KSP Ajak Masyarakat Kerja Sama dengan Pemerintah di Masa New Normal

Pemerintah berencana menjalankan kebijakan
kenormalan baru atau new normal di masa pandemi virus Korona atau Covid-19 di
tanah air. Hal ini karena belum ditemukannya vaksin dari virus mematikan
tersebut.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP),
Donny Gahral Adian mengatakan adanya nor normal tersebut pemerintah akann
menerapkannya secara hati-hati. Semua hal akan dihitung secara cermat. ‎”Kita
kalau new normal harus sosialisi dan simulas, sehingga semua dilakukan secara
hati-hati. Yang paling penting setelah new normal kita selalu punya kepatuhan,”
ujar Donny dalam diskusi yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Sabtu (6/6)

Menurut Donny, new normal ini pemerintah
mengajak semua masyarakat untuk bisa patuh terhadap protokol kesehatan. Karena
tidak mungkin new normal berhasil tanpa kerja sama dari masyarakat. “Karena
tidak mudah mengurasi risiko. Ini menjadi bagian dari kesadaran kita, tanpa ada
kepatuhan kita bisa masuk ke new normal,” katanya.

Jika nanti new normal akan dilakukan. Maka
akan ada evaluasi yang dilakukan secara terus menerus. Sehingga pemerintah bisa
mengetahui new normal yang telah diterapkan berhasil atau tidak. “New normal
harus dilakukan secara hati-hati dengan dilakukan evaluasi secara berkala,”
ungkapnya.

Menurut Donny, pemerintah tidak ingin adanya
new normal tersebut memunculkan gelombang kedua virus Korona. Sehingga
kedisiplinan masyarakat menjadi kunci penting penerapan tersebut. “Kita tidak
mau semua sektor dibuka secara bersama-sama kemudian terjadi gelombang kedua.
Pemerintah ingin ekonomi bergulir tapi harus ada sisi kedisiplinan‎,”
ungkapnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai
mempersiapkan berbagai hal menuju fase baru kehidupan bersama dengan wabah
Covid-19. Masyarakat diminta bersiap menghadapi new normal.

Jokowi menyebut akan mengerahkan puluhan ribu
aparat TNI dan Polri di 4 provinsi dan 25 kabupaten dan kota. Mereka akan
menjaga tempat umum dan pusat keramaian untuk memastikan masyarakat menerapkan
protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.

Setidaknya, akan ada 340.000 personel gabungan
TNI dan Polri yang akan menjaga di 1.800 objek meliputi aktivitas lalu lintas
masyarakat, pusat perbelanjaan, pasar rakyat, hingga sejumlah tempat
pariwisata. 

Pemerintah berencana menjalankan kebijakan
kenormalan baru atau new normal di masa pandemi virus Korona atau Covid-19 di
tanah air. Hal ini karena belum ditemukannya vaksin dari virus mematikan
tersebut.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP),
Donny Gahral Adian mengatakan adanya nor normal tersebut pemerintah akann
menerapkannya secara hati-hati. Semua hal akan dihitung secara cermat. ‎”Kita
kalau new normal harus sosialisi dan simulas, sehingga semua dilakukan secara
hati-hati. Yang paling penting setelah new normal kita selalu punya kepatuhan,”
ujar Donny dalam diskusi yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Sabtu (6/6)

Menurut Donny, new normal ini pemerintah
mengajak semua masyarakat untuk bisa patuh terhadap protokol kesehatan. Karena
tidak mungkin new normal berhasil tanpa kerja sama dari masyarakat. “Karena
tidak mudah mengurasi risiko. Ini menjadi bagian dari kesadaran kita, tanpa ada
kepatuhan kita bisa masuk ke new normal,” katanya.

Jika nanti new normal akan dilakukan. Maka
akan ada evaluasi yang dilakukan secara terus menerus. Sehingga pemerintah bisa
mengetahui new normal yang telah diterapkan berhasil atau tidak. “New normal
harus dilakukan secara hati-hati dengan dilakukan evaluasi secara berkala,”
ungkapnya.

Menurut Donny, pemerintah tidak ingin adanya
new normal tersebut memunculkan gelombang kedua virus Korona. Sehingga
kedisiplinan masyarakat menjadi kunci penting penerapan tersebut. “Kita tidak
mau semua sektor dibuka secara bersama-sama kemudian terjadi gelombang kedua.
Pemerintah ingin ekonomi bergulir tapi harus ada sisi kedisiplinan‎,”
ungkapnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai
mempersiapkan berbagai hal menuju fase baru kehidupan bersama dengan wabah
Covid-19. Masyarakat diminta bersiap menghadapi new normal.

Jokowi menyebut akan mengerahkan puluhan ribu
aparat TNI dan Polri di 4 provinsi dan 25 kabupaten dan kota. Mereka akan
menjaga tempat umum dan pusat keramaian untuk memastikan masyarakat menerapkan
protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.

Setidaknya, akan ada 340.000 personel gabungan
TNI dan Polri yang akan menjaga di 1.800 objek meliputi aktivitas lalu lintas
masyarakat, pusat perbelanjaan, pasar rakyat, hingga sejumlah tempat
pariwisata.