PALANGKA RAYA- Pemerintah melakukan
pembatasan akses ke sejumlah media social. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari
penyebaran berita hoax terkait aksi 22 Mei 2019. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian
dan Statistik, Herson B Aden, mengatakan, pembatasan penggunaan media sosial tersebut
tidak akan lama. “Mohon maaf memang ini kebijakan pemerintah. Masenger ini
biasanya tempat mengirim link berita,” kata Harden.
Herson mengataka,n pembatasan penggunaan ini
untuk membatasi download di media sosial, untuk upload masih bisa. Tetapi pada
saat membuka atau men-download terjadi perlambatan bukan berarti tidak bisa. “Perlambatan
mungkin beberapa kilobyte untuk men-download,” ucapnya.
Pihaknya berharap, seluruh masyarakat Kalteng untuk bisa bijak
dan baik dalam menggunakan media sosial. Jangan cepat termakan hal yang
bersifat memecah belah, dan jangan menshare berita-berita yang menyangkut
kerusuhan dan sebagainya yang ada di luar Kalteng.
“Biarlah yang terjadi diluar Kalteng
seperti di Jakarta, biar menjadi urusan pihak berwajib. Kalteng bersyukur saja
tidak terjadi hal-hal seperti itu di sini,” tutur Herson.
Herson mengatakan pihaknya tidak berani
berkata pembatasan penggunaan media soasial ini efektif menangkal hoax. Tetapi
hierarki dari pemerintahan hoax itu lebih banyak melalui media sosial yakni
mengirim link ataupun pemberitaan di web.
“Ketika sudah kondusif, semua
dikembalikan seperti semula,” ucapnya. (atm/OL)