SAMPIT, PROKALTENG.CO – Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H Halikinnor meminta seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) melakukan upaya-upaya percepatan penyerapan anggaran, khususnya penyerapan belanja modal sebagai upaya percepatan terealisasinya target-target kinerja pembangunan. Pasalnya hal ini merupakan salah satu komponen terbesar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat, serta mengurangi angka kemiskinan
"Saya menginstruksikan seluruh SOPD untuk bekerja keras dalam mengejar realisasi pendapatan dan belanja, karena saat ini belum mencapai target. Saya juga meminta mereka dapat mengoptimalisasikan hasil perubahan anggaran dalam mencapai target kinerja dengan sisa waktu optimal dua bulan ke depan," ujar Halikin, Senin (11/10).
Menurutnya realisasi pada triwulan III dari sisi pendapatan yang baru terealisasi hanya sebesar 63,15 persen. Persentase itu masih di bawah target pendapatan pada triwulan III yaitu sebesar 86,00 persen, dari sisi belanja realisasinya baru mencapai 47,94 persen. Realisasi belanja tersebut belum mencapai angka 85,00 persen seperti yang telah ditargetkan.
"Hingga 30 September kemarin realisasi belanja daerah kita sebesar Rp.885.781.668.925 atau 47,94 persen dari pagu anggaran Rp1.847.659.046.856, sedangkan realisasi fisiknya baru sebesar 52,46 persen," sampai Halikin.
Dirinya mengatakan dengan anggaran yang terbatas memang menjadi kendala, tetapi bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Pembangunan tetap dilaksanakan dengan cara bertahap, karena proses perencanaan itu juga sangat penting.
“Maka dari itu, semua SOPD diharuskan menyusun perencanaan dengan skala prioritas, mendahulukan dan mengutamakan pada sasaran pembangunan yang belum tercapai target kinerjanya,” tegasnya.
Saat ini, tambahnya, sektor pembangunan yang kondisinya belum memenuhi standar pelayanan minimal. APBD merupakan salah satu variabel yang menjadi pemicu kegiatan pembangunan ekonomi di daerah ini, dan dimengakui pelaksanaan APBD Pada Triwulan I dan II mengalami keterlambatan realisasi anggaran karena adanya refocussing dan rasionalisasi anggaran pada semua perangkat daerah, baik kegiatan fisik dan nonfisik.