PALANGKA RAYA-Rencana pemerintah pusat
melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras
(KemenPan-RB) untuk menghapus tenaga honorer dan pegawai tidak tetap (PTT) di
pemerintahan mendapat sorotan ddan reaksi berbagai pihak salah satunya adalah
dari wakil rakyat.
Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya,
Sudarto, menyarankan apabila rencana tersebut benar adanya maka sudah
seharusnya Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya khususnya untuk mencaru
solusi.
Karena penghapusan tenaga PTT tersebut
dinilai kurang tepat lantaran menyangkut kehidupan dan penghidupan dari banyak
orang yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan sebagai PTT di pemerintahan
daerah (Pemda).
“Jumlah PTT di pemko sendiri saat ini juga
sangat banyak, lebih dari seribu orang. Apabila benar adanya realisasi terhadap
rencana pemerintah pusat tersebut, dikhawatirkan akan banyak orang yang
kehilangan pekerjaannya. Terlebih bagi mereka yang telah mengabdikan dirinya
untuk bekerja sebagai PTT selama belasan bahkan puluhan tahun, dimana mereka
akan bekerja selanjutnya,†jelas Sudarto Senin (10/2).
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, kepada
pemerintah agar bisa menemukan solusi yang lebih baik dan efisien selain
penghapusan PTT. Sebab sedikit banyaknya dinamika dalam berputarnya roda
pemerintahan daerah saat ini, PTT turut serta dan ambil bagian dalam
menyukseskan pada pelayanan publik. Dengan keterbatasan jumlah ASN yang ada,
maka PTT akan mampu menutupi kekurangan SDM yang dimiliki pemerintah.
“Ke depannya kita harapkan ada jalan terang
untuk permasalahan ini, agar jangan sampai ada pihak yang dirugikan dan juga
kita himbau agar para PTT, tetap tenang dan bekerja dengan baik seperti
biasanya, jangan sampai wacana tersebut menurunkan kinerja selama bekerja,â€
harapnya. (pra/ari/dar)