PROKALTENG.CO-Kerajaan Arab Saudi memang telah memperlonggar pengetatan di Masjidilharam dan Masjid Nabawi. Namun, hingga kemarin (17/10) mereka belum membuka pintu untuk penerbangan jamaah umrah dari Indonesia.
Saudi juga masih tetap memberikan aturan yang ketat soal vaksinasi.
Mereka hanya memberikan lampu hijau untuk vaksin Pfizer, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson, dan Moderna. Calon jamaah umrah atau haji yang menerima suntikan vaksin produksi Tiongkok diwajibkan mendapat vaksin ulang (booster, suntikan ketiga) dengan menggunakan salah satu produk dari empat vaksin tadi.
Pemerintah masih terus berusaha agar Saudi bersedia menerima jamaah umrah Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah membuka diskusi dengan Saudi. Mereka melakukan lobi agar Saudi mengizinkan penerima vaksin Covid-19 dari Tiongkok beribadah di Tanah Suci. ”Jangan sampai vaksin itu keluar dari koridor kesehatan. Selama vaksin itu sudah disetujui WHO, seharusnya diperbolehkan,” ucapnya.
Apalagi, jumlah vaksin di dunia sangat terbatas. Indonesia kebetulan lebih banyak menerima vaksin Covid-19 dari Tiongkok seperti Sinovac. Jika harus menyuntikkan vaksin lain sebagai booster, hal itu dianggapnya tidak etis. Sebab, masih banyak yang belum menerima vaksin.
Sementara itu, Plt Dirjen Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Kemenkes Maxi Rondonuwu mengatakan, bisa jadi ada prioritas bagi calon jamaah umrah untuk diberi vaksin booster. ”Tapi, diharapkan negosiasi antar pemerintah ini bisa membuahkan hal positif,” katanya.
Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) Indonesia Wawan Suhada meminta pemerintah memperjuangkan vaksin Sinovac supaya bisa diterima Kerajaan Saudi. ”Kami menyadari pemerataan vaksinasi menjadi hal penting. Namun, selagi kebijakan vaksinasi mandiri belum diputuskan, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap penyediaan vaksinasi booster,” tuturnya. Upaya penyediaan vaksin booster ini setidaknya sampai akhir Desember 2021. Menurut Wawan, para calon jamaah umrah sejatinya tidak keberatan jika harus membeli vaksin booster.
Terkait dengan pelonggaran protokol kesehatan di Saudi, khususnya di Masjidilharam, Wawan mengaku sangat gembira. Pelonggaran itu, antara lain, dilepasnya pembatas jamaah di Masjidilharam. Jamaah tidak perlu lagi menjaga jarak ketika berada di dalamnya. ”Ini situasi yang sangat menggembirakan. Tentunya Indonesia harus merespons perkembangan ini secara cepat dan tepat,” tuturnya.
Pelonggaran itu juga menggambarkan bahwa Arab Saudi sudah siap menerima jamaah secara global, termasuk dari Indonesia. Selain itu, Saudi siap memasuki fase baru kehidupan normal dalam beribadah. Menurut Wawan, momen tersebut harus dimanfaatkan secara cepat oleh pemerintah. Caranya melalui kunjungan lobi diplomatik (diplomatic lobbying). Tujuannya, pemerintah Saudi menerima kedatangan jamaah Indonesia tanpa banyak persyaratan yang mempersulit. Contohnya soal ketentuan karantina dan jenis vaksin yang diterima.
Dikonfirmasi terpisah, Konsul Jenderal RI Jeddah Eko Hartono mengamini bahwa hingga kini kebijakan pemerintah Saudi mengenai vaksin masih sama. Bagi yang menggunakan vaksin asal Tiongkok seperti Sinopharm dan Sinovac, harus mengambil suntik vaksin booster. Ini berlaku bagi seluruh warga negara asing (WNA) yang akan masuk ke Saudi, baik untuk umrah maupun kepentingan lainnya.
Eko juga menyampaikan bahwa Saudi masih menerapkan pembatasan pergerakan atau perlintasan orang melalui penerbangan langsung dari Indonesia. Hanya WNA dengan suntik dua dosis vaksin yang diperbolehkan. Itu pun harus menggunakan empat jenis vaksin yang diakui Saudi. ”Kalau nggak, nanti harus (transit) 14 hari di negara lain,” tuturnya.
Kendati begitu, pemerintah Indonesia terus berkomunikasi dengan otoritas setempat. Terutama tim teknis dari Kemenkes kedua pihak. ”Yang krusial adalah integrasi aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna (milik Saudi, Red) terkait status kesehatan seseorang. Apakah sudah vaksin atau belum,” jelasnya.
Karena itu, lanjut Eko, perlu waktu untuk menunggu hasil integrasi tersebut. Saat ini aplikasi e-visa untuk umrah bagi Indonesia pun belum dibuka. Disinggung soal kondisi pandemi di sana, Eko mengungkapkan, kasus penularan sudah terkendali sejak beberapa bulan lalu. Kasus tambahan harian hanya sekitar 45 orang. Karena itu, mulai 17 Oktober 2021, masyarakat boleh melepas masker ketika berada di luar ruangan. Kemudian, Masjidilharam dan Masjid Nabawi juga boleh terisi penuh. ”Tapi tetap bagi yang sudah vaksin lengkap,” ujarnya.
Sementara itu, mulai kemarin jamaah bisa salat berdempetan seperti biasa di Masjidilharam dan Masjid Nabawi. Kapasitas masjid juga dioperasikan penuh. Namun, mereka yang ingin masuk harus daftar dulu di dua aplikasi milik Kemenkes setempat, yaitu Eatmarna dan Tawakkalna. Khusus area Kakbah masih dibatasi dan dijaga ketat. Sebelum pandemi, jamaah yang datang ke Masjidilharam biasanya berebut mencium Hajar Aswad. Hal tersebut masih dilarang sampai sekarang.