28.4 C
Jakarta
Monday, April 29, 2024

Tingkatkan Akses Pelayanan Publik, Kementerian PANRB Gandeng Georgia

Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin melakukan kunjungan
kerja ke Georgia sebagai bagian dari upaya memperkuat kerjasama terkait
peningkatan kualitas pelayanan publik. Saat bertemu dengan Menteri Hukum
Georgia Thea Tsulukiani, Menteri Syafruddin mengungkapkan Kementerian PANRB
selalu membuka diri untuk belajar dan menimba pengalaman positif dari
negara-negara sahabat agar dapat terus menghasilkan inovasi pelayanan publik
berkelas dunia.

“Saya
berharap kunjungan kerja ini dapat bernilai strategis bagi penguatan kerjasama
dalam bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta berbagi pengalaman
dan pengetahuan diantara dua negara,” kata Syafruddin di Tbilisi, Georgia,
Selasa (25/6).

Di sektor
pelayanan publik, Indonesia belajar pada praktik pelayanan publik terbaik
Georgia, yaitu Public Service Hall dan Service Centre of Police. Dalam
kunjungan kerja saat ini, turut serta perwakilan dari pemerintah daerah, tenaga
pengajar dan berbagai elemen lainnya guna mempelajari pelayanan publik di
Georgia.

Baca Juga :  Kemenperin Ngebut Kinerja Industri Otomotif untuk Pasar Ekspor

Dalam
pertemuan ini, Menteri Syafruddin menjelaskan program reformasi birokrasi yang
sedang berjalan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang semakin baik. Sejumlah langkah strategis telah dijalankan
untuk meningkatkan kualiatas pelayanan publik di Indonesia. Diantaranya adalah
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk
peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Strategi
kedua adalah pendirian 16 mal pelayanan publik (MPP) untuk memudahkan
pengurusan berbagai perizinan. “Keberadaan MPP merupakan pelayanan terintegrasi
dari pemerintah pusat dan daerah pada satu tempat sehingga menjadi mudah nyaman
dan terjangkau bagi masyarakat,” ungkap Syafruddin.

Mantan
Wakapolri ini juga menjelaskan Pemerintah Indonesia mendorong percepatan
impelentasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-goverment, untuk
membangun sistem pemerintahan yang terintegrasi secara elektronik. Kebijakan
lainnya adalah open goverment partnership dimana Indonesia bersama dengan
Georgia menjadi negara yang menginisiasi sistem open goverment di dunia.

Baca Juga :  KPK Pastikan Panggil Ulang Ketum PAN Zulkifli Hasan

Indonesia
saat ini juga telah memiliki sistem pengaduan nasional berbasis online bernama
SP4N-LAPOR! Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memberikan keluhan, masukan,
dan saran untuk pengembangan pelayanan publik.

Menurut
Syafruddin, Georgia merupakan salah satu negara yang berhasil menjalankan
reformasi birokrasi. Georgia menjalankan reformasi birokrasi dimulai dengan
menciptakan penegak hukum yang bersih dan berwibawa serta melakukan
pemberantasan korupsi. “Integritas dan kualitas SDM Aparatur dibangun secara
tangguh. Hal ini juga menjadi konsentrasi Pemerintah Indonesia,” pungkasnya.(jpc)

Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin melakukan kunjungan
kerja ke Georgia sebagai bagian dari upaya memperkuat kerjasama terkait
peningkatan kualitas pelayanan publik. Saat bertemu dengan Menteri Hukum
Georgia Thea Tsulukiani, Menteri Syafruddin mengungkapkan Kementerian PANRB
selalu membuka diri untuk belajar dan menimba pengalaman positif dari
negara-negara sahabat agar dapat terus menghasilkan inovasi pelayanan publik
berkelas dunia.

“Saya
berharap kunjungan kerja ini dapat bernilai strategis bagi penguatan kerjasama
dalam bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta berbagi pengalaman
dan pengetahuan diantara dua negara,” kata Syafruddin di Tbilisi, Georgia,
Selasa (25/6).

Di sektor
pelayanan publik, Indonesia belajar pada praktik pelayanan publik terbaik
Georgia, yaitu Public Service Hall dan Service Centre of Police. Dalam
kunjungan kerja saat ini, turut serta perwakilan dari pemerintah daerah, tenaga
pengajar dan berbagai elemen lainnya guna mempelajari pelayanan publik di
Georgia.

Baca Juga :  Kemenperin Ngebut Kinerja Industri Otomotif untuk Pasar Ekspor

Dalam
pertemuan ini, Menteri Syafruddin menjelaskan program reformasi birokrasi yang
sedang berjalan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang semakin baik. Sejumlah langkah strategis telah dijalankan
untuk meningkatkan kualiatas pelayanan publik di Indonesia. Diantaranya adalah
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk
peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Strategi
kedua adalah pendirian 16 mal pelayanan publik (MPP) untuk memudahkan
pengurusan berbagai perizinan. “Keberadaan MPP merupakan pelayanan terintegrasi
dari pemerintah pusat dan daerah pada satu tempat sehingga menjadi mudah nyaman
dan terjangkau bagi masyarakat,” ungkap Syafruddin.

Mantan
Wakapolri ini juga menjelaskan Pemerintah Indonesia mendorong percepatan
impelentasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-goverment, untuk
membangun sistem pemerintahan yang terintegrasi secara elektronik. Kebijakan
lainnya adalah open goverment partnership dimana Indonesia bersama dengan
Georgia menjadi negara yang menginisiasi sistem open goverment di dunia.

Baca Juga :  KPK Pastikan Panggil Ulang Ketum PAN Zulkifli Hasan

Indonesia
saat ini juga telah memiliki sistem pengaduan nasional berbasis online bernama
SP4N-LAPOR! Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memberikan keluhan, masukan,
dan saran untuk pengembangan pelayanan publik.

Menurut
Syafruddin, Georgia merupakan salah satu negara yang berhasil menjalankan
reformasi birokrasi. Georgia menjalankan reformasi birokrasi dimulai dengan
menciptakan penegak hukum yang bersih dan berwibawa serta melakukan
pemberantasan korupsi. “Integritas dan kualitas SDM Aparatur dibangun secara
tangguh. Hal ini juga menjadi konsentrasi Pemerintah Indonesia,” pungkasnya.(jpc)

Terpopuler

Artikel Terbaru