KALTENGPOS.CO – Sempat beberapa kali molor dari jadwal, pendaftaran
gelombang keempat program kartu prakerja akhirnya dimulai. Manajemen pelaksana
atau project management office (PMO)
memastikan, pendaftaran dibuka pada pekan pertama Agustus.
Keputusan itu diambil seiring
dengan peraturan menteri koordinator perekonomian (permenko) terkait petunjuk
teknis program yang masih dalam tahap finalisasi. Aturan tersebut merupakan
turunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 yang menjadi payung
hukum program kartu prakerja.
Beberapa kesepakatan dari
kementerian/lembaga terkait juga sedang diproses. Sementara itu, PMO menyiapkan
hal teknis guna mengakomodasi perpres, permenko, dan arah kebijakan Komite
Cipta Kerja untuk membuka pendaftaran gelombang keempat.
â€Segera setelah diputuskan oleh
komite, manajemen pelaksana akan membuka pendaftaran gelombang IV yang
diperkirakan sebelum akhir pekan depan,’’ kata Direktur Komunikasi, Kemitraan,
dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya
Ruky kemarin (1/8). Dia memastikan bahwa jumlah penerima kartu prakerja
gelombang keempat akan jauh lebih besar daripada gelombang sebelumnya.
Seperti diberitakan, pembukaan
pendaftaran gelombang keempat kartu prakerja berkali-kali diundur. PMO sempat
akan membuka setelah Idul Fitri. Kemudian molor hingga pekan keempat Juli.
Peneliti Institute for
Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara
berpandangan, program kartu prakerja lebih baik dihentikan. Dana dari program
seluruhnya dialihkan untuk bantuan sosial secara langsung.
Menurut dia, sejak awal kartu
prakerja secara konsep kurang pas dalam situasi pandemi. Adanya perubahan
payung hukum tidak serta-merta membuat kartu prakerja lebih efektif. ’’Apalagi
memasukkan program kartu prakerja sebagai stimulus,†ujar Bhima.
Ada beberapa pertimbangan. Di
antaranya, memastikan target peserta lebih tepat sasaran itu cukup sulit.
Melihat akses korban PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap informasi kartu
prakerja masih terbatas. Kemudian, pencocokan data antara BPJS Ketenagakerjaan
dan kartu prakerja masih bermasalah.
Terakhir, kata Bhima, terkait
dengan penunjukan mitra platform digital. Penunjukan tanpa melalui lelang
barang dan jasa harus dipastikan tidak ada aliran uang secara langsung maupun
tidak langsung dari APBN kepada platform. Mengingat, tidak dimungkiri para
platform digital itu tertarik bergabung ke kartu prakerja karena ada dana Rp
5,6 triliun yang disiapkan untuk pembiayaan pelatihan digital.
“Setiap ada Rp 1 dana APBN yang
masuk ke dalam platform, wajib hukumnya melalui lelang barang dan jasa. Sebab,
platform merupakan entitas bisnis,†tegasnya.