30.8 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar: Dari Desa Kembali ke Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(PDTT) Abdul Halim Iskandar tak mau muluk-muluk. Dia berpendapat bahwa apa yang
dirintis Eko Putro Sandjojo, menteri PDTT sebelumnya, sudah cukup baik. Tinggal
melanjutkan.

Halim juga memegang teguh arahan Presiden Joko Widodo bahwa
tidak ada visi-misi menteri. Yang ada visi-misi presiden. ”Visi-misi presiden
yang sekarang ya melanjutkan visi-misi periode sebelumnya. Karena presidennya
sama,” ungkap Halim setelah menerima mandat sebagai menteri pada 23 Oktober.

Namun, pada periode ini Halim dititipi tugas besar. Yakni,
mengatasi hambatan pertumbuhan alias stunting. Pemerintah bakal menyiapkan Rp
60 triliun dari APBN untuk melakukan upaya-upaya preventif stunting. Digabung
dengan anggaran APBD di daerah-daerah. Halim akan berada dalam tim yang
diketuai langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Eko pun menyebut secara khusus bahwa problem utama di desa-desa
adalah kemiskinan. Kemiskinan itu mengakibatkan banyak hal. Mulai kurang gizi
hingga kurangnya kebersihan. Pada keadaan tertentu, hal tersebut menuntun pada
banyaknya kasus stunting.

Saat ini angka kemiskinan di Indonesia masih bercokol di 9,41
persen. Sementara itu, persentase stunting masih 27 persen. Pemerintah memiliki
target menurunkannya hingga di bawah 20 persen.

Baca Juga :  Dasar Pembentukan Tim Asistensi Hukum Dikritik

Menurut Halim, dana yang begitu besar tidak akan efektif
mengatasi stunting jika koordinasi antar kementerian dan lembaga tidak diatur
dengan baik. Meski leading sector dalam upaya itu adalah Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri), Kemendes PDTT berperan penting karena stunting adalah
problem di desa-desa miskin. ”Sudah disepakati bahwa seluruh kementerian dan
lembaga akan bersinergi untuk kecepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan
stunting,” jelasnya.

Halim mengatakan, dalam sinergi itu, Kemendes akan berperan
menyediakan data dan pemetaan stunting di desa-desa. Data tersebut akan
dipadukan dengan Kemenkes dan Kemendikbud, kemudian disampaikan kepada
Kemendagri. ”Kita koordinasikan, ada berapa ribu desa? Kemudian, dipetakan mana
skala prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan dan penurunan jumlah
stunting,” paparnya.

Upaya pengentasan pun dilakukan bersama-sama. Termasuk
melibatkan pemerintahan daerah. Karena pemerintah daerah dilibatkan, Kemendagri
menjadi pimpinan yang mengatur kerja sama itu. Selama ini memang diakui ada
kendala komunikasi. ”Misalnya, beberapa daerah agak memiliki eksklusivitas.
Padahal, ini kaitannya dengan upaya penyelesaian masalah strategis tingkat
nasional,” katanya. Halim menambahkan, tim akan membangun model monitoring dan
evaluasi. Dengan begitu, dalam kurun waktu enam bulan, sudah ada progres yang
bisa dilaporkan kepada ketua tim, yakni Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Baca Juga :  Begini Penanganan Terhadap Jenazah Pasien Covid-19 Sampai Dimakamkan

Halim juga akan melanjutkan program-program yang telah
dijalankan Eko. ”Yang terpenting adalah meningkatkan dan menguatkan yang sudah
bagus serta mengupayakan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang bagus,” ujarnya.

Di sisi lain, Eko Putro Sandjojo mengaku telah mengenal Abdul
Halim Iskandar selama lebih dari 20 tahun. Menurut dia, Halim adalah sosok
yang low profilehumble, santun, pekerja keras, dan
tegas. Dia juga menyebut Halim sebagai sosok berintegritas dan sangat
berpengalaman.

Yang terpenting, menurut Eko, Halim menikmati masa kecil di
desa. Karena itu, mantan ketua DPRD Jatim tersebut bisa merasakan benar keadaan
desa dan apa saja yang diperlukan desa. ”Saya yakin di bawah kepemimpinan
beliau, pembangunan desa yang sudah dijalankan bersama-sama ini bisa berlanjut
lebih baik,” ujarnya.(jpc)

 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(PDTT) Abdul Halim Iskandar tak mau muluk-muluk. Dia berpendapat bahwa apa yang
dirintis Eko Putro Sandjojo, menteri PDTT sebelumnya, sudah cukup baik. Tinggal
melanjutkan.

Halim juga memegang teguh arahan Presiden Joko Widodo bahwa
tidak ada visi-misi menteri. Yang ada visi-misi presiden. ”Visi-misi presiden
yang sekarang ya melanjutkan visi-misi periode sebelumnya. Karena presidennya
sama,” ungkap Halim setelah menerima mandat sebagai menteri pada 23 Oktober.

Namun, pada periode ini Halim dititipi tugas besar. Yakni,
mengatasi hambatan pertumbuhan alias stunting. Pemerintah bakal menyiapkan Rp
60 triliun dari APBN untuk melakukan upaya-upaya preventif stunting. Digabung
dengan anggaran APBD di daerah-daerah. Halim akan berada dalam tim yang
diketuai langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Eko pun menyebut secara khusus bahwa problem utama di desa-desa
adalah kemiskinan. Kemiskinan itu mengakibatkan banyak hal. Mulai kurang gizi
hingga kurangnya kebersihan. Pada keadaan tertentu, hal tersebut menuntun pada
banyaknya kasus stunting.

Saat ini angka kemiskinan di Indonesia masih bercokol di 9,41
persen. Sementara itu, persentase stunting masih 27 persen. Pemerintah memiliki
target menurunkannya hingga di bawah 20 persen.

Baca Juga :  Dasar Pembentukan Tim Asistensi Hukum Dikritik

Menurut Halim, dana yang begitu besar tidak akan efektif
mengatasi stunting jika koordinasi antar kementerian dan lembaga tidak diatur
dengan baik. Meski leading sector dalam upaya itu adalah Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri), Kemendes PDTT berperan penting karena stunting adalah
problem di desa-desa miskin. ”Sudah disepakati bahwa seluruh kementerian dan
lembaga akan bersinergi untuk kecepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan
stunting,” jelasnya.

Halim mengatakan, dalam sinergi itu, Kemendes akan berperan
menyediakan data dan pemetaan stunting di desa-desa. Data tersebut akan
dipadukan dengan Kemenkes dan Kemendikbud, kemudian disampaikan kepada
Kemendagri. ”Kita koordinasikan, ada berapa ribu desa? Kemudian, dipetakan mana
skala prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan dan penurunan jumlah
stunting,” paparnya.

Upaya pengentasan pun dilakukan bersama-sama. Termasuk
melibatkan pemerintahan daerah. Karena pemerintah daerah dilibatkan, Kemendagri
menjadi pimpinan yang mengatur kerja sama itu. Selama ini memang diakui ada
kendala komunikasi. ”Misalnya, beberapa daerah agak memiliki eksklusivitas.
Padahal, ini kaitannya dengan upaya penyelesaian masalah strategis tingkat
nasional,” katanya. Halim menambahkan, tim akan membangun model monitoring dan
evaluasi. Dengan begitu, dalam kurun waktu enam bulan, sudah ada progres yang
bisa dilaporkan kepada ketua tim, yakni Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Baca Juga :  Begini Penanganan Terhadap Jenazah Pasien Covid-19 Sampai Dimakamkan

Halim juga akan melanjutkan program-program yang telah
dijalankan Eko. ”Yang terpenting adalah meningkatkan dan menguatkan yang sudah
bagus serta mengupayakan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang bagus,” ujarnya.

Di sisi lain, Eko Putro Sandjojo mengaku telah mengenal Abdul
Halim Iskandar selama lebih dari 20 tahun. Menurut dia, Halim adalah sosok
yang low profilehumble, santun, pekerja keras, dan
tegas. Dia juga menyebut Halim sebagai sosok berintegritas dan sangat
berpengalaman.

Yang terpenting, menurut Eko, Halim menikmati masa kecil di
desa. Karena itu, mantan ketua DPRD Jatim tersebut bisa merasakan benar keadaan
desa dan apa saja yang diperlukan desa. ”Saya yakin di bawah kepemimpinan
beliau, pembangunan desa yang sudah dijalankan bersama-sama ini bisa berlanjut
lebih baik,” ujarnya.(jpc)

 

Terpopuler

Artikel Terbaru