30.8 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Fraksi Nasdem Minta Pengerjaan Proyek Jangan Asal-Asalan

PALANGKA
RAYA, PROKALTENG.CO

– Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Bryan Iskandar,
mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (PURP), yang telah bekerja secara maksimal dalam
kemajuan pembangunan di Kalteng. 

Itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD
Kalteng yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, usai melakukan kunjungan
kerja ke sejumlah daerah. Bryan mengatakan, selama masa kepemimpinan Gubernur
Kalteng H. Sugianto Sabran sejak tahun 2016 hingga tahun 2021, pembangunan
infrastruktur telah direalisasikan secara besar – besaran dan sangat berdampak
positif bagi masyarakat.

“Kita melihat bahwa selama kepemimpinan gubernur,
pembangunan infrastruktur telah direalisasikan secara besar-besaran. Ini tentu
saja berdampak positif bagi masyarakat. Apalagi dengan hampir terselesaikannya
target proyek Multiyears se Kalteng sebelum akhir masa jabatan Gubernur, tentu
harus kita apresiasi,” ucapnya, kemarin.

Baca Juga :  Usulan Lift Gedung Komisi, Ini Kata Ketua DPRD Kalteng

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil)
III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau dan Sukamara ini
menegaskan, walaupun proyek multiyears hampir terselesaikan secara menyeluruh,
ada beberapa hal yang menjadi catatan penting. Diantaranya masalah pembayaran
multiyears tingkat II senilai Rp 560 Miliar yang masuk dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Pembayaran Multiyears tingkat I sudah
selesai dan saat ini multiyears tingkat II masih terhutang berkisar Rp 560 Miliar
yang menjadi tanggungan APBD Provinsi Kalteng. Harapannya, antara Pemprov
Kalteng dan DPRD bisa berkolaborasi agar kedepannya pengerjaan proyek
multiyears lebih baik, masalah pembayaran lancar dan masyarakat bisa menikmati
hasil dari pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Mengingat APBD
merupakan amanah dari masyarakat, maka diharapkan kedepannya mutu dan kualitas
pembangunan infrastruktur lebih diperhatikan. “Jangan sampai pembangunan yang
dilaksanakan terkesan asal-asalan. Karena APBD merupakan amanah dari masyarakat
dan Komisi IV juga akan berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap
jalannya pembangunan infrastruktur, serta mendorong agar mitra kami yaitu Dinas
PUPR untuk bekerja secara maksimal,” pungkasnya. 

Baca Juga :  Mengurai Sengkarut Konflik Agraria di Kinipan

PALANGKA
RAYA, PROKALTENG.CO

– Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Bryan Iskandar,
mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (PURP), yang telah bekerja secara maksimal dalam
kemajuan pembangunan di Kalteng. 

Itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD
Kalteng yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, usai melakukan kunjungan
kerja ke sejumlah daerah. Bryan mengatakan, selama masa kepemimpinan Gubernur
Kalteng H. Sugianto Sabran sejak tahun 2016 hingga tahun 2021, pembangunan
infrastruktur telah direalisasikan secara besar – besaran dan sangat berdampak
positif bagi masyarakat.

“Kita melihat bahwa selama kepemimpinan gubernur,
pembangunan infrastruktur telah direalisasikan secara besar-besaran. Ini tentu
saja berdampak positif bagi masyarakat. Apalagi dengan hampir terselesaikannya
target proyek Multiyears se Kalteng sebelum akhir masa jabatan Gubernur, tentu
harus kita apresiasi,” ucapnya, kemarin.

Baca Juga :  Usulan Lift Gedung Komisi, Ini Kata Ketua DPRD Kalteng

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil)
III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau dan Sukamara ini
menegaskan, walaupun proyek multiyears hampir terselesaikan secara menyeluruh,
ada beberapa hal yang menjadi catatan penting. Diantaranya masalah pembayaran
multiyears tingkat II senilai Rp 560 Miliar yang masuk dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Pembayaran Multiyears tingkat I sudah
selesai dan saat ini multiyears tingkat II masih terhutang berkisar Rp 560 Miliar
yang menjadi tanggungan APBD Provinsi Kalteng. Harapannya, antara Pemprov
Kalteng dan DPRD bisa berkolaborasi agar kedepannya pengerjaan proyek
multiyears lebih baik, masalah pembayaran lancar dan masyarakat bisa menikmati
hasil dari pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Mengingat APBD
merupakan amanah dari masyarakat, maka diharapkan kedepannya mutu dan kualitas
pembangunan infrastruktur lebih diperhatikan. “Jangan sampai pembangunan yang
dilaksanakan terkesan asal-asalan. Karena APBD merupakan amanah dari masyarakat
dan Komisi IV juga akan berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap
jalannya pembangunan infrastruktur, serta mendorong agar mitra kami yaitu Dinas
PUPR untuk bekerja secara maksimal,” pungkasnya. 

Baca Juga :  Mengurai Sengkarut Konflik Agraria di Kinipan

Terpopuler

Artikel Terbaru