PROKALTENG.CO-Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali meluncurkan hasil survei yang bertajuk Pandemi: Persepsi Publik dan Tren Politik Terkini. Hasil survei tersebut merupakan review termin ketiga survei berkala yang telah dilakukan sebelumnya pada Mei.
Survei CISA dimulai sejak 27–31 Agustus, menyasar 1.200 responden di 34 provinsi secara proporsional melalui penarikan sampel menggunakan metode simple random sampling. Hasilnya didapatkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasakan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah selama pandemi Covid-19.
”Kinerja Jokowi dan Ma’ruf Amin dianggap belum optimal selama pandemi Covid-19 terutama pada kuartal III ini,” ucap Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa dalam keterangannya, Sabtu (4/9).
Terdapat 47,17 persen responden yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap Jokowi, 38,58 persen cukup puas, 7,17 persen menyatakan sangat tidak puas, dan hanya 3,91 persen yang sangat puas, serta 3,17 persen responden yang tidak tahu/tidak menjawab.
”Preferensi kebijakan dan program yang diambil pemerintah seperti PPKM yang terus diperpanjang pada saat pandemi ini menjadi salah satu faktor ketidakpuasan masyarakat,” ungkap Herry.
Namun, Herry menyebutkan, publik juga mengapresiasi beberapa menteri dan pejabat negara yang dianggap telah bekerja optimal selama pandemi Covid-19.
”Menteri PUPR mendapatkan 45,83 persen, disusul menteri sosial 29,58 persen, menteri perekonomian 9,92 persen, kemudian menteri kemaritiman dan investasi 8,25 persen dan menteri BUMN 6,42 persen,” sebut Herry.
Sebaliknya publik juga menganggap masih ada menteri atau pejabat negara yang belum bekerja optimal. ”Sebanyak 31,25 persen memilih menteri perdagangan sebagai pembantu presiden yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja pemerintah disusul menteri tenaga kerja 26,41 persen, menteri perhubungan 23,42 persen, menteri koperasi dan UMKM 14,25 persen, serta kepala staf kepresidenan 4,67 persen,” tutur Herry.
Survei CISA itu dengan margin of error mencapai 2,85 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei juga menyatakan penolakan terhadap wacana penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden menjadi 3 (tiga) periode. Di samping alasan konstitusi, kinerja yang belum optimal dianggap menjadi hal yang mendasar mayoritas publik tidak menginginkan wacana tersebut direalisasikan.
”Hal ini terlihat dari 58,25 persen responden menyatakan tidak setuju dengan penambahan periode (masa jabatan) presiden menjadi 3 (tiga) periode. Meskipun demikian, ada 28,83 persen responden menyatakan setuju dengan wacana tersebut. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 8,25 persen, tidak tahu/tidak menjawab 2,58 persen, dan sangat tidak setuju terdapat 2,09 persen responden,” kata Herry.