Genjot Kinerja untuk Memaksimalkan PAD

PALANGKA RAYA-Pemerintah
Kota (Pemko) Palangka Raya, diminta untuk terus menggenjot kinerja dalam
memaksimalkan penerimaan, pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019. Hal tentunya
akan berpengaruh pada pembangunan Kota Cantik kedepannya.

“Dengan segala upaya
dan komitmennya sehingga PAD pada tahun 2018 yang lalu bisa tercapai maksimal,”
tegas anggota Komisi A DPRD Palangka Raya Suhardi Lentam Nigam, kemarin.

Menurutnya,  jika melihat 
rata-rata capaian PAD di tahun 2018 maka sudah mampu mencapai di atas 90
persen. Begitu juga dengan realisasi belanja dengan capaian meningkat.

“Tentu ini layak
mendapatkan apresiasi dan menjadi acuan untuk tahun-tahun berikutnya,” beber
Suhardi.

Ungkap Suhardi, dengan baiknya
sistem pengelolaan keuangan, diyakini jika hal itu merupakan salah satu faktor
utama keberhasilan Pemko dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari BPK-RI Kalteng.

“Ini adalah budaya yang
sangat patut pertahankan untuk menjadi tolok ukur, budaya kerja pemerintahan
dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” katanya.

Sementara lanjut
Suhardi, untuk realisasi pada tahun 2019 ini sudah pasti ada harapan untuk
terus mendorong pemerintah daerah agar bisa bekerja lebih maksimal lagi mengejar
ketertinggalan.

Dengan beberapa sektor
yang masih belum optimal serapannya, maka harus dilakukan langkah konkrit untuk
tingkatkan PAD. Sehingga itu akan berpengaruh pada APBD berikutnya.

“Jika ada rekomendasi
dari BPK-RI atas sistem pengelolaan keuangan daerah, maka harus segera dipenuhi
agar budaya sistem pengelolaan keuangan tetap terjaga akuntabilitas dan
transparansinya,” tukas Suhardi. (ari)

PALANGKA RAYA-Pemerintah
Kota (Pemko) Palangka Raya, diminta untuk terus menggenjot kinerja dalam
memaksimalkan penerimaan, pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019. Hal tentunya
akan berpengaruh pada pembangunan Kota Cantik kedepannya.

“Dengan segala upaya
dan komitmennya sehingga PAD pada tahun 2018 yang lalu bisa tercapai maksimal,”
tegas anggota Komisi A DPRD Palangka Raya Suhardi Lentam Nigam, kemarin.

Menurutnya,  jika melihat 
rata-rata capaian PAD di tahun 2018 maka sudah mampu mencapai di atas 90
persen. Begitu juga dengan realisasi belanja dengan capaian meningkat.

“Tentu ini layak
mendapatkan apresiasi dan menjadi acuan untuk tahun-tahun berikutnya,” beber
Suhardi.

Ungkap Suhardi, dengan baiknya
sistem pengelolaan keuangan, diyakini jika hal itu merupakan salah satu faktor
utama keberhasilan Pemko dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari BPK-RI Kalteng.

“Ini adalah budaya yang
sangat patut pertahankan untuk menjadi tolok ukur, budaya kerja pemerintahan
dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” katanya.

Sementara lanjut
Suhardi, untuk realisasi pada tahun 2019 ini sudah pasti ada harapan untuk
terus mendorong pemerintah daerah agar bisa bekerja lebih maksimal lagi mengejar
ketertinggalan.

Dengan beberapa sektor
yang masih belum optimal serapannya, maka harus dilakukan langkah konkrit untuk
tingkatkan PAD. Sehingga itu akan berpengaruh pada APBD berikutnya.

“Jika ada rekomendasi
dari BPK-RI atas sistem pengelolaan keuangan daerah, maka harus segera dipenuhi
agar budaya sistem pengelolaan keuangan tetap terjaga akuntabilitas dan
transparansinya,” tukas Suhardi. (ari)