27.1 C
Jakarta
Saturday, April 27, 2024

AMSI Gelar Kongres II Secara Virtual, Diikuti 338 Peserta

KALTENGPOS.CO – Kongres Kedua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)
resmi dibuka hari ini, Sabtu (22/8/2020) siang. Kongres digelar secara virtual,
karena berlangsung di tengah pandemi Covid-19, berlangsung dua hari Sabtu dan
Minggu.

Tema yang diusung dalam Kongres
Kedua tersebut adalah Membangun Ekosistem Media Siber Berkelanjutan. Hadir
dalam acara pembukaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga adalah keynote speaker, Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun.

Kongres Kedua AMSI kali ini
diikuti oleh 338 anggota AMSI yang tersebar di 21 provinsi dari Aceh hingga
Papua.

Dalam sambutannya, Ketua Umum
AMSI Wens Manggut menyorot sejumlah kondisi yang dihadapi media saat ini,
utamanya media digital, di tengah begitu banyaknya pemain di industri tersebut.

Saat ini, begitu banyak raksasa
platform yang nyaris melakukan semua pekerjaan media, tetapi tidak terikat dengan
regulasi tentang pers. Tak heran, mereka pun lebih sigap beradaptasi terhadap
perubahan yang terjadi, karena tak dibelenggu oleh aturan (unregulated).

“Kita menjadi pengelola
perusahaan media pada saat distribusi atas konten di luar kendali perusahaan
pers. Sekitar 80-85% konten kita dikendalikan platform. Kita juga menjadi
pengelola perusahaan media pada saat saluran distributor, juga jadi agen sales,
dan segenap KPI bisnis ditentukan oleh distributor. Ini kondisi yang terjadi
saat ini,” ujar Wens dalam sambutannya.

Pada saat yang sama, cara kerja
newsroom juga ikut terpengaruh. Muncul kritik tajam terhadap kualitas media
digital yang kini dinilai hanya mengejar hits semata.

“Kritik ini benar adanya, tetapi
kritik itu haruslah dilihat dalam ekosistem yang berubah itu.”

Baca Juga :  Gubernur BI Lantik 39 Kepala KPW Yang Baru

Kondisi ini, menurut Wens, tidak
perlu dicemaskan seandainya ekosistem ini tidak mudah ditumpangi oleh para
pembawa sampah, seperti hoax, hatespeech, dan disinformasi.

“Faktanya tidak. Hatespeech, hoax, dan disinformasi
marak. Dan, pada ekosistem ini, dia tidak hanya menjadi alat kepentingan
seperti politik, tetapi menjelma menjadi produk yang bisa diperjualbelikan,”
tegas Wens.

“Mesin yang memasok iklan
dari platform adalah mesin yang “tidak pumya hati”, di mana iklan
bisa masuk ke konten hatespeech,
hoax, dan mis-informasi. Oleh karena
itu, AMSI, bersama tim media sustainability yang diinisiasi Dewan Pers, sudah
dan sedang membahas masalah ini dengan para brand, terutama agar produk mereka
tidak jatuh pada konten sampah. Brand yang sehat seharusnya tampil di konten
yang sehat.”

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch
Bangun juga menyorot banyaknya tantangan yang dihadapi oleh media saat ini.
Oleh karena itu, Dewan Pers membentuk Satgas Media Sustainability.

Dewan Pers, menurut Hendry, telah
mengajukan sejumlah insentif kepada pemerintah untuk menjamin keberlanjutan
industri media.

Dalam kondisi penuh tantangan
tersebut, Hendry mengingatkan AMSI untuk tidak hanya mengejar sisi bisnis
semata lewat pemberitaan yang clickbait, sehingga kepercayaan masyarakat tetap
terjaga. “Secara ekonomi harus jalan, tapi secara etis harus tidak melanggar,”
ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perkembangan ekonomi saat ini sebagai
dampak dari pandemi Covid-19.

Negara, menurutnya, telah
melakukan berbagai upaya untuk menjaga roda perekonomian tidak berhenti, mulai
dari menggelontorkan anggaran hingga mengeluarkan sejumlah kebijakan yang bisa
membantu pemulihan kondisi perekonomian. Media, sambungnya, harus turut
membantu upaya pemerintah tersebut.

Baca Juga :  Perpres Baru, Pimpinan KPK Bakal di Bawah Presiden

Terkait dengan sustainability media baik konvensional
maupun digital, Sri Mulyani menekankan sejumlah hal. Pertama, pemerintah telah
mempertimbangkan sejumlah usulan yang masuk melalui Dewan Pers, antara lain
untuk PPn kertas, ditetapkan ditanggung pemerintah mulai Agustus. Pajak
penghasilan (PPh) juga sudah diturunkan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, PP sedang
dalam proses penyelesaian.

Kedua, tantangan AMSI saat ini
luar biasa, yakni ingin memerangi disinformasi, hoax, dan misinformasi. Kondisi
ini juga dihadapi oleh Amerika Serikat.

Ketiga, concern public goods harus kita miliki. Iklan pemerintah di media
lokal akan diupayakan tanpa menimbulkan retaliasi. “Kami juga akan lakukan
adjustment untuk hadapi disrupsi digital.”

Keempat, masyarakat mengharapkan
informasi yang tidak kering. Ini membutuhkan perubahan dari policy maker. “Terkait ini, AMSI bisa
menjadi partner untuk menciptakan kejernihan bagi masyarakat. Harus seimbang
antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial,” sebut Sri.

Kelima, harus ada partnership dan komunikasi yang kuat
untuk membangun ekosistem yang sehat untuk mengisi ruang publik dengan
informasi yang baik. “Kalau sama-sama berjalan, kekuatannya bisa lebih besar,
daripada bergerak sendiri-sendiri. Ini penting untuk bisa mengurangi distorsi
di ruang publik.”

Kongres Kedua AMSI sedianya
digelar di Surabaya, Jawa Timur. Namun, karena kondisi yang tidak memungkinkan,
kongres tersebut akhirnya digelar secara virtual.

Turut hadir dalam acara pembukaan
Kongres Kedua Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. “Selamat
berkongres. Sebenarnya sudah disiapkan tempat. Namun, kami di Jatim tetap
tunggu, raker atau rakor,” ujar Khofifah.

KALTENGPOS.CO – Kongres Kedua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)
resmi dibuka hari ini, Sabtu (22/8/2020) siang. Kongres digelar secara virtual,
karena berlangsung di tengah pandemi Covid-19, berlangsung dua hari Sabtu dan
Minggu.

Tema yang diusung dalam Kongres
Kedua tersebut adalah Membangun Ekosistem Media Siber Berkelanjutan. Hadir
dalam acara pembukaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga adalah keynote speaker, Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun.

Kongres Kedua AMSI kali ini
diikuti oleh 338 anggota AMSI yang tersebar di 21 provinsi dari Aceh hingga
Papua.

Dalam sambutannya, Ketua Umum
AMSI Wens Manggut menyorot sejumlah kondisi yang dihadapi media saat ini,
utamanya media digital, di tengah begitu banyaknya pemain di industri tersebut.

Saat ini, begitu banyak raksasa
platform yang nyaris melakukan semua pekerjaan media, tetapi tidak terikat dengan
regulasi tentang pers. Tak heran, mereka pun lebih sigap beradaptasi terhadap
perubahan yang terjadi, karena tak dibelenggu oleh aturan (unregulated).

“Kita menjadi pengelola
perusahaan media pada saat distribusi atas konten di luar kendali perusahaan
pers. Sekitar 80-85% konten kita dikendalikan platform. Kita juga menjadi
pengelola perusahaan media pada saat saluran distributor, juga jadi agen sales,
dan segenap KPI bisnis ditentukan oleh distributor. Ini kondisi yang terjadi
saat ini,” ujar Wens dalam sambutannya.

Pada saat yang sama, cara kerja
newsroom juga ikut terpengaruh. Muncul kritik tajam terhadap kualitas media
digital yang kini dinilai hanya mengejar hits semata.

“Kritik ini benar adanya, tetapi
kritik itu haruslah dilihat dalam ekosistem yang berubah itu.”

Baca Juga :  Gubernur BI Lantik 39 Kepala KPW Yang Baru

Kondisi ini, menurut Wens, tidak
perlu dicemaskan seandainya ekosistem ini tidak mudah ditumpangi oleh para
pembawa sampah, seperti hoax, hatespeech, dan disinformasi.

“Faktanya tidak. Hatespeech, hoax, dan disinformasi
marak. Dan, pada ekosistem ini, dia tidak hanya menjadi alat kepentingan
seperti politik, tetapi menjelma menjadi produk yang bisa diperjualbelikan,”
tegas Wens.

“Mesin yang memasok iklan
dari platform adalah mesin yang “tidak pumya hati”, di mana iklan
bisa masuk ke konten hatespeech,
hoax, dan mis-informasi. Oleh karena
itu, AMSI, bersama tim media sustainability yang diinisiasi Dewan Pers, sudah
dan sedang membahas masalah ini dengan para brand, terutama agar produk mereka
tidak jatuh pada konten sampah. Brand yang sehat seharusnya tampil di konten
yang sehat.”

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch
Bangun juga menyorot banyaknya tantangan yang dihadapi oleh media saat ini.
Oleh karena itu, Dewan Pers membentuk Satgas Media Sustainability.

Dewan Pers, menurut Hendry, telah
mengajukan sejumlah insentif kepada pemerintah untuk menjamin keberlanjutan
industri media.

Dalam kondisi penuh tantangan
tersebut, Hendry mengingatkan AMSI untuk tidak hanya mengejar sisi bisnis
semata lewat pemberitaan yang clickbait, sehingga kepercayaan masyarakat tetap
terjaga. “Secara ekonomi harus jalan, tapi secara etis harus tidak melanggar,”
ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perkembangan ekonomi saat ini sebagai
dampak dari pandemi Covid-19.

Negara, menurutnya, telah
melakukan berbagai upaya untuk menjaga roda perekonomian tidak berhenti, mulai
dari menggelontorkan anggaran hingga mengeluarkan sejumlah kebijakan yang bisa
membantu pemulihan kondisi perekonomian. Media, sambungnya, harus turut
membantu upaya pemerintah tersebut.

Baca Juga :  Perpres Baru, Pimpinan KPK Bakal di Bawah Presiden

Terkait dengan sustainability media baik konvensional
maupun digital, Sri Mulyani menekankan sejumlah hal. Pertama, pemerintah telah
mempertimbangkan sejumlah usulan yang masuk melalui Dewan Pers, antara lain
untuk PPn kertas, ditetapkan ditanggung pemerintah mulai Agustus. Pajak
penghasilan (PPh) juga sudah diturunkan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, PP sedang
dalam proses penyelesaian.

Kedua, tantangan AMSI saat ini
luar biasa, yakni ingin memerangi disinformasi, hoax, dan misinformasi. Kondisi
ini juga dihadapi oleh Amerika Serikat.

Ketiga, concern public goods harus kita miliki. Iklan pemerintah di media
lokal akan diupayakan tanpa menimbulkan retaliasi. “Kami juga akan lakukan
adjustment untuk hadapi disrupsi digital.”

Keempat, masyarakat mengharapkan
informasi yang tidak kering. Ini membutuhkan perubahan dari policy maker. “Terkait ini, AMSI bisa
menjadi partner untuk menciptakan kejernihan bagi masyarakat. Harus seimbang
antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial,” sebut Sri.

Kelima, harus ada partnership dan komunikasi yang kuat
untuk membangun ekosistem yang sehat untuk mengisi ruang publik dengan
informasi yang baik. “Kalau sama-sama berjalan, kekuatannya bisa lebih besar,
daripada bergerak sendiri-sendiri. Ini penting untuk bisa mengurangi distorsi
di ruang publik.”

Kongres Kedua AMSI sedianya
digelar di Surabaya, Jawa Timur. Namun, karena kondisi yang tidak memungkinkan,
kongres tersebut akhirnya digelar secara virtual.

Turut hadir dalam acara pembukaan
Kongres Kedua Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. “Selamat
berkongres. Sebenarnya sudah disiapkan tempat. Namun, kami di Jatim tetap
tunggu, raker atau rakor,” ujar Khofifah.

Terpopuler

Artikel Terbaru