Mau Menyudahi Pandemi COVID-19, Ini Jurusnya

JAKARTA – Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian
Kesehatan dr Mohammad Subuh MPPM mengatakan pandemi COVID-19 harus segera
dikendalikan, karena sumber daya di bidang kesehatan maupun anggaran pemerintah
juga terbatas.

Karena itu upaya menyehatkan masyarakat pun harus
diprioritaskan. Hal itu disampaikan dr Subuh dalam dialog produktif bertema
Pencegahan dan Pengobatan yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (1/12).

“Saya kira pemerintah kita sudah all out, dari sektor
kesehatan dananya begitu besar, stimulus perekonomian juga dananya besar.
Tujuannya satu, ingin menyehatkan individu, karena kalau individu sehat, akan
membuat produktivitas meningkat, sehingga pendapatan individu meningkat, dan
berdampak pendapatan negara juga ikut meningkat. Jadi dengan melindungi
kesehatan kita juga melindungi negara”, jelas dr. Subuh.

Pada ilmu ekonomi kesehatan, sambung dr Subuh dikenal
istilah externality, dan vaksin termasuk dalam externality positif.

“Nilai externality pada vaksin ini sangat besar sekali,
karena saat kita menerima vaksin, tidak hanya melindungi diri sendiri tapi juga
orang lain. Analoginya seperti faktor externality yang ada pada lampu jalan,
ketika terpasang pencahayaan di jalan, kejahatan menurun dan kecelakaan jadi
terhindarkan, itu contoh externality di luar bidang kesehatan. Dalam bidang
Kesehatan faktor externality positif adalah upaya-upaya pencegahan yang kita
lakukan, dan yang salah satunya dalam bidang kesehatan disebut perlindungan
spesifik adalah imunisasi,” kata dr. Subuh.

Masyarakat perlu menyadari bahwa kesehatan mereka adalah
aset terpenting, dan juga menyadari kesehatan adalah investasi jangka panjang.

“Yang juga penting digarisbawahi adalah, pemerintah
sudah melakukan simulasi, sebagai bentuk uji coba untuk menimbulkan
kepercayaan. Di Bogor Presiden terlibat langsung dalam simulasi, di Kerawang
Wakil Presiden, ini artinya pemerintah sangat serius mempersiapkan, sehingga
nanti ketika vaksin datang kita sudah siap melakukan vaksinasi,” serunya.

Meski nantinya vaksin
dari luar negeri akan tiba, program vaksinasi ini perlu proses terlebih dahulu,
terutama mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Negara
memiliki kewenang tersendiri dan otorisasi mandiri untuk memberikan izin
peredaran suatu obat, tapi tentu mengedepankan azas kehati-hatian mempertimbangkan
keamanan, efektivitas, dan kehalalannya,” terang dr. Subuh.

“Pada saat ini
pemulihan kesehatan dan ekonomi bisa dilakukan dengan menjaga budaya 3M
(Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak), karena tanpa upaya seperti
ini maka pemulihan ekonomi Indonesia sangat sulit. Bagi masyarakat tidak perlu
ragu, saat vaksin datang, pasti sudah dijamin proses memastikan keamanan dan
efektivitasnya,” imbuh dr. Subuh.

JAKARTA – Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian
Kesehatan dr Mohammad Subuh MPPM mengatakan pandemi COVID-19 harus segera
dikendalikan, karena sumber daya di bidang kesehatan maupun anggaran pemerintah
juga terbatas.

Karena itu upaya menyehatkan masyarakat pun harus
diprioritaskan. Hal itu disampaikan dr Subuh dalam dialog produktif bertema
Pencegahan dan Pengobatan yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (1/12).

“Saya kira pemerintah kita sudah all out, dari sektor
kesehatan dananya begitu besar, stimulus perekonomian juga dananya besar.
Tujuannya satu, ingin menyehatkan individu, karena kalau individu sehat, akan
membuat produktivitas meningkat, sehingga pendapatan individu meningkat, dan
berdampak pendapatan negara juga ikut meningkat. Jadi dengan melindungi
kesehatan kita juga melindungi negara”, jelas dr. Subuh.

Pada ilmu ekonomi kesehatan, sambung dr Subuh dikenal
istilah externality, dan vaksin termasuk dalam externality positif.

“Nilai externality pada vaksin ini sangat besar sekali,
karena saat kita menerima vaksin, tidak hanya melindungi diri sendiri tapi juga
orang lain. Analoginya seperti faktor externality yang ada pada lampu jalan,
ketika terpasang pencahayaan di jalan, kejahatan menurun dan kecelakaan jadi
terhindarkan, itu contoh externality di luar bidang kesehatan. Dalam bidang
Kesehatan faktor externality positif adalah upaya-upaya pencegahan yang kita
lakukan, dan yang salah satunya dalam bidang kesehatan disebut perlindungan
spesifik adalah imunisasi,” kata dr. Subuh.

Masyarakat perlu menyadari bahwa kesehatan mereka adalah
aset terpenting, dan juga menyadari kesehatan adalah investasi jangka panjang.

“Yang juga penting digarisbawahi adalah, pemerintah
sudah melakukan simulasi, sebagai bentuk uji coba untuk menimbulkan
kepercayaan. Di Bogor Presiden terlibat langsung dalam simulasi, di Kerawang
Wakil Presiden, ini artinya pemerintah sangat serius mempersiapkan, sehingga
nanti ketika vaksin datang kita sudah siap melakukan vaksinasi,” serunya.

Meski nantinya vaksin
dari luar negeri akan tiba, program vaksinasi ini perlu proses terlebih dahulu,
terutama mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Negara
memiliki kewenang tersendiri dan otorisasi mandiri untuk memberikan izin
peredaran suatu obat, tapi tentu mengedepankan azas kehati-hatian mempertimbangkan
keamanan, efektivitas, dan kehalalannya,” terang dr. Subuh.

“Pada saat ini
pemulihan kesehatan dan ekonomi bisa dilakukan dengan menjaga budaya 3M
(Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak), karena tanpa upaya seperti
ini maka pemulihan ekonomi Indonesia sangat sulit. Bagi masyarakat tidak perlu
ragu, saat vaksin datang, pasti sudah dijamin proses memastikan keamanan dan
efektivitasnya,” imbuh dr. Subuh.