33.2 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Ada Proyek Asal-asalan, akan Dijadikan Barang Bukti Laporan

BUNTOK,KALTENGPOS.CO-Ketua
Komisi II DPRD Barsel Ensilawatika Wijaya mengaku akan melaksanakan inspeksi
mendadak (sidak) terhadap sejumlah proyek pemerintah daerah. Dia menyoroti
khusus proyek yang diduga dikerjakan asal-asalan atau tidak sesuai standar oleh
rekanan pemerintah daerah.

 â€œAdanya
proyek asal-asalan, bahkan ada yang tidak selesai dikerjakan itu akan kita
jadikan barang bukti laporan, guna dibahas di tingkat komisi untuk diambil
sikap,” kata Ensilawatika Wijaya kepada Kalteng Pos
(Grup Kaltengpos.co,
Jumat (25/9).

Selain dibahas di tingkat komisi, kata wakil
rakyat dapil II Barsel itu, pihaknya menyampaikan hal itu kepada pemerintah
daerah untuk dijadikan bahan evaluasi, terutama dalam hal pengerjaan proyek
pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2020. “Sehingga pada tahun
berikutnya, pemerintah daerah tidak sembarangan dalam memilih rekanan,” kata
Ensi.

Baca Juga :  PBB Muara Teweh Ikuti Lomba Pasar Bersih Tingkat Nasioal

Anggota Fraksi PDIP itu mengatakan, pihaknya
sangat menyayangkan ada proyek yang tidak dikerjakan secara maksimal, bahkan
ada pula yang tidak terselesaikan sama sekali. Padahal, kata dia,  proses penganggaran bagi pembangunan daerah
setiap tahunnya sangatlah besar.

“Dana untuk proyek pembangunan itukan uang
rakyat, jadi setiap rekanan yang mengerjakan asal jadi, apalagi yang tidak
selesai dan ditinggalkan begitu saja, harus dibawa ke ranah hukum,” tegasnya.

BUNTOK,KALTENGPOS.CO-Ketua
Komisi II DPRD Barsel Ensilawatika Wijaya mengaku akan melaksanakan inspeksi
mendadak (sidak) terhadap sejumlah proyek pemerintah daerah. Dia menyoroti
khusus proyek yang diduga dikerjakan asal-asalan atau tidak sesuai standar oleh
rekanan pemerintah daerah.

 â€œAdanya
proyek asal-asalan, bahkan ada yang tidak selesai dikerjakan itu akan kita
jadikan barang bukti laporan, guna dibahas di tingkat komisi untuk diambil
sikap,” kata Ensilawatika Wijaya kepada Kalteng Pos
(Grup Kaltengpos.co,
Jumat (25/9).

Selain dibahas di tingkat komisi, kata wakil
rakyat dapil II Barsel itu, pihaknya menyampaikan hal itu kepada pemerintah
daerah untuk dijadikan bahan evaluasi, terutama dalam hal pengerjaan proyek
pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2020. “Sehingga pada tahun
berikutnya, pemerintah daerah tidak sembarangan dalam memilih rekanan,” kata
Ensi.

Baca Juga :  PBB Muara Teweh Ikuti Lomba Pasar Bersih Tingkat Nasioal

Anggota Fraksi PDIP itu mengatakan, pihaknya
sangat menyayangkan ada proyek yang tidak dikerjakan secara maksimal, bahkan
ada pula yang tidak terselesaikan sama sekali. Padahal, kata dia,  proses penganggaran bagi pembangunan daerah
setiap tahunnya sangatlah besar.

“Dana untuk proyek pembangunan itukan uang
rakyat, jadi setiap rekanan yang mengerjakan asal jadi, apalagi yang tidak
selesai dan ditinggalkan begitu saja, harus dibawa ke ranah hukum,” tegasnya.

Terpopuler

Artikel Terbaru