atau sanksi sesuai aturan kepegawaian yang berlaku, supaya ada efek jera
terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Baca Juga :  Kalangan Pengusaha Harus Memperhatikan Kualitas Kehidupan Warga dan Me

Orang nomor dua di jajaran Pemkab Barsel itu
mengakui, bahwa ia  telah banyak
mengantongi laporan yang menyatakan bahwa kinerja pegawai perlu mendapat
perhatian ekstra. Masih banyak pegawai yang terlihat mondar-mandir di tempat
umum di saat jam kerja.

“Kalau kepala SOPD melindungi bawahannya yang
seperti itu, berarti sama saja tidak mendukung program pembangunan,” ujarnya.

Disamping itu, Ia juga
mengingatkan kepala SOPD bertindak sesuai aturan dalam bekerja, dan mampu
menjadi contoh bagi bawahannya. Pasalnya kinerja kepala kantor berpengaruh
besar bagi penyelenggaraan administrasi perkantoran hingga mentalitas
bawahannya.

Terpopuler

Artikel Terbaru