33.2 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Hanya 16,32 Persen Sekolah yang Siap PJJ

PROKALTENG.CO – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Susanto menyatakan berdasarkan hasil pengawasan terhadap sekolah yang dilakukan
pada Juni hingga November 2020, hanya 16,32 persen sekolah yang siap
melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sisanya 83,68 persen belum siap.

“Ini merupakan catatan bagi KPAI
dalam memberikan masukan kepada pemerintah. Terutama soal keberpihakan dan
upaya memastikan sekolah, guru, peserta didik, dan lingkungan belajar dapat
terbangun dalam ekosistem yang sehat,” kata Susanto di Jakarta, Kamis (3/12).

Ia mengatakan harus ada komitmen
bagi pemerintah daerah dalam melakukan politik anggaran bila pembelajaran tatap
muka benar-benar dilaksanakan pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun
Akademik 2020/2021.

Pengawasan dilakukan terhadap 49
sekolah dari jenjang SD hingga SMA/SMK di 21 kabupaten/kota di delapan
provinsi. Dari hasil pengawasan tersebut, diketahui hanya 16,32 persen sekolah
yang siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sedangkan 83,68 persen lainnya
belum siap.

Baca Juga :  Tunggu Evaluasi, Mendikbud Nadiem Berpotensi Punya Wamen

Pengawasan tersebut juga
menemukan beberapa temuan lain. Yakni, terjadi buka tutup sekolah beberapa kali
karena perubahan status zona lokasi sekolah. Selain itu, 49 sekolah belum siap
dengan infrastruktur dan protokol kesehatan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan,
Menjaga Jarak) serta adaptasi kebiasaan baru.

“Di samping itu, belum ada peta
kesiapan sekolah dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Serta dan
belum ada pemetaan materi yang akan diberikan dalam pembelajaran tatap muka
dari sekolah yang telah melakukan uji coba,” paparnya.

PROKALTENG.CO – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Susanto menyatakan berdasarkan hasil pengawasan terhadap sekolah yang dilakukan
pada Juni hingga November 2020, hanya 16,32 persen sekolah yang siap
melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sisanya 83,68 persen belum siap.

“Ini merupakan catatan bagi KPAI
dalam memberikan masukan kepada pemerintah. Terutama soal keberpihakan dan
upaya memastikan sekolah, guru, peserta didik, dan lingkungan belajar dapat
terbangun dalam ekosistem yang sehat,” kata Susanto di Jakarta, Kamis (3/12).

Ia mengatakan harus ada komitmen
bagi pemerintah daerah dalam melakukan politik anggaran bila pembelajaran tatap
muka benar-benar dilaksanakan pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun
Akademik 2020/2021.

Pengawasan dilakukan terhadap 49
sekolah dari jenjang SD hingga SMA/SMK di 21 kabupaten/kota di delapan
provinsi. Dari hasil pengawasan tersebut, diketahui hanya 16,32 persen sekolah
yang siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sedangkan 83,68 persen lainnya
belum siap.

Baca Juga :  Tunggu Evaluasi, Mendikbud Nadiem Berpotensi Punya Wamen

Pengawasan tersebut juga
menemukan beberapa temuan lain. Yakni, terjadi buka tutup sekolah beberapa kali
karena perubahan status zona lokasi sekolah. Selain itu, 49 sekolah belum siap
dengan infrastruktur dan protokol kesehatan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan,
Menjaga Jarak) serta adaptasi kebiasaan baru.

“Di samping itu, belum ada peta
kesiapan sekolah dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Serta dan
belum ada pemetaan materi yang akan diberikan dalam pembelajaran tatap muka
dari sekolah yang telah melakukan uji coba,” paparnya.

Terpopuler

Artikel Terbaru