PALANGKA RAYA–Sinergitas
antara Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin dan seluruh pimpinan satuan
perangkat daerah dalam pengelolaan APBD sangat dibutuhkan. Terlebih pengelolaan
keuangan yang baik. Hal itu demi mempertahankan predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh dua kali berturut-turut.
Anggota Komisi A DPRD
Kota Palangka Raya, Anna Agustina Elsye,
mengatakan predikat WTP yang diperoleh
pemerintah kota dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia
Perwakilan Kalteng ini perlu dipertahankan.
“Pemerintah kota harus
mampu menggunakan asas pengelolaan anggaran APBD dengan prinsip good goverment
dan mengedepankan transparansi. Pertahankan semua hal yang baik dalam menjalankan
birokrasi,â€ungkap Anna Agustina Elsye, Rabu (15/5).
Langkah konkret dan
nyata dalam penyelengaraan tata kelola pemerintah, menurut Anna, harus dapat
dirasakan, bahkan bisa dinilai dampaknya bagi masyarakat. Terutama melalui
program pemerintah yang fokus terhadap pembangunan baik dari sektor pendidikan
kesehatan, dan infrastruktur yang semuanya menggunakan anggaran APBD.
“Untuk mempertahankan
itu semua, maka pemerintah kota harus bisa mendorong program-program agar dapat
terserap dengan baik, baik progres maupun pertanggung jawaban program yang baik pula, dan pada intinya harus
dilakukan bersinergi ,â€tutupnya. (ena/ila)