JAKARTA,KALTENGPOS.CO-Aset Negara
bernilai lebih dari Rp960 miliar berhasil diamankan PLN dan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) serta ATR/BPN terhitung sejak awal tahun 2020. Hal
ini terungkap dari pertemuan antara Direktur Utama (Dirut) PLN, Zulkifli Zaini
dengan Ketua KPK, Firli Bahuri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Dirut
PLN membahas dan mendiskusikan penyelamatan aset negara yang dipercayakan dan
dikelola oleh PLN. Aset-aset PLN tersebut tersebar di seluruh Indonesia, dan
nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.
“PLN sangat beruntung
mendapatkan dukungan penuh dari KPK. Tanpa dukungan KPK, PLN pasti kesulitan
untuk bergerak di lapangan,†kata Zulkifli Zaini
“Dengan adanya support yang penuh
dari KPK, aset-aset itu kami identifikasi, kami kelola, kami administrasikan.
Sehingga mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain,â€
timpalnya.
Jadi, lanjut dia, dukungan itu
menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan korupsi yang nilainya mencapai
ratusan triliun rupiah.
KPK di bawah pimpinan Firli
Bahuri, benar-benar menekankan kepada PLN, bahwa upaya pencegahan korupsi tidak
kalah pentingnya dari upaya penindakan. Hal itu sebagaimana amanat yang diemban
KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
PLN bersama KPK dengan dukungan
dari Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia sudah
bekerja di lapangan.
“Kami mengidentifikasi satu
per satu. Lebih dari 90 ribu persil bidang tanah negara yang dipercayakan
kepada PLN. Program ini telah dilakukan di beberapa provinsi. Di antaranya Jawa
Tengah 609 Aset, Gorontalo 117 Aset, Jambi 737 Aset dan Sumatera Utara 1105
Aset,†tambah Zulkifli.
Dia mengaku, program tersebut
terus berjalan. Sehingga diharapkan seluruh aset negara tersebut dapat dengan
cepat mendapatkan perlindungan, dan upaya penyalahgunaan terhadap aset-aset
tersebut dapat dicegah sejak awal.
Dalam kesempatan tersebut, PLN
juga berterima kasih atas dukungan KPK dalam membantu, serta mengawasi jalannya
tugas PLN dalam mengamankan, memelihara, sekaligus mendayagunakan aset-aset
yang dipercayakan kepada PLN dalam upaya menghadirkan listrik yang berkualitas
ke seluruh pelosok negeri.
“Kami tahu dan sadari betul,
menekankan fungsi pencegahan selain fungsi penindakan yang selama ini telah
dijalankan dengan baik oleh KPK. Pencegahan terhadap aset-aset negara, terutama
yang dikelola oleh PLN, yang nilainya ratusan triliun rupiah di seluruh
Indonesia, menjadi prioritas utama kami,” imbuh Zulkfli.
Ke depan, PLN memerlukan dan
memohon dukungan yang lebih erat lagi. PLN tentu saja masih membutuhkan
bimbingan dan arahan dari KPK dalam pengamanan aset-aset tersebut, sehingga PLN
tidak bekerja sendirian dalam menjaga aset-aset tersebut dari upaya
penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain.
Ketua KPK, Firli Bahuri memberikan
apresiasi kepada PLN yang telah inisiatif melakukan pencegahan korupsi. Dirinya
menilai PLN merupakan BUMN yang memiliki peran penting bagi negara.
“Saya apresiasi PLN yang
sudah berupaya melakukan pencegahan korupsi. KPK mendampingi PLN sudah
menyelesaikan sertifikasi aset di beberapa daerah, kemudian PLN juga sudah
menerapkan SMAP (sistem manajemen anti-penyuapan),” tutur Firli.
KPK juga berkomitmen untuk terus
mendukung PLN dalam menyediakan pasokan listrik untuk masyarakat. “PLN,
salah satu BUMN yang turut serta membantu tujuan negara. Salah satunya
memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasan kehidupan bangsa,†ucap Firli.
Tanpa
adanya penerangan dari PLN, tegas dia, tentu tujuan itu sulit terwujud. “Oleh
karena itu, PLN menjadi perhatian khusus kami dan harus kita dukung,”
tandas Firli.