KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Harsandi. Sarankan Disdik Anggarkan Program Bantuan Buku LKS.
“Bahwa pada saat melaksanakan reses di beberapa desa, kami juga menerima aspirasi tersebut dari masyarakat yang menginginkan adanya pemberian buku lembar kerja siswa (LKS) gratis bagi murid-murid di sekolah,” kata Harsandi baru-baru ini.
Maka dari itu, yang menjadi aspirasi masyarakat. Hendaknya menjadi perhatian tersendiri dari Disdik Kabupaten Seruyan. Agar bisa memprogramkan pembelian LKS. Membantu memudahkan para murid. Maupun orang tua murid. Walaupun ibaratnya membeli buku LKS itu tidak wajib, tetapi materi ulangan atau ujian ada di buku tersebut.
Dijelaskan. Hal ini bisa dilakukan mengingat anggaran yang ada pada Disdik Kabupaten Seruyan juga cukup besar. Yakni 20 persen dari belanja daerah. Yang mana, hal tersebut mutlak serta tidak dapat diganggu gugat karena merupakan mandatori dari pemerintah pusat.
“LKS ini sangat penting. Tapi di satu sisi cukup membebani warga. Makanya kami berharap agar ada programnya, khususnya bagi masyarakat yang memang kurang mampu,” saran Harsandi Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu. (ais/ind)
KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Harsandi. Sarankan Disdik Anggarkan Program Bantuan Buku LKS.
“Bahwa pada saat melaksanakan reses di beberapa desa, kami juga menerima aspirasi tersebut dari masyarakat yang menginginkan adanya pemberian buku lembar kerja siswa (LKS) gratis bagi murid-murid di sekolah,” kata Harsandi baru-baru ini.
Maka dari itu, yang menjadi aspirasi masyarakat. Hendaknya menjadi perhatian tersendiri dari Disdik Kabupaten Seruyan. Agar bisa memprogramkan pembelian LKS. Membantu memudahkan para murid. Maupun orang tua murid. Walaupun ibaratnya membeli buku LKS itu tidak wajib, tetapi materi ulangan atau ujian ada di buku tersebut.
Dijelaskan. Hal ini bisa dilakukan mengingat anggaran yang ada pada Disdik Kabupaten Seruyan juga cukup besar. Yakni 20 persen dari belanja daerah. Yang mana, hal tersebut mutlak serta tidak dapat diganggu gugat karena merupakan mandatori dari pemerintah pusat.
“LKS ini sangat penting. Tapi di satu sisi cukup membebani warga. Makanya kami berharap agar ada programnya, khususnya bagi masyarakat yang memang kurang mampu,” saran Harsandi Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu. (ais/ind)
