Rencana penghapusan
jabatan sekretaris jenderal (Sekjen) DPP PKB urung dilakukan. Abdul Muhaimin
Iskandar, ketua umum terpilih pada Muktamar Bali, tetap mempertahankan posisi
tersebut. Sekarang Muhaimin bersama sejumlah kiai menyusun kepengurusan partai.
Muhaimin mengadakan
pertemuan tertutup dengan sejumlah kiai mulai Sabtu (24/8). â€Pertemuannya di
pesantren,†ujar Koordinator Publikasi dan Media Muktamar VI PKB Ahmad Iman
kemarin (25/8). Namun, Iman enggan menyebut secara pasti di pesantren mana
pertemuan tersebut dilangsungkan.
Yang pasti, kata
Wasekjen PKB demisioner itu, rencana penghapusan jabatan Sekjen batal
dilakukan. Jabatan tersebut akan tetap ada dalam struktur baru DPP PKB.
Keinginan Muhaimin untuk menghapus posisi Sekjen terbentur UU Nomor 2 Tahun
2011 tentang Parpol yang mengharuskan adanya Sekjen dalam kepengurusan partai
politik. â€PKB menyesuaikan dengan nomenklatur dalam undang-undang,†tuturnya.
Namun, Iman mengatakan
bahwa fungsi Sekjen pada kepengurusan ke depan berbeda dengan Sekjen pada
periode sebelumnya yang banyak berperan dalam urusan politik. Nanti, lanjut
dia, Sekjen di PKB lebih banyak fokus mengurusi persoalan manajemen organisasi
kepartaian dan konsolidasi internal partai.
Sekjen akan menjadi
semacam kepanjangan tangan Ketum dalam mengurusi internal. Kalau sebelumnya
politis, nanti Sekjen tidak politis. â€Jadi, kalau orang bicara PKB, ya Gus
Imin, karena Ketum adalah mandataris tunggal dalam muktamar,†jelasnya.
Sampai berita ini
ditulis pukul 21.00, Muhaimin dan para kiai masih membahas siapa yang akan
ditunjuk sebagai Sekjen dan yang akan masuk kepengurusan baru.
Terkait nama yang
potensial ditunjuk sebagai Sekjen, Iman menyatakan, sampai sekarang muncul
beberapa nama yang berpotensi menjadi Sekjen. Yaitu, Ida Fauziyah dan Jazilul
Fawaid. Keduanya merupakan ketua DPP PKB demisioner. Ada juga Syaiful Huda,
ketua DPW PKB Jawa Barat, dan Wasekjen PKB demisioner Faisol Reza.(jpg)