Fraksi PKB Dukung Penghapusan Tenaga Honorer, Tapi Ada Syaratnya

PALANGKA RAYA – Rencana penghapusan tenaga honorer mendapat
tanggapan serius dari Fraksi PKB DPRD Kalteng. Bahkan, Fraksi PKB mendukung
rencana tersebut, sehingga tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer.

Namun, pemerintah dapat menerima
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sebab, P3K mendapatkan
kesempatan yang sama dengan PNS dalam berbagai posisi. 

Ketua Fraksi PKB DPRD Kalteng H
Purman Jaya yang juga akrab dipanggil Haji Gogo mengatakan, mendukung upaya
pemerintah dalam rangka melakukan penataan ulang birokrasi, khususnya tenaga
pegawai. Namun, harus ada solusi nyata agar para pegawai honorer tidak
kehilangan pekerjaannya.

“Selama ini keberadaan tenaga
honorer adalah untuk menutupi kekurangan pegawai dalam suatu instansi atau
lembaga pemerintah. Peranan mereka juga sudah sangat banyak membantu. Sekarang
tidak ada penambahan jumlah pegawai, jadi kalau bisa tenaga honorer yang ada
dijadikan pegawai P3K yang penting mereka dipekerjakan,” ucapnya.

Dia tidak mempersoalkan sistem
tenaga honorer dihapuskan. Tetapi dia meminta 
tenaga honorer sebelumnya harus dipekerjakan kembali agar mereka
memiliki penghasilan.

Wakil rakyat dari Dapil IV ini
juga mengingatkan, agar penghapusan tenaga honorer tersebut nantinya tidak
menimbulkan permasalahan, seperti pengangguran di Kalteng. “Jadi harus ada
upaya antisipasi dari para stake holder terkait ditetapkannya kebijakan
tersebut. Kalau memang penghapusan tenaga honorer itu salah satu upaya
pemerintah dalam hal pembenahan birokrasi yang lebih baik tentu kita dukung,
hanya saja mereka yang menjadi tenaga honorer juga diperhatikan agar jangan
sampai menjadi pengangguran,” pungkasnya. (arj/nto)

PALANGKA RAYA – Rencana penghapusan tenaga honorer mendapat
tanggapan serius dari Fraksi PKB DPRD Kalteng. Bahkan, Fraksi PKB mendukung
rencana tersebut, sehingga tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer.

Namun, pemerintah dapat menerima
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sebab, P3K mendapatkan
kesempatan yang sama dengan PNS dalam berbagai posisi. 

Ketua Fraksi PKB DPRD Kalteng H
Purman Jaya yang juga akrab dipanggil Haji Gogo mengatakan, mendukung upaya
pemerintah dalam rangka melakukan penataan ulang birokrasi, khususnya tenaga
pegawai. Namun, harus ada solusi nyata agar para pegawai honorer tidak
kehilangan pekerjaannya.

“Selama ini keberadaan tenaga
honorer adalah untuk menutupi kekurangan pegawai dalam suatu instansi atau
lembaga pemerintah. Peranan mereka juga sudah sangat banyak membantu. Sekarang
tidak ada penambahan jumlah pegawai, jadi kalau bisa tenaga honorer yang ada
dijadikan pegawai P3K yang penting mereka dipekerjakan,” ucapnya.

Dia tidak mempersoalkan sistem
tenaga honorer dihapuskan. Tetapi dia meminta 
tenaga honorer sebelumnya harus dipekerjakan kembali agar mereka
memiliki penghasilan.

Wakil rakyat dari Dapil IV ini
juga mengingatkan, agar penghapusan tenaga honorer tersebut nantinya tidak
menimbulkan permasalahan, seperti pengangguran di Kalteng. “Jadi harus ada
upaya antisipasi dari para stake holder terkait ditetapkannya kebijakan
tersebut. Kalau memang penghapusan tenaga honorer itu salah satu upaya
pemerintah dalam hal pembenahan birokrasi yang lebih baik tentu kita dukung,
hanya saja mereka yang menjadi tenaga honorer juga diperhatikan agar jangan
sampai menjadi pengangguran,” pungkasnya. (arj/nto)