Dua Caketum PAN Ogah Pamer Dukungan, Utamakan Program

Asman Abnur dan Dradjad Wibowo tak mau pamer dukungan seperti kubu Zulhas dan Mulfachri. Menurut mereka, suara yang dikumpulkan sebelum pemilihan adalah rahasia antara kandidat dan pemilik suara. Meski demikian, keduanya tetap yakin bisa memenangi kontestasi. ’’Kalau tidak punya keyakinan untuk memang, tentu saya tidak akan maju,” kata Asman.

Mantan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi itu mengaku sudah menyiapkan program untuk membesarkan PAN. Salah satunya, menerapkan sistem e-partai. Program tersebut dimaksudkan untuk menjawab teknologi 4.0. ’’Sehingga cara kampanye ke depan tidak lagi konvensional. Maka, saya akan menerapkan yang namanya e-party,” jelas Asman.

Lewat sistem tersebut, DPP PAN akan lebih mudah berkonsolidasi dengan kader di daerah. Serta, lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat. Apalagi, pada Pemilu 2024, tambah dia, pemilih milenial akan mencapai hampir 60 persen dari total pemilih. ’’Dengan cara modern itulah, nanti kami lakukan pendekatan-pendekatan ke pemilih,” tuturnya.

Sementara itu, Dradjad Wibowo juga tidak mau blak-blakan menyebutkan jumlah dukungan yang telah dirinya kumpulkan. Anggota Dewan Kehormatan PAN itu malah menyindir kandidat lain yang suka pamer jumlah dukungan dari pemilik suara kongres. ’’Banyak yang saling klaim. Lama-lama nanti jumlah pemilih mencapai 1.500 voter. Padahal, cuma 590 orang,” selorohnya, lalu tertawa.

Dradjad juga menyindir langkah Zulhas dan Mulfachri yang mencari dukungan dengan cara mengarantina pemilih. Menurut dia, cara tersebut tidak bisa menggaransi kemenangan. ’’Kumpul ramai-ramai itu bukan garansi bisa menang. Ketika di bilik suara, yang tahu siapa yang dipilih hanya Allah dan diri sendiri,” tegasnya.

Politikus yang juga terkenal sebagai ekonom itu mengatakan akan mengusung konsep good and clean government di parpol. Salah satu program andalan jika terpilih sebagai Ketum adalah membenahi pengelolaan keuangan parpol. Dia juga mengusung otonomi daerah dengan memberikan kewenangan besar kepada DPW dan DPD dalam pengelolaan partai.(jpc)

Asman Abnur dan Dradjad Wibowo tak mau pamer dukungan seperti kubu Zulhas dan Mulfachri. Menurut mereka, suara yang dikumpulkan sebelum pemilihan adalah rahasia antara kandidat dan pemilik suara. Meski demikian, keduanya tetap yakin bisa memenangi kontestasi. ’’Kalau tidak punya keyakinan untuk memang, tentu saya tidak akan maju,” kata Asman.

Mantan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi itu mengaku sudah menyiapkan program untuk membesarkan PAN. Salah satunya, menerapkan sistem e-partai. Program tersebut dimaksudkan untuk menjawab teknologi 4.0. ’’Sehingga cara kampanye ke depan tidak lagi konvensional. Maka, saya akan menerapkan yang namanya e-party,” jelas Asman.

Lewat sistem tersebut, DPP PAN akan lebih mudah berkonsolidasi dengan kader di daerah. Serta, lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat. Apalagi, pada Pemilu 2024, tambah dia, pemilih milenial akan mencapai hampir 60 persen dari total pemilih. ’’Dengan cara modern itulah, nanti kami lakukan pendekatan-pendekatan ke pemilih,” tuturnya.

Sementara itu, Dradjad Wibowo juga tidak mau blak-blakan menyebutkan jumlah dukungan yang telah dirinya kumpulkan. Anggota Dewan Kehormatan PAN itu malah menyindir kandidat lain yang suka pamer jumlah dukungan dari pemilik suara kongres. ’’Banyak yang saling klaim. Lama-lama nanti jumlah pemilih mencapai 1.500 voter. Padahal, cuma 590 orang,” selorohnya, lalu tertawa.

Dradjad juga menyindir langkah Zulhas dan Mulfachri yang mencari dukungan dengan cara mengarantina pemilih. Menurut dia, cara tersebut tidak bisa menggaransi kemenangan. ’’Kumpul ramai-ramai itu bukan garansi bisa menang. Ketika di bilik suara, yang tahu siapa yang dipilih hanya Allah dan diri sendiri,” tegasnya.

Politikus yang juga terkenal sebagai ekonom itu mengatakan akan mengusung konsep good and clean government di parpol. Salah satu program andalan jika terpilih sebagai Ketum adalah membenahi pengelolaan keuangan parpol. Dia juga mengusung otonomi daerah dengan memberikan kewenangan besar kepada DPW dan DPD dalam pengelolaan partai.(jpc)