KUALA
KAPUAS – Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat bersama bupati/wali kota dan gubernur
se-Indonesia menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu
Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 yang diselenggarakan Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri), di Grand Paragon Hotel, Jakarta, Kamis siang (16/5).
Rakornas yang berlangsung selama sehari itu mengangkat tema “Sinergitas Tim
Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam Rangka Merekatkan Persatuan dan
Kesatuan Bangsa PascaPemilu Serentak 2019,†dibuka secara resmi oleh Wiranto
dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai nara sumber pada
Rakornas.
Mendagri
Tjahjo Kumolo dalam arahannya berpesan kepada peserta terkait Rakornas Tim
Terpadu PKS Tahun 2019 yaitu 124 Kabupaten/kota yang belum terbentuk Timdu PKS
segera membentuknya, dan peningkatan kinerja tim melalui rencana aksi terpadu
PKS serta adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan
tugas-tugasnya.
“Saya
minta kepada bupati/wali kota segera merespons, dan menyelesaikan permasalahan
yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan cara damai, serta laporan
terhadap kejadian/peristiwa konflik di daerah secepat mungkin. Untuk itu, mengingat penting dan strategisnya
pelaksanaan program penanganan konflik sosial ini, Mendagri menekankan pemerintah
pusat akan memberikan reward and punishment sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,†pinta Tjahjo.
Usai
mengikuti rakornas sebagaimana dirilis Plt Kadis Kominfo Kapuas pada Minggu
(19/5), bupati Kapuas melalui WhatsApp group Pemkab Kapuas secara cepat
memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk senantiasa menjaga persatuan,
kesatuan dan persaudaraan yang telah tumbuh dan berkembang secara baik di
Kabupaten Kapuas. “Saya minta kepada seluruh kepala Perangkat Daerah (PD) agar
secara berjenjang sampai ke tingkat desa berkoordinasi dengan babinsa,
babhinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh potensi masyarakat
untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kerawanan sosial pascapilpres, pileg
dan DPD serentak,†pinta Ben.
Dirinya
juga meminta agar memercayakan sepenuhnya kepada penyelenggara pemilu untuk
menyelesaikan seluruh rangkaian pemilu serentak. “Menunda untuk sementara atau
bahkan tidak melakukan perjalanan ke Jakarta, hingga selesainya penetapan
hasil-hasil pemilu serentak. Marilah kita dengan bijak dan cermat bermedia
sosial dan tidak mudah terprovokasi atas informasi yang tidak jelas sumbernya,â€
pinta Ben Brahim.
Lebih
lanjut mantan kadis PU Kalteng itu mengibaratkan Pemilu Serentak 17 April lalu
itu seperti orang yang berada dalam sebuah rumah makan. “Setiap orang berhak
memilih menu makanan atau hanya minum dan kue saja, sesuai seleranya
masing-masing. Setelah itu duduk bersama dalam suasana kegembiraan dan
kebersamaan sambil menikmati hidangan sesuai pilihannya, tanpa meributkan
perbedaan pilihan. Bagi kita yang paling utama adalah saling menghormati dan
menghargai atas perbedaan, karena hal itu merupakan modakl utama dalam
membangun dan memajukan daerah dan bangsa kita,†tegasnya. (hms/ami/iha/CTK)